yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
SOLO - Meski KPU DKI Jakarta belum resmi mengumumkan pemenang Pemilukada, Joko Widodo sesumbar akan merombak dan menata kembali birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.
”Berulang kali saya tegaskan. Dimana saja, birokrasi itu harus melayani masyarakat. Karena memang itu sudah menjadi tugasnya," jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Hanya saja, perombakan tersebut tidak akan dilakukan secara frontal, namun dititikberatkan pada sektor-sektor yang dianggap tidak bisa melaksanakan fungsinya.
"Birokrasi yang belum beres ya dibereskan. Birokrasi yang perlu di perbaiki ya diperbaiki. Birokrasi yang perlu dirombak ya dirombak. Birokrasi yang belum reformis ya di reformasi," ujarnya.
Sehingga, Jokowi berharap, birokrasi yang terbangun di DKI Jakarta adalah birokrasi yang sudah sesuai dengan zamannya dan bisa mengikuti jaman. Dia mencontohkan, pengadaan barang dan jasa yang semula antara pejabat dan kontraktor selalu bertemu, akan dia ubah cukup melalui struktur yang sudah ada. Sehingga peluang korupsi bisa dihindarkan.
Termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang semula terkesan lamban akan dirombak total. "Sehingga masyarakat yang mengajukan KTP tidak perlu menunggu terlalu lama. Jadi bisa cepat selesai. Pokoknya nanti saja setelah ada penetapan KPUD," pungkasnya.
foto: rimanews.com
”Berulang kali saya tegaskan. Dimana saja, birokrasi itu harus melayani masyarakat. Karena memang itu sudah menjadi tugasnya," jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Hanya saja, perombakan tersebut tidak akan dilakukan secara frontal, namun dititikberatkan pada sektor-sektor yang dianggap tidak bisa melaksanakan fungsinya.
"Birokrasi yang belum beres ya dibereskan. Birokrasi yang perlu di perbaiki ya diperbaiki. Birokrasi yang perlu dirombak ya dirombak. Birokrasi yang belum reformis ya di reformasi," ujarnya.
Sehingga, Jokowi berharap, birokrasi yang terbangun di DKI Jakarta adalah birokrasi yang sudah sesuai dengan zamannya dan bisa mengikuti jaman. Dia mencontohkan, pengadaan barang dan jasa yang semula antara pejabat dan kontraktor selalu bertemu, akan dia ubah cukup melalui struktur yang sudah ada. Sehingga peluang korupsi bisa dihindarkan.
Termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang semula terkesan lamban akan dirombak total. "Sehingga masyarakat yang mengajukan KTP tidak perlu menunggu terlalu lama. Jadi bisa cepat selesai. Pokoknya nanti saja setelah ada penetapan KPUD," pungkasnya.
foto: rimanews.com