yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Belakangan wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi topik hangat yang didiskusikan publik.
Sejak lama, MPR telah merespon niat itu. Namun, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan keinginan untuk mereformulasi GBHN sebagai panduan pembangunan bangsa perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, hal ini akan mengubah amandemen konstitusi.
Itu sebabnya MPR mengambil keputusan, yakni melakukan kajian dan diskusi dengan perguruan tinggi, ahli hukum tata negara, ormas, serta public hearing dengan masyarakat luas. Salah satunya, dengan mengadakan Focus Group Discussion bersama UIN SUSKA Riau bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN” di Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).
"Perlu kajian yang mendalam. Haluannya seperti apa, bagaimana akibatnya, kepatuhannya kepada bupati atau gubernur. Dan ini perlu didiskusikan perguruan tinggi. Partai-partai belum diskusikan, karena takutnya menjadi kepentingan pragmatis atau jangka pendek," tutur Zulkifli.
Yang pasti, menurut ia, norma haluan yang komprehensif memang diperlukan untuk mengatasi persoalan bangsa, salah satunya terkait perubahan sosial budaya. Misalnya persoalan demokrasi yang tak lagi berkedaulatan kepada rakyat, LGBT, sampai narkoba.
Zulkifli mengatakan, jika amandemen benar-benar terlaksana, akan dipergunakan untuk MPR yang akan datang.
Sejak lama, MPR telah merespon niat itu. Namun, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan keinginan untuk mereformulasi GBHN sebagai panduan pembangunan bangsa perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, hal ini akan mengubah amandemen konstitusi.
Itu sebabnya MPR mengambil keputusan, yakni melakukan kajian dan diskusi dengan perguruan tinggi, ahli hukum tata negara, ormas, serta public hearing dengan masyarakat luas. Salah satunya, dengan mengadakan Focus Group Discussion bersama UIN SUSKA Riau bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN” di Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).
"Perlu kajian yang mendalam. Haluannya seperti apa, bagaimana akibatnya, kepatuhannya kepada bupati atau gubernur. Dan ini perlu didiskusikan perguruan tinggi. Partai-partai belum diskusikan, karena takutnya menjadi kepentingan pragmatis atau jangka pendek," tutur Zulkifli.
Yang pasti, menurut ia, norma haluan yang komprehensif memang diperlukan untuk mengatasi persoalan bangsa, salah satunya terkait perubahan sosial budaya. Misalnya persoalan demokrasi yang tak lagi berkedaulatan kepada rakyat, LGBT, sampai narkoba.
Zulkifli mengatakan, jika amandemen benar-benar terlaksana, akan dipergunakan untuk MPR yang akan datang.