yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
KLATEN--Jumlah warga miskin di Kabupaten Klaten 2012 mengalami kenaikkan sekitar 100.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan data kenaikan jumlah warga miskin di Klaten tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, Boediono.
Menurutnya, semula jumlah warga miskin di Klaten mencapai sekitar 396.000 jiwa. Setelah pendataan ulang, jumlah warga miskin di Klaten mencapai 496.000 jiwa. “Terdapat kenaikan warga miskin sekitar 100.000 jiwa. Angka kemiskinan masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat,” ujar Ronny saat ditemui Solopos.com di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Selasa (22/5/2012).
Hasil pendataan warga miskin tersebut rencananya dijadikan acuan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan. Data jumlah warga miskin tersebut biasanya dijadikan acuan penentuan kuota penerima layanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat. Namun, Ronny tidak mengetahui apakah kuota penerima layanan Jamkesmas tahun ini akan menyesuaikan jumlah warga miskin yang dilansir BPS dan TNP2K itu.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, semua warga miskin itu mendapatkan Jamkesmas. Dengan begitu, harusnya semua warga miskin saat ini mendapatkan Jamkesmas,” kata Ronny.
Ronny menjelaskan, wewenang Dinkes hanya sebatas mengusulkan semua warga miskin tersebut mendapatkan layanan Jamkesmas. Sementara yang berwenang dalam menentukan kuota penerima jamkesmas adalah pemerintah pusat. “Kami sudah mengusulkan semua warga miskin itu mendapatkan jamkesmas. Mudah-mudahan semua bisa disetujui,” terang Ronny.
Ronny juga belum bisa memastikan semua penyandang cacat di Klaten yang tidak produktif masuk dalam pendataan warga miskin tersebut. Namun dia memastikan bahwa jumlah warga miskin di Klaten akan divalidasi secara periodik. “Setiap enam bulan sekali, data warga miskin itu akan divalidasi. Kalau ada difabel tidak produktif yang masih tercecer nanti bisa dimasukkan dalam pendataan,” papar Ronny.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan data kenaikan jumlah warga miskin di Klaten tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, Boediono.
Menurutnya, semula jumlah warga miskin di Klaten mencapai sekitar 396.000 jiwa. Setelah pendataan ulang, jumlah warga miskin di Klaten mencapai 496.000 jiwa. “Terdapat kenaikan warga miskin sekitar 100.000 jiwa. Angka kemiskinan masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat,” ujar Ronny saat ditemui Solopos.com di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Selasa (22/5/2012).
Hasil pendataan warga miskin tersebut rencananya dijadikan acuan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan. Data jumlah warga miskin tersebut biasanya dijadikan acuan penentuan kuota penerima layanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat. Namun, Ronny tidak mengetahui apakah kuota penerima layanan Jamkesmas tahun ini akan menyesuaikan jumlah warga miskin yang dilansir BPS dan TNP2K itu.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, semua warga miskin itu mendapatkan Jamkesmas. Dengan begitu, harusnya semua warga miskin saat ini mendapatkan Jamkesmas,” kata Ronny.
Ronny menjelaskan, wewenang Dinkes hanya sebatas mengusulkan semua warga miskin tersebut mendapatkan layanan Jamkesmas. Sementara yang berwenang dalam menentukan kuota penerima jamkesmas adalah pemerintah pusat. “Kami sudah mengusulkan semua warga miskin itu mendapatkan jamkesmas. Mudah-mudahan semua bisa disetujui,” terang Ronny.
Ronny juga belum bisa memastikan semua penyandang cacat di Klaten yang tidak produktif masuk dalam pendataan warga miskin tersebut. Namun dia memastikan bahwa jumlah warga miskin di Klaten akan divalidasi secara periodik. “Setiap enam bulan sekali, data warga miskin itu akan divalidasi. Kalau ada difabel tidak produktif yang masih tercecer nanti bisa dimasukkan dalam pendataan,” papar Ronny.