tensaigandy
IndoForum Junior B
- No. Urut
- 22494
- Sejak
- 20 Sep 2007
- Pesan
- 2.380
- Nilai reaksi
- 85
- Poin
- 48
sumber : detikNews
ckckckck ,, sedang mau dibikin propinsi tapanuli aja dah kek gini minta nya
mana mau dibikin
tu mahasiswa2 pendemo pada punya otak ga sie ????
sumpah carut-marut gw keluar pas liat ni berita di tipi
Medan - Demo anarkis yang berbuntut meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat dinilai sebagai peristiwa yang memprihatinkan. Dan hal itu dilihat sebagai ekses dari demokrasi yang kebablasan.
"Padahal tidak ada hal yang luar biasa terjadi ketika mereka berhadapan dengan DPRD, tidak juga dari sikap Almarhum. Respons Almarhum bahwa sidang paripurna tidak bisa segera dilakukan sebagaimana tuntutan demonstran adalah respons standar dan semestinya dapat dipahami demonstran. Mengapa harus ada reaksi yang berlebihan?" ujar Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik di Medan, Selasa (3/2/2009).
Taufan yang juga Ketua Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) menyatakan, hal lain yang perlu dicermati, mengapa pengamanan juga tak bisa mengendalikan suasana sehingga harus jatuh korban.
Prosedur pengamanan demonstrasi juga perlu dikaji ulang. Karena, bagaimana mungkin bisa terjadi bila seorang pejabat negara bisa sampai dikeroyok massa di kantor lembaga negara, sementara kota Medan maupun Sumatera Utara tidak sedang dalam keadaan konflik.
"Ini harus dicarikan jawabannya sehingga persoalan bisa menjadi lebih jelas. Tetapi yang pasti, tindakan hukum yang tegas harus dilakukan kepada pihak yang melakukan kekerasan termasuk kepada penanggung jawab aksi. Sumatera Utara selama ini sangat kondusif, sehingga kalau kejadian ini tidak diatasi dengan hukum yang tegas, maka sangat mungkin akan terulang lagi di kemudian hari. Bahkan bisa memancing reaksi yang lebih meluas," urainya.
Bagaimanapun, lanjut Taufan, demokrasi itu hanya bisa dijalankan di dalam sistem hukum yang jelas. Orang boleh menyampaikan pendapat, demonstrasi, boleh juga setuju atau tidak setuju akan sesuatu ide. Tapi hukum harus bertindak menjaga bahwa tidak ada kekerasan di dalam praktek berdemokrasi, siapa pun pelakunya.
Di luar itu, akal sehatlah yang mesti dikedepankan, bukan main paksa dan anarkis. "Jadi, demokrasi membutuhkan hukum yang tegas dan akal sehat sebagai kendalinya. Di dalam demokrasi orang tidak bisa sesukanya, memaksakan kehendak dan mengabaikan keselamatan manusia lain. Itu lah pembeda antara demokrasi dan anarki," jelasnya. (rul/ndr)
ckckckck ,, sedang mau dibikin propinsi tapanuli aja dah kek gini minta nya
mana mau dibikin
tu mahasiswa2 pendemo pada punya otak ga sie ????
sumpah carut-marut gw keluar pas liat ni berita di tipi