L999
IndoForum Junior E
- No. Urut
- 44983
- Sejak
- 31 Mei 2008
- Pesan
- 1.587
- Nilai reaksi
- 38
- Poin
- 48
JAKARTA - Indonesia dinilai belum memerlukan pengadilan khusus cyber, seperti yang akan dilakukan Malaysia.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh mengisyaratkan hal tersebut usai acara penyerahan DIPA dan penandatanganan kerjasama kontrak program kerja depkominfo 2009 di gedung depkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (7/1/2009).
"Falsafah Indonesia dan Malaysia berbeda. Lagipula undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) telah cukup memberikan landasan pada etika di dunia cyber dan juga Cyber Law," ujar Nuh.
Diakui Nuh, ketika memasuki dunia cyber ada kemungkinan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan sehingga diperlukan cyber law dan cyber ethics.
"UU ITE telah memberikan landasan pada keduanya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi Malaysia Shaziman Abu Mansor, mengungkapkan rencana Malaysia untuk mendirikan peradilan cyber karena Malaysia telah menindak 30 internet ke wilayah hukum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Selain itu, Nuh mengungkapkan, pemerintah sangat menghargai dengan adanya masyarakat yang ingin mengajukan uji materi terhadap UU ITE, Karena jika tidak ada pengajuan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi maka tidak ada pertarungan secara intelektual.
Sebagaimana diketahui sejumlah blogger dan pemilik situs yang diwakili oleh Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi Indonesia, kemarin telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) khususnya pasal 27 ayat 3 yang diklaim bertentangan dengan UUD 45, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), serta pasal 28. Menanggapi hal itu, Depkominfo mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat.
"Kita lihat saja nanti hasil keputusan di MK," kata Nuh.
