Banda Aceh - Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, SH, MA menilai penunjukan wakil menteri pada Kabinet Indonesi Bersatu II tidak efektif, karena tidak begitu besar pengaruhnya terhadap kinerja departemen atau lembaga tertentu.
"Saya menilai penunjukan wakil menteri tidak efektif dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik kepentingan," katanya di Banda Aceh, Senin, menanggapi masih adanya pro kontra terhadap jabatan wakil menteri di kabinet mendatang.
Menurut Saifuddin, kebijakan itu lebih dilandasi kepentingan politis, ketimbang teknis, sehingga dikhawatirkan ke depan justru akan menimbulkan konflik antara menteri dan wakilnya.
"Ada kemungkinan orang-orang politik yang masih `tercecer`, kemudian Presiden SBY `digugat` anggota koalisi, sehingga memunculkan konsep wakil menteri. Jadi, saya menilai kebijakan itu lebih mengedepankan politik akomodasi," ujarnya.
Namun demikian, kalaupun tetap ada wakil menteri, ia menyarankan agar Presiden SBY menyampaikan kepada publik agar masyarakat tahu landasan dan latar belakang dari kebijakan itu.
"Jadi, pemerintah harus transparan dimana publik harus tahu tentang kebijakan tersebut, karena apabila sampai terjadi masalah, masyarakat yang dirugikan," katanya.
Dikatakan, bila Presiden SBY betul-betul melaksanakan kebijakan itu maka harus ada pertanggungjawaban kepada publik, karena ada konsekuensi anggaran.
Menurut dia, kebijakan ini juga bertentangan dengan prinsip efesiensi, membengkakkan birokrasi, dan rawan terhadap konflik.
"Saya rasa, untuk meningkatkan kinerja departemen cukup diberdayakan para dirjen dan kepada biro, tidak perlu menambah wakil menteri," katanya.
Hal yang sama juga dikemukakan peneliti The Aceh Institute, Fajran Zain yang menyatakan, penunjukan wakil menteri tidak efektif dan justru akan menimbulkan pemborosan serta memperpanjang rentang kendali yang sebenarnya tidak perlu.
Menurut dia, menteri merupakan jabatan politik, bukan fungsi karier, sehingga tidak perlu ada wakil, cukup para Dirjen dan kepada biro di departemen yang secara teknis menjalankan kebijakan menteri.
"Wakil menteri hanya dijadikan ban serap yang khusus untuk menghadiri acara-acara serimonial, bukan pada pengambil kebijakan," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan agar Presiden SBY mempertimbangkan kembali penunjukan wakil menteri yang dinilai bakal kurang efektif.
http://www.lebihcepat.com/politik/37-politik/7159-jabatan-wakil-menteri-dinilai-tidak-efektif.html
LebihCepat Community Toolbar - News,Games, and Entertaintment
http://lebihcepatcom.ourtoolbar.com
"Saya menilai penunjukan wakil menteri tidak efektif dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik kepentingan," katanya di Banda Aceh, Senin, menanggapi masih adanya pro kontra terhadap jabatan wakil menteri di kabinet mendatang.
Menurut Saifuddin, kebijakan itu lebih dilandasi kepentingan politis, ketimbang teknis, sehingga dikhawatirkan ke depan justru akan menimbulkan konflik antara menteri dan wakilnya.
"Ada kemungkinan orang-orang politik yang masih `tercecer`, kemudian Presiden SBY `digugat` anggota koalisi, sehingga memunculkan konsep wakil menteri. Jadi, saya menilai kebijakan itu lebih mengedepankan politik akomodasi," ujarnya.
Namun demikian, kalaupun tetap ada wakil menteri, ia menyarankan agar Presiden SBY menyampaikan kepada publik agar masyarakat tahu landasan dan latar belakang dari kebijakan itu.
"Jadi, pemerintah harus transparan dimana publik harus tahu tentang kebijakan tersebut, karena apabila sampai terjadi masalah, masyarakat yang dirugikan," katanya.
Dikatakan, bila Presiden SBY betul-betul melaksanakan kebijakan itu maka harus ada pertanggungjawaban kepada publik, karena ada konsekuensi anggaran.
Menurut dia, kebijakan ini juga bertentangan dengan prinsip efesiensi, membengkakkan birokrasi, dan rawan terhadap konflik.
"Saya rasa, untuk meningkatkan kinerja departemen cukup diberdayakan para dirjen dan kepada biro, tidak perlu menambah wakil menteri," katanya.
Hal yang sama juga dikemukakan peneliti The Aceh Institute, Fajran Zain yang menyatakan, penunjukan wakil menteri tidak efektif dan justru akan menimbulkan pemborosan serta memperpanjang rentang kendali yang sebenarnya tidak perlu.
Menurut dia, menteri merupakan jabatan politik, bukan fungsi karier, sehingga tidak perlu ada wakil, cukup para Dirjen dan kepada biro di departemen yang secara teknis menjalankan kebijakan menteri.
"Wakil menteri hanya dijadikan ban serap yang khusus untuk menghadiri acara-acara serimonial, bukan pada pengambil kebijakan," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan agar Presiden SBY mempertimbangkan kembali penunjukan wakil menteri yang dinilai bakal kurang efektif.
http://www.lebihcepat.com/politik/37-politik/7159-jabatan-wakil-menteri-dinilai-tidak-efektif.html
LebihCepat Community Toolbar - News,Games, and Entertaintment
http://lebihcepatcom.ourtoolbar.com