Jokowi Persilakan DPRD Gunakan Hak Interpelasi Soal KJS

[yan raditya]

Kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat anggota DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan para anggota dewan untuk menggunakan haknya.

Ia mengatakan tak khawatir, karena telah mempersiapkan jawaban.

"Biasa saja, orang interpelasi, ditanya kok, ya nanti dijelaskan," ujar Jokowi saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 27 Mei 2013.

Jokowi menilai, saat ini penerapan KJS sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan mundur sebagai pelaksana KJS, menyatakan dukungannya terhadap program andalan Jokowi sejak kampanye Pilkada DKI 2012 ini.

"Akhirnya bergabung kembali. Santai aja, nanti soal mengurus izin bisa bergantian," tuturnya.

Jokowi mengatakan dirinya siap untuk berkomunikasi kepada pihak RS yang terkendala dengan kebijakan ini. Sehingga persoalan-persoalan di lapangan dapat terselesaikan.

"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu. Ngomong lah, diajak bicara tiap menit saja kita siap tiap jam, kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Wong, dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Terkait tuntutan sejumlah RS untuk menaikkan besaran premi dalam program KJS, menurut Jokowi saat ini masih dikalkulasi. Namun, ia menambahkan, sesungguhnya jumlah premi yang ada saat ini sudah cukup tinggi untuk bisa memberikan pelayanan kepada jutaan pasien KJS di Ibu kota.

"Nasional saja Rp15 ribu, kita sudah Rp23 ribu kok, berarti sudah tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikan lah, tidak usah mundur," kata Jokowi.