Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Mudik:
Lagi-lagi esuk dele sore tempe. Dalam pepatah Jawa, kalimat itu mengacu pada tabiat manusia yg tidak memiliki pendirian atau inkonsisten. Namun begitulah yg kini jadi cerminan Pemerintah RI. Dalam hal ini terkait pelarangan mudik.
Telah kita ketahui bersama, pada 21 April lalu Presiden Jokowi akhirnya setuju untuk memberlakukan larangan mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, pelarangan mudik oleh istana saat itu justru menciptakan masyarakat bingung. Sebab Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yg unik demi menjawab pertanyaan media mengenai alasan baru dikeluarkannya larangan mudik meski sudah ada 900 ribu orang curi start mudik sebelumnya. Pria asli Solo itu mengatakan bahwa mereka yg curi start itu pulang kampung & bukan mudik.
Sumber :Tempo [Najwa Shihab Jelaskan Soal Pulang Kampung vs Mudik Jokowi]
Pernyataan dari Jokowi mendapat reaksi dari berbagai pihak, sebab pernyataannnya dapat jadi bumerang yg membingungkan masyarakat. Buktinya dapat terlihat saat ada pemudik yg tertahan di Pelabuhan Merak. Salah satu pemudik itu mengetahui bahwa pemerintah sudah melarang mudik, namun ia mengaku bahwa apa yg dilakukannya sebagai pulang kampung.
Sumber :Republika ['Saya Nggak Mudik, Hanya Pulang Kampung']
Meskipun begitu, larangan mudik akhirnya berjalan & tertuang melalui Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Mereka yg membandel & tetap mudik atau pulang kampung dengan tegas diminta untuk balik arah, tak tanggung-tanggung, jumlahnya sudah mencapai 23 ribu kendaraan. Sehingga tren mudik pun berangsur-angsur menurun. Artinya, potensi penyebaran virus corona ke daerah lainnya juga akan ikut menurun.
Tapi mengapa, setelah lebih dari 1 pekan aturan larangan mudik berjalan, istana, & Kemenhub malah mewacanakan untuk memberikan pelonggaran?
Pada 1 Mei 2020 Jubir Kemehub Adita Irawati mengatakan, kendati larangan mudik masih berlaku, namun pemerintah kemungkinan akan memperbolehkan perjalanan mendesak demi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Kemenhub akan Menyusun aturan turunan dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 berupa Surat Edaran Dirjen.
Lewat aturan turunan itu, Kemenhub akan menyediakan transportasi penumpang secara terbatas yg tetap memenuhi protokol kesehatan. Surat edaran Dirjen nantinya akan mengatur kegiatan transportasi baik darat, laut, maupun udara bagi masyarakat yg akan berpergian dengan kebutuhan yg penting & mendesak.
Usut punya usut, ternyata rencana pelonggaran aturan mudik ini datang dari istana sendiri. Saat rapat terbata, Presiden Jokowi meminta supaya Kemenhub mengkaji kembali kebijakan penutupan penerbangan penumpang dalam negeri. Jokowi beralasan bahwa ada laporan di daerah tentang distribusi bahan pokok yg terhambat karena pembatasan transportasi udara.
"Karena yg namanya pesawat kalau yg jalan cuma kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitungannya akan sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yg berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga jangan hingga distribusi bahan pokok terganggu," mengatakan Jokowi pada 28 April 2020 lalu.
Bukankah pelonggaran aturan ini cuma akan menyebabkan kegagalan dari tujuan pelarangan mudik yg merupakan bagian dari implementasi memutus rantai penyebaran corona?
Bahkan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut mengkritik rencana pelonggaran aturan terkait mudik itu. Salah satu PB IDI, Halik Malik mengingatkan pemerintah bahwa pembatasan mobilitas penduduk adalah salah satu strategi utama pencegahan Covid-19. Pemerintah menurutnya harus tetap konsisten dalam menjalankan pembatasan itu.
Sumber :Republika [Demi Ekonomi, Aturan Larangan Mudik akan Diperlonggar]
Apabila terhambatnya arus logistik jadi alasan, bukankah republik ini sudah memiliki telekomunikasi yg memadai untuk saling berkoordinasi dalam pengiriman kargo? Sehingga keikutsertaan manusia dalam transportasi tidak lagi jadi alasan kuat dalam pengiriman logistik.
Wajar saja kiranya kita mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memutus rantai virus corona apabila pelonggaran tersebut tetap dilakukan. Lagipula dari awal rakyat sudah dibikin bingung dengan adanya istilah mudik vs pulang kampung yg diutarakan Presiden. Apalagi ketika ada pelonggaran terkait mudik ini. Masyarakat tentunya akan makin bingung, & banyak nantinya yg memilih untuk tetap mudik. Akibatnya arus mudik pun akan makin meningkat sekaligus meningkatkan angka penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.
Hari ini 19:39
Lagi-lagi esuk dele sore tempe. Dalam pepatah Jawa, kalimat itu mengacu pada tabiat manusia yg tidak memiliki pendirian atau inkonsisten. Namun begitulah yg kini jadi cerminan Pemerintah RI. Dalam hal ini terkait pelarangan mudik.
Telah kita ketahui bersama, pada 21 April lalu Presiden Jokowi akhirnya setuju untuk memberlakukan larangan mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, pelarangan mudik oleh istana saat itu justru menciptakan masyarakat bingung. Sebab Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yg unik demi menjawab pertanyaan media mengenai alasan baru dikeluarkannya larangan mudik meski sudah ada 900 ribu orang curi start mudik sebelumnya. Pria asli Solo itu mengatakan bahwa mereka yg curi start itu pulang kampung & bukan mudik.
Sumber :Tempo [Najwa Shihab Jelaskan Soal Pulang Kampung vs Mudik Jokowi]
Pernyataan dari Jokowi mendapat reaksi dari berbagai pihak, sebab pernyataannnya dapat jadi bumerang yg membingungkan masyarakat. Buktinya dapat terlihat saat ada pemudik yg tertahan di Pelabuhan Merak. Salah satu pemudik itu mengetahui bahwa pemerintah sudah melarang mudik, namun ia mengaku bahwa apa yg dilakukannya sebagai pulang kampung.
Sumber :Republika ['Saya Nggak Mudik, Hanya Pulang Kampung']
Meskipun begitu, larangan mudik akhirnya berjalan & tertuang melalui Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Mereka yg membandel & tetap mudik atau pulang kampung dengan tegas diminta untuk balik arah, tak tanggung-tanggung, jumlahnya sudah mencapai 23 ribu kendaraan. Sehingga tren mudik pun berangsur-angsur menurun. Artinya, potensi penyebaran virus corona ke daerah lainnya juga akan ikut menurun.
Tapi mengapa, setelah lebih dari 1 pekan aturan larangan mudik berjalan, istana, & Kemenhub malah mewacanakan untuk memberikan pelonggaran?
Pada 1 Mei 2020 Jubir Kemehub Adita Irawati mengatakan, kendati larangan mudik masih berlaku, namun pemerintah kemungkinan akan memperbolehkan perjalanan mendesak demi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Kemenhub akan Menyusun aturan turunan dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 berupa Surat Edaran Dirjen.
Lewat aturan turunan itu, Kemenhub akan menyediakan transportasi penumpang secara terbatas yg tetap memenuhi protokol kesehatan. Surat edaran Dirjen nantinya akan mengatur kegiatan transportasi baik darat, laut, maupun udara bagi masyarakat yg akan berpergian dengan kebutuhan yg penting & mendesak.
Usut punya usut, ternyata rencana pelonggaran aturan mudik ini datang dari istana sendiri. Saat rapat terbata, Presiden Jokowi meminta supaya Kemenhub mengkaji kembali kebijakan penutupan penerbangan penumpang dalam negeri. Jokowi beralasan bahwa ada laporan di daerah tentang distribusi bahan pokok yg terhambat karena pembatasan transportasi udara.
"Karena yg namanya pesawat kalau yg jalan cuma kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitungannya akan sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yg berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga jangan hingga distribusi bahan pokok terganggu," mengatakan Jokowi pada 28 April 2020 lalu.
Bukankah pelonggaran aturan ini cuma akan menyebabkan kegagalan dari tujuan pelarangan mudik yg merupakan bagian dari implementasi memutus rantai penyebaran corona?
Bahkan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut mengkritik rencana pelonggaran aturan terkait mudik itu. Salah satu PB IDI, Halik Malik mengingatkan pemerintah bahwa pembatasan mobilitas penduduk adalah salah satu strategi utama pencegahan Covid-19. Pemerintah menurutnya harus tetap konsisten dalam menjalankan pembatasan itu.
Sumber :Republika [Demi Ekonomi, Aturan Larangan Mudik akan Diperlonggar]
Apabila terhambatnya arus logistik jadi alasan, bukankah republik ini sudah memiliki telekomunikasi yg memadai untuk saling berkoordinasi dalam pengiriman kargo? Sehingga keikutsertaan manusia dalam transportasi tidak lagi jadi alasan kuat dalam pengiriman logistik.
Wajar saja kiranya kita mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memutus rantai virus corona apabila pelonggaran tersebut tetap dilakukan. Lagipula dari awal rakyat sudah dibikin bingung dengan adanya istilah mudik vs pulang kampung yg diutarakan Presiden. Apalagi ketika ada pelonggaran terkait mudik ini. Masyarakat tentunya akan makin bingung, & banyak nantinya yg memilih untuk tetap mudik. Akibatnya arus mudik pun akan makin meningkat sekaligus meningkatkan angka penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.
Hari ini 19:39