setan_kesepian
IndoForum Beginner D
- No. Urut
- 16729
- Sejak
- 6 Jun 2007
- Pesan
- 613
- Nilai reaksi
- 82
- Poin
- 28
Minggu, 10 Juni 2007,
RI Bela Iran di PBB
Satu-satunya Negara yang Tolak Resolusi Kutuk Ahmadinejad
NEW YORK - Penggunaan hak interpelasi DPR atas persetujuan pemerintah terhadap Resolusi DK PBB No 1747 soal program nuklir Iran mengubah sikap wakil Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB. Jika sebelumnya bersikap setengah hati, Indonesia kini lebih tegas menentang upaya DK PBB memojokkan posisi Iran.
Dalam sidang di Markas Besar PBB, New York, Jumat (8/6), DK PBB gagal mengesahkan pernyataan mengutuk keras statemen Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal "kehancuran Israel". Sebab, Indonesia, yang menjadi salah satu dari 15 anggota DK PBB, menolak pengesahannya.
Indonesia yang diwakili Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib menjadi satu-satunya negara yang langsung menyatakan menolak pengesahan pernyataan kutukan terhadap Iran.
Indonesia menyatakan, Presiden Ahmadinejad tidak benar-benar mengancam Israel dan menuduh DK PBB menerapkan standar ganda dalam membela Israel. "Indonesia menyatakan DK tidak melakukan apa-apa saat Palestina diserang, ketika menteri Israel mengancam Iran, atau saat surat kabar Haaretz (koran Israel, Red) mengimbau agar Ahmadinejad dibunuh," kata seorang diplomat PBB usai sidang.
Munculnya usul resolusi mengutuk Iran bermula pada 6 Juni 2007. Saat itu Perwakilan Tetap Israel untuk PBB mengirimkan surat kepada DK untuk menanggapi pernyataan Ahmadinejad saat pidato pada 3 Juni 2007. Ahmadinejad saat itu mengatakan, "Dengan pertolongan Tuhan, tombol detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah mulai ditekan oleh tangan-tangan anak-anak Lebanon dan Palestina."
Prancis, salah satu anggota tetap DK PBB, selain Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia, dan Tiongkok, adalah penggagas rancangan pernyataan pers soal kecaman terhadap Ahmadinejad. Gagasan tersebut didukung penuh anggota lain, terutama AS dan Inggris. "Mayoritas anggota dewan menginginkan adanya pernyataan mengutuk. Sayangnya, kita tidak dapat mengesahkan rancangan itu hari ini karena ada keberatan dari salah satu negara," kata Duta Besar Prancis di PBB, Jean-Marc de La Sabliere, tanpa menyebut nama Indonesia.
Sementara itu, negara yang belum bersikap atas resolusi kutukan terhadap Iran adalah Qatar. Negara kaya di Timur Tengah itu tidak memberi pernyataan apa pun. Wakil Qatar mengatakan akan berkonsultasi dengan Doha sebelum menyatakan setuju atau menolak pengesahan pernyataan tersebut.
Dubes La Sabliere mengatakan, DK akan bertemu lagi pada Senin (11/6) untuk mencoba kembali upaya menuju pengesahan. Tapi, sejumlah kalangan memperkirakan pengesahan itu akan menemui jalan buntu karena keberatan-keberatan yang diajukan Indonesia.
Di antara tiga produk DK PBB, yakni resolusi, pernyataan presiden DK, dan pernyataan pers, hanya resolusi yang disahkan melalui voting. Dua hal lainnya harus dengan suara bulat.
Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib menceritakan kronologi penolakan Indonesia dalam sidang DK PBB Jumat (8/06). "Sidang dilaksanakan berdasarkan surat pengakuan yang dikirimkan Dubes Israel untuk PBB tentang pernyataan Ahmadinejad," katanya ketika dihubungi di New York tadi malam.
Surat itu, lanjut dia, berisi kutipan pernyataan Presiden Iran kepada media yang dianggap Israel membahayakan keamanan negaranya. Atas dasar itulah, kata Hasan, Amerika Serikat seperti kebakaran jenggot. "Amerika, Inggris, dan Prancis langsung meminta digelar sidang untuk mengecam pernyataan Ahmadinejad itu," sambungnya. Alasan yang dikemukakan tiga negara anggota tetap DK PBB tersebut karena Iran telah menimbulkan ancaman keamanan dunia.
Di antara 15 negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, 13 negara spontan menyetujui pernyataan yang akan dibacakan presiden DK PBB itu. "Hanya Indonesia yang saat itu tidak setuju karena tiga alasan. Sedangkan Qatar masih menunggu kebijakan pemerintah pusat di Doha," kata pria keturunan Arab itu.
Lebih jauh, deputi wakil tetap RI untuk PBB itu menjabarkan ketiga alasan penolakan Indonesia. Pertama, DK PBB telah menerapkan asas selektivitas perlakuan antara Israel dan Iran. Dalam sidang, Hasan yang mewakili Indonesia saat itu kepada semua negara anggota DK PBB menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti pernyataan presiden Iran yang sama sekali tidak membahayakan keamanan Israel.
Ahmadinejad, kutip Hasan, mengatakan, "Ada rumor Israel akan menyerang Lebanon lagi saat musim panas. Kalau ini terjadi, bisa jadi dengan pertolongan Tuhan, anak-anak Lebanon akan membalas". "Dalam kalimat ini, kan tidak tersirat maupun tersurat bahwa Iran akan menyerang Israel kan," ujar Hasan meyakinkan.
Padahal, sebelumnya Palestina lebih dari 300 kali mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon untuk meminta bantuan karena banyak menteri dan anggota parlemennya ditangkap pemerintah Zionis. "Mereka (anggota tetap DK PBB) tidak mau membela kepentingan Palestina yang sudah sangat terganggu oleh ulah Israel. Ini kan tidak fair," tambah pejabat pengganti Rezlan Izhar Jenie itu.
Alasan Indonesia kedua adalah pernyataan Presiden Ahmadinejad kepada pers lebih bersifat retorika. "Saya bilang kepada anggota tetap DK PBB bahwa ini sudah ada cycle of rhetoric, Israel dan Iran kan sejak dahulu sering saling menuduh dan menyerang dengan kata-kata," tambahnya.
Ketiga, lanjut dia, Indonesia tidak setuju dengan argumentasi mayoritas anggota DK PBB yang mengatakan bahwa pernyataan Ahmadinejad adalah Destruction of the State of Israel. "Saya tegaskan, Iran tidak sedang menyiapkan angkatan bersenjata untuk menyerang Israel. Yang ada justru setiap hari Israel masuk ke jalur Gaza, merusak fasilitas pemerintahan Palestina, dan menangkap serta memenjarakan menteri dan anggota parlemen Palestina," katanya.
Karena alasan Indonesia itulah, sidang akhirnya tidak mencapai konsensus. Padahal, untuk mengeluarkan sebuah pernyataan presiden DK PBB, harus dicapai kesepakatan kata per kata dari semua anggota DK PBB. "Tapi, Amerika, Inggris, dan Prancis tetap bersikukuh untuk melakukan sidang lanjutan besok Senin (11/06)," ujar Hasan. Untuk sidang lanjutan itu, pihaknya sudah siap. "Kalau format dan isi tuntutannya tetap sama, sampai kapan pun Indonesia tetap akan menolak," tegasnya.
Duta Besar Iran di PBB Mehdi Danesh-Yazdi mengatakan, DK PBB seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan pers. Sebab, menurut dia, apa yang dikatakan presidennya tidak mengancam siapa pun ataupun perdamaian dan keamanan internasional. "Dewan Keamanan diam jika kasusnya dilakukan Israel. Kalau pernyataan rutin oleh pejabat Iran, mereka cepat-cepat mengambil sikap dan mendorong semua anggota dewan menentukan posisi yang tidak adil terhadap Iran," kecamnya.
Soal posisi Indonesia yang menolak pengesahan pernyataan pers, Dubes Iran mengatakan, "Itu sesuai dengan yang kami harapkan dari saudara-saudara kami dari Indonesia. Kami sangat berharap, ini menjadi indikasi bagi penentuan posisi Indonesia di Dewan Keamanan di masa-masa mendatang," ujanya.(ap/afp/reuters/nue)
RI Bela Iran di PBB
Satu-satunya Negara yang Tolak Resolusi Kutuk Ahmadinejad
NEW YORK - Penggunaan hak interpelasi DPR atas persetujuan pemerintah terhadap Resolusi DK PBB No 1747 soal program nuklir Iran mengubah sikap wakil Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB. Jika sebelumnya bersikap setengah hati, Indonesia kini lebih tegas menentang upaya DK PBB memojokkan posisi Iran.
Dalam sidang di Markas Besar PBB, New York, Jumat (8/6), DK PBB gagal mengesahkan pernyataan mengutuk keras statemen Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal "kehancuran Israel". Sebab, Indonesia, yang menjadi salah satu dari 15 anggota DK PBB, menolak pengesahannya.
Indonesia yang diwakili Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib menjadi satu-satunya negara yang langsung menyatakan menolak pengesahan pernyataan kutukan terhadap Iran.
Indonesia menyatakan, Presiden Ahmadinejad tidak benar-benar mengancam Israel dan menuduh DK PBB menerapkan standar ganda dalam membela Israel. "Indonesia menyatakan DK tidak melakukan apa-apa saat Palestina diserang, ketika menteri Israel mengancam Iran, atau saat surat kabar Haaretz (koran Israel, Red) mengimbau agar Ahmadinejad dibunuh," kata seorang diplomat PBB usai sidang.
Munculnya usul resolusi mengutuk Iran bermula pada 6 Juni 2007. Saat itu Perwakilan Tetap Israel untuk PBB mengirimkan surat kepada DK untuk menanggapi pernyataan Ahmadinejad saat pidato pada 3 Juni 2007. Ahmadinejad saat itu mengatakan, "Dengan pertolongan Tuhan, tombol detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah mulai ditekan oleh tangan-tangan anak-anak Lebanon dan Palestina."
Prancis, salah satu anggota tetap DK PBB, selain Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia, dan Tiongkok, adalah penggagas rancangan pernyataan pers soal kecaman terhadap Ahmadinejad. Gagasan tersebut didukung penuh anggota lain, terutama AS dan Inggris. "Mayoritas anggota dewan menginginkan adanya pernyataan mengutuk. Sayangnya, kita tidak dapat mengesahkan rancangan itu hari ini karena ada keberatan dari salah satu negara," kata Duta Besar Prancis di PBB, Jean-Marc de La Sabliere, tanpa menyebut nama Indonesia.
Sementara itu, negara yang belum bersikap atas resolusi kutukan terhadap Iran adalah Qatar. Negara kaya di Timur Tengah itu tidak memberi pernyataan apa pun. Wakil Qatar mengatakan akan berkonsultasi dengan Doha sebelum menyatakan setuju atau menolak pengesahan pernyataan tersebut.
Dubes La Sabliere mengatakan, DK akan bertemu lagi pada Senin (11/6) untuk mencoba kembali upaya menuju pengesahan. Tapi, sejumlah kalangan memperkirakan pengesahan itu akan menemui jalan buntu karena keberatan-keberatan yang diajukan Indonesia.
Di antara tiga produk DK PBB, yakni resolusi, pernyataan presiden DK, dan pernyataan pers, hanya resolusi yang disahkan melalui voting. Dua hal lainnya harus dengan suara bulat.
Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib menceritakan kronologi penolakan Indonesia dalam sidang DK PBB Jumat (8/06). "Sidang dilaksanakan berdasarkan surat pengakuan yang dikirimkan Dubes Israel untuk PBB tentang pernyataan Ahmadinejad," katanya ketika dihubungi di New York tadi malam.
Surat itu, lanjut dia, berisi kutipan pernyataan Presiden Iran kepada media yang dianggap Israel membahayakan keamanan negaranya. Atas dasar itulah, kata Hasan, Amerika Serikat seperti kebakaran jenggot. "Amerika, Inggris, dan Prancis langsung meminta digelar sidang untuk mengecam pernyataan Ahmadinejad itu," sambungnya. Alasan yang dikemukakan tiga negara anggota tetap DK PBB tersebut karena Iran telah menimbulkan ancaman keamanan dunia.
Di antara 15 negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, 13 negara spontan menyetujui pernyataan yang akan dibacakan presiden DK PBB itu. "Hanya Indonesia yang saat itu tidak setuju karena tiga alasan. Sedangkan Qatar masih menunggu kebijakan pemerintah pusat di Doha," kata pria keturunan Arab itu.
Lebih jauh, deputi wakil tetap RI untuk PBB itu menjabarkan ketiga alasan penolakan Indonesia. Pertama, DK PBB telah menerapkan asas selektivitas perlakuan antara Israel dan Iran. Dalam sidang, Hasan yang mewakili Indonesia saat itu kepada semua negara anggota DK PBB menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti pernyataan presiden Iran yang sama sekali tidak membahayakan keamanan Israel.
Ahmadinejad, kutip Hasan, mengatakan, "Ada rumor Israel akan menyerang Lebanon lagi saat musim panas. Kalau ini terjadi, bisa jadi dengan pertolongan Tuhan, anak-anak Lebanon akan membalas". "Dalam kalimat ini, kan tidak tersirat maupun tersurat bahwa Iran akan menyerang Israel kan," ujar Hasan meyakinkan.
Padahal, sebelumnya Palestina lebih dari 300 kali mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon untuk meminta bantuan karena banyak menteri dan anggota parlemennya ditangkap pemerintah Zionis. "Mereka (anggota tetap DK PBB) tidak mau membela kepentingan Palestina yang sudah sangat terganggu oleh ulah Israel. Ini kan tidak fair," tambah pejabat pengganti Rezlan Izhar Jenie itu.
Alasan Indonesia kedua adalah pernyataan Presiden Ahmadinejad kepada pers lebih bersifat retorika. "Saya bilang kepada anggota tetap DK PBB bahwa ini sudah ada cycle of rhetoric, Israel dan Iran kan sejak dahulu sering saling menuduh dan menyerang dengan kata-kata," tambahnya.
Ketiga, lanjut dia, Indonesia tidak setuju dengan argumentasi mayoritas anggota DK PBB yang mengatakan bahwa pernyataan Ahmadinejad adalah Destruction of the State of Israel. "Saya tegaskan, Iran tidak sedang menyiapkan angkatan bersenjata untuk menyerang Israel. Yang ada justru setiap hari Israel masuk ke jalur Gaza, merusak fasilitas pemerintahan Palestina, dan menangkap serta memenjarakan menteri dan anggota parlemen Palestina," katanya.
Karena alasan Indonesia itulah, sidang akhirnya tidak mencapai konsensus. Padahal, untuk mengeluarkan sebuah pernyataan presiden DK PBB, harus dicapai kesepakatan kata per kata dari semua anggota DK PBB. "Tapi, Amerika, Inggris, dan Prancis tetap bersikukuh untuk melakukan sidang lanjutan besok Senin (11/06)," ujar Hasan. Untuk sidang lanjutan itu, pihaknya sudah siap. "Kalau format dan isi tuntutannya tetap sama, sampai kapan pun Indonesia tetap akan menolak," tegasnya.
Duta Besar Iran di PBB Mehdi Danesh-Yazdi mengatakan, DK PBB seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan pers. Sebab, menurut dia, apa yang dikatakan presidennya tidak mengancam siapa pun ataupun perdamaian dan keamanan internasional. "Dewan Keamanan diam jika kasusnya dilakukan Israel. Kalau pernyataan rutin oleh pejabat Iran, mereka cepat-cepat mengambil sikap dan mendorong semua anggota dewan menentukan posisi yang tidak adil terhadap Iran," kecamnya.
Soal posisi Indonesia yang menolak pengesahan pernyataan pers, Dubes Iran mengatakan, "Itu sesuai dengan yang kami harapkan dari saudara-saudara kami dari Indonesia. Kami sangat berharap, ini menjadi indikasi bagi penentuan posisi Indonesia di Dewan Keamanan di masa-masa mendatang," ujanya.(ap/afp/reuters/nue)
