Berita Keraton Solo Netral di Pilgub Jateng

[yan raditya]

SOLO - Keraton Kasunanan Surakarta menyatakan bersikap netral dalam pemilihan Gubenur Jawa Tengah yang akan digelar 26 Mei mendatang.

Pernyataan tersebut ditegaskan Juru Bicara Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, GPH Soeryo Wicaksono menyusul banyaknya atribut calon gubenur (cagub) yang tersebar di lingkungan dalam Keraton.

Menurut pria yang akrab disapa Gusti Nino, banyaknya atribut cagub yang tersebar di internal Keraton, jangan diasumsikan dengan keterlibatan pihak Keraton didalam Pilgub.

Secara kelembagaan dalam hal ini Raja Solo, selalu memposisikan netral tidak memihak terhadap satupun golongan dalam setiap perhelatan hajat politik di Indonesia. Bahkan raja tidak pernah mengeluarkan intruksi mendukung salah satu calon, yang bisa menimbulkan gesekan di dalam internal Keraton.

"Raja selalu memposisikan netral dan raja sangat mengetahui bila di internal Keraton banyak kerabat yang ikut bermacam partai politik. Sehingga raja tidak pernah mengeluarkan titah untuk wajib mendukung salah satunya. Karena raja tahu kalau itu lakukan akan menimbulkan gesekan di internal Keraton," kata Nino kepada Okezone, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, pemasangan atribut cagub di lingkungan keraton dilakukan oleh oknum-oknum yang bertujuan merusak tatanan keraton sebagai lembaga cagar budaya yang bertugas mewadahi semua aspirasi warganya serta bersikap netral dan hanya memihak kepada pelestarian budaya bukan politik.

"Itu oknum yg justru merusak tatanan atau hakekat keraton yangg pada tidak ngerti hakekeat keraton yang sebenarnya, keraton mewadahi semua aspirasi warganya netral sebagai penjaga budaya. Kalau saya yang jadi rajanya, maka akan saya tertibkan agar tidak mengganggu cagar budaya tersebut atau atau kita laporkan polisi untuk menertibkan tanda-tanda kampanye tersebut," ujarnya.

Nino juga berharap keluarga keraton, secara pribadi bisa menjaga nama baik keraton. Sebagai mana pihak kerajaan dimanapun membebaskan kerabatnya untuk ikut berpolitik di luar. Sehingga bila kerabat hendak masuk kembali ke dalam keraton maka urusan politik harus dipisahkan dari kehidupan keraton.