Jokowi : Yang Utama, "Trust" dari Masyarakat

[yan raditya]

​

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengingatkan semua bawahannya untuk tidak bekerja dengan gaya eksklusif. Hal itu dia tegaskan demi lahirnya rasa percaya dari masyarakat saat pemerintah mengeksekusi program-programnya.

"Saya sering katakan, jangan eksklusif, karena sekarang ini dengan ruang demokrasi semuanya betul-betul tak ada sekat, jangan eksklusif dan bergerakah horizontal, bergeraklah ke kampung-kampung, ke akar rumput," kata Jokowi, saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangungan (Musrenbang) 2013-2017, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, dengan komunikasi yang baik dan langsung ke akar permasalahan, rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Provinsi DKI akan semakin mmeningkat. Hal ini menjadi modal positif untuk mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jokowi sangat yakin, upaya pembangunan Ibu Kota menjadi percuma bila warga yang ada di dalamnya tak memiliki rasa percaya. Untuk itu, dia mengajak seluruh bawahannya untuk terjun ke permasalahan, mendengar dan mencatat keluhan warga, lalu kemudian merumuskan masalah dan merancang solusi pemecahannya.

"Bagaimana mau percaya, kalau ketemu saja enggak pernah? Bagaimana mau mendesain kalau enggak pernah turun ke lapangan? Menurut saya, yang harus kita bangun pertama kali adalah trust dari masyarakat, kalau sudah bisa, baru kita melangkah lagi," ujarnya.

Dalam Musrenbang, akan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hadir dalam kesempatan ini para anggota DPD wilayah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para direktur jenderal pada Kementerian Pusat atau yang mewakili. Selain itu, hadir juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jawa Barat dan Pemerintah Bodetabek atau yang mewakili.

Musrenbang merupakan agenda wajib lima tahunan. Digelar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta parsitipasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.