Tiopan1990
IndoForum Newbie E
- No. Urut
- 282834
- Sejak
- 28 Mar 2014
- Pesan
- 63
- Nilai reaksi
- 0
- Poin
- 6
Kalau membaca tagline kampanye ke-12 parpol seperti: menggelorakan Restorasi Indonesia (NasDem); berkomitmen untuk Indonesia Lahir Batin (PKB); Meneguhkan Cinta, Kerja dan Harmoni (PKS); Teriakkan Indonesia Hebat (PDIP); Suara Golkar Suara Rakyat (Golkar); Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi (Gerindra); Bertekad Memberi Bukti Bukan Janji (Demokrat); Terus Bekerja Untuk Rakyat (PAN), Memandu Menuju Indonesia Berkah (PPP); Menggugah Hati Nurani Bicara (Hanura), Berseru Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum (PBB); Berjanji Bekerja Untuk Kemakmuran Rakyat (PKPI), nampaknya masih ada harapan terwujudnya restorasi kehidupan bernegara lewat gagasan dan perilaku politik berkeadaban.
Statemen Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik, saat membuka kampanye rapat umum terbuka di Monas (15/3/2014) menjadi relevan di sini. Dikatakannya, partai politik perlu menghindari politik uang, kekerasan dan intimidasi dalam proses politik dan lebih fokus menyampaikan gagasan, dan solusi atas masalah bangsa. Lalu bagaimana mewujudkannya dan mengejawantahkan praksis demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sentrum dari segala imajinasi dan visi politik?
Ahli ilmu politik, Jeffrey Winters (2011), pernah mengatakan di negara yang pelembagaan politiknya problematik, kekuatan utama politik kerap dikendalikan kelompok oligark yang mengekslusi distribusi modal dan peluang politik sehingga rakyat tersingkir dari kontestasi ruang dan gagasan. Karenanya, diperlukan upaya mereduksi jor-joran biaya politik dari politisi berkantung tebal yang berpotensi mendorong publik memompa libido pragmatismenya. Jika pemilih memiliki penilaian yang dewasa dan kritis, kemungkinan melahirkan politisi brilian-populis bermodal gagasan perubahan yang genuine dan berkualitas, bisa terwujud.
Reposisi
Selain itu, perlu reposisi persaingan politik secara tepat berbasis argumen, gagasan, program, bukan pada topangan kapital sebagaimana dikatakan Juergen Habermas lewat prinsip deliberasinya. Berdasarkan survei Pol-Tracking Institute, masyarakat ternyata lebih memilih parpol berdasarkan visi, misi dan program (34,2 persen) dari pada alasan figur tokoh yang diidolakan (17,8 persen) dan kesesuaian antara keyakinan dengan asas/ideologi partai (10 persen) (Antaranews, 21/12/2013).
Sayangnya, belum semua parpol memahami realitas ini. Terbukti, dalam berbagai iklan politik (spanduk, baliho dan banner) yang ditonjolkan hanya foto, nama diri, nomor urut atau tokoh besar di belakang caleg. Sedangkan informasi program-program partai atau visi misi caleg terabaikan. Memang, dalam visualisasi politik, gambar adalah entitas yang berbobot impresif bagi penikmatnya dibanding kata-kata.
Di dalam gambar/simbol terkandung sistem kode yang mengalirkan pesan informasi bagi yang melihatnya, yang disebut sebagai semiotika (Bourdieu,1979). Tradisi semiotika menonjolkan kemampuan persuasi yang memengaruhi konsep berpikir seseorang. Ini bisa dilihat dari gambar iklan caleg yang selalu menyuguhkan wajah senyum, bertingkah intelek dengan pigura melodramatis seperti pemandangan sawah, pasar, dan sebaginya.
Dalam tradisi semiotika, sawah, pasar merupakan representasi egaliter dari realitas, kebutuhan dan properti (ekonomi) rakyat banyak. Dalam budaya pragmatis yang berlari kencang seperti sekarang, fungsi rasionalitas tergantikan oleh kekuatan imajinasi yang instan, tanpa proses dialektika. Inilah yang dikapitalisasi politisi dalam merancang propaganda yang memikat dan menghipnotis massa lewat baliho, spanduk, yang mengotori lingkungan.
Awalnya produk iklan politik lebih ditujukan untuk memformulasi penyampaian informasi dari program dan gagasan caleg kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan preferensi.Atau risalah prestasi caleg yang dimodifikasi dalam gambar, kode, makna, guna memudahkan publik memahami dan mengambil sikap (Farbey, 1997).
Jadi bukan sekadar alat pamer cakap seperti sekarang: caleg yang pernah tersangkut korupsi digambarkan sebagai caleg antikorupsi; yang semulanya tidak pernah dekat dengan denyut rakyat justeru “dikloning” sebagai sosok penuh empati dan cinta rakyat.
Bahkan untuk meningkatkan daya impresif, foto caleg dibayang-bayangi tokoh besar seolah identik dengan tokoh itu, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki kedekatan imajinatif maupun ideologi dengannya.
Cara ini memang manjur dalam masyarakat dengan asupan pendidikan dan penghidupan ekonomi yang minim. Namun pada masyarakat berkultur diskursif, propaganda tersebut sulit diterima sebagai kebenaran karena rakyat mampu mempersenjatai dirinya dengan kekritisan.
Lalu bagaimana dengan kita? Statistik kualitas masyarakat masih rendah dibandingkan negara lain. Rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus SD. Untuk kualitas penduduk, saat ini Indonesia di peringkat 124 dunia dari 187 negara. Kita belum menjadi masyarakat kritis dalam mengakses informasi terkait pemilu. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Foundation for Elections Systems (IFES), 21 persen responden mengaku tak tahu sama sekali soal pesta demokrasi lima tahunan, 52 persen masyarakat masih minim informasi dan 21 persen responden menyatakan tidak memiliki informasi sama sekali soal pemilu dan 79 responden lainnya tak paham visi, misi dan program parpol? (11/2/2014).
Statemen Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik, saat membuka kampanye rapat umum terbuka di Monas (15/3/2014) menjadi relevan di sini. Dikatakannya, partai politik perlu menghindari politik uang, kekerasan dan intimidasi dalam proses politik dan lebih fokus menyampaikan gagasan, dan solusi atas masalah bangsa. Lalu bagaimana mewujudkannya dan mengejawantahkan praksis demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sentrum dari segala imajinasi dan visi politik?
Ahli ilmu politik, Jeffrey Winters (2011), pernah mengatakan di negara yang pelembagaan politiknya problematik, kekuatan utama politik kerap dikendalikan kelompok oligark yang mengekslusi distribusi modal dan peluang politik sehingga rakyat tersingkir dari kontestasi ruang dan gagasan. Karenanya, diperlukan upaya mereduksi jor-joran biaya politik dari politisi berkantung tebal yang berpotensi mendorong publik memompa libido pragmatismenya. Jika pemilih memiliki penilaian yang dewasa dan kritis, kemungkinan melahirkan politisi brilian-populis bermodal gagasan perubahan yang genuine dan berkualitas, bisa terwujud.
Reposisi
Selain itu, perlu reposisi persaingan politik secara tepat berbasis argumen, gagasan, program, bukan pada topangan kapital sebagaimana dikatakan Juergen Habermas lewat prinsip deliberasinya. Berdasarkan survei Pol-Tracking Institute, masyarakat ternyata lebih memilih parpol berdasarkan visi, misi dan program (34,2 persen) dari pada alasan figur tokoh yang diidolakan (17,8 persen) dan kesesuaian antara keyakinan dengan asas/ideologi partai (10 persen) (Antaranews, 21/12/2013).
Sayangnya, belum semua parpol memahami realitas ini. Terbukti, dalam berbagai iklan politik (spanduk, baliho dan banner) yang ditonjolkan hanya foto, nama diri, nomor urut atau tokoh besar di belakang caleg. Sedangkan informasi program-program partai atau visi misi caleg terabaikan. Memang, dalam visualisasi politik, gambar adalah entitas yang berbobot impresif bagi penikmatnya dibanding kata-kata.
Di dalam gambar/simbol terkandung sistem kode yang mengalirkan pesan informasi bagi yang melihatnya, yang disebut sebagai semiotika (Bourdieu,1979). Tradisi semiotika menonjolkan kemampuan persuasi yang memengaruhi konsep berpikir seseorang. Ini bisa dilihat dari gambar iklan caleg yang selalu menyuguhkan wajah senyum, bertingkah intelek dengan pigura melodramatis seperti pemandangan sawah, pasar, dan sebaginya.
Dalam tradisi semiotika, sawah, pasar merupakan representasi egaliter dari realitas, kebutuhan dan properti (ekonomi) rakyat banyak. Dalam budaya pragmatis yang berlari kencang seperti sekarang, fungsi rasionalitas tergantikan oleh kekuatan imajinasi yang instan, tanpa proses dialektika. Inilah yang dikapitalisasi politisi dalam merancang propaganda yang memikat dan menghipnotis massa lewat baliho, spanduk, yang mengotori lingkungan.
Awalnya produk iklan politik lebih ditujukan untuk memformulasi penyampaian informasi dari program dan gagasan caleg kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan preferensi.Atau risalah prestasi caleg yang dimodifikasi dalam gambar, kode, makna, guna memudahkan publik memahami dan mengambil sikap (Farbey, 1997).
Jadi bukan sekadar alat pamer cakap seperti sekarang: caleg yang pernah tersangkut korupsi digambarkan sebagai caleg antikorupsi; yang semulanya tidak pernah dekat dengan denyut rakyat justeru “dikloning” sebagai sosok penuh empati dan cinta rakyat.
Bahkan untuk meningkatkan daya impresif, foto caleg dibayang-bayangi tokoh besar seolah identik dengan tokoh itu, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki kedekatan imajinatif maupun ideologi dengannya.
Cara ini memang manjur dalam masyarakat dengan asupan pendidikan dan penghidupan ekonomi yang minim. Namun pada masyarakat berkultur diskursif, propaganda tersebut sulit diterima sebagai kebenaran karena rakyat mampu mempersenjatai dirinya dengan kekritisan.
Lalu bagaimana dengan kita? Statistik kualitas masyarakat masih rendah dibandingkan negara lain. Rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus SD. Untuk kualitas penduduk, saat ini Indonesia di peringkat 124 dunia dari 187 negara. Kita belum menjadi masyarakat kritis dalam mengakses informasi terkait pemilu. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Foundation for Elections Systems (IFES), 21 persen responden mengaku tak tahu sama sekali soal pesta demokrasi lima tahunan, 52 persen masyarakat masih minim informasi dan 21 persen responden menyatakan tidak memiliki informasi sama sekali soal pemilu dan 79 responden lainnya tak paham visi, misi dan program parpol? (11/2/2014).
Terakhir disunting oleh moderator: