Impian Demokrasi & Kenyataannya.

[Angela]

"Dari rakyat, oleh rakyat, & untuk rakyat", begitu kira-kira semboyan demokrasi itu. Sebuah impian tentang masyarakat yg memiliki kuasa atas negaranya sendiri. Bersama-sama berjuang, bersama-sama berkorban, & bersama-sama pula menikmati hasilnya.

Gbr diambil dr greekherald.com.au​

Teorinya demikian, idealismenya seperti itu, bagaimana dengan kenyataannya?

Demokrasi dalam lingkup kecil.

Coba dibayangkan sistem demokrasi ini diterapkan di sebuah desa yg penduduknya cuma 100 kepala keluarga. Siapa yg mau dipilih jadi kepala desa, jelas diketahui kehidupan sehari-harinya. Mau mengambil kebijakan tertentu, dapat dengan gampang dirembug terlebih dahulu di balai desa. Ketika ada masalah, dengan mudah mereka yg berselisih dipertemukan & diajak bermusyawarah.

Dalam keadaan demikian, sistem demokrasi dengan pemilu lima tahunan sekali, rasanya sudah cukup ideal.

Gbr diambil dr tosari.sideka.id​

Demokrasi dalam lingkup yg sangat besar.

Namun coba dibayangkan, ketika sistem demokrasi berjalan di negara yg sangat luas dengan rakyat yg jumlahnya ratusan juta. Tanpa perlu memperhitungkan latar belakang suku, ras, & agama yg berbeda-beda saja, sudah mulai terlihat betapa sulitnya untuk menerapkan demokrasi.


Peran media.
Siapa pemimpin yg akan dipilih & dipercaya?

Rakyat yg sekian ratus juta itu tidak memiliki akses informasi, untuk menilai sosok pemimpin yg digadang-gadang oleh parpol dengan tepat. Mereka cuma dapat mengandalkan media, sementara media sendiri dapat dibeli dengan uang.

Mestinya media & jurnalisme memiliki kode etiknya. Sehingga mereka semestinya jadi mata & telinga rakyat. Namun sejak beberapa dekade terakhir, jadi sebuah pemandangan biasa seorang tokoh yg aktif terlibat dalam politik praktis, dapat memiliki/menguasai perusahan media besar.

Gbr diambil dr kompasiana.com​

Peran perwakilan rakyat.
Kalau salah memilih pemimpin, rakyat masih punya wakilnya untuk mengawasi pemimpin tersebut.

Teorinya demikian, tetapi masalah yg sama kembali muncul. Apakah rakyat dapat mendapatkan informasi yg tepat, untuk mengenal & menilai wakil yg dia pilih?

Itu baru masalah pertama, masalah kedua, jumlah kekuasaan yg terbagi jadi "saham" sebanyak ratusan juta ini, mau dibagi jadi berapa ratus perwakilan di DPR & MPR? Ada berapa juta suara yg pada akhirnya tidak mendapatkan perwakilan di DPR & MPR?

Ketika sekian puluh juta suara, mendapatkan satu orang perwakilan, di antara 500 orang lainnya, apa yg dapat dilakukan oleh satu orang tersebut?

Gbr diambil dr tempo.co​

Apalagi kalau pas dia mau ngomong, mic-nya dimatikan oleh ketua DPR.

Peran partai politik.
Mestinya di sinilah peran partai politik, ketika mereka merumuskan sebuah warna ideologi, visi & misi untuk diperjuangkan. Maka kumpulan tokoh politik & rakyat yg memiliki visi, misi, & warna ideologi yg sama, dapat berkumpul dalam satu partai politik yg sama.

Dengan demikian, maka perwakilan mereka, bukanlah cuma satu-dua orang saja di DPR. Ada kekuatan kelompok yg disatukan oleh visi, misi, & warna ideologi, di DPR.

Namun, lucunya di negeri ini, ada sekian puluh partai politik. Apa ada rakyat yg tahu di mana letak keunikan visi, misi, & warna ideologi mereka?

Kecuali beberapa partai politik yg jelas afiliasinya, kebanyakan partai politik yg ada mirip-mirip saja satu dengan yg lain. Munculnya partai politik baru, bukan karena disparitas warna ideologi (ya kan cuma boleh satu ya, Pancasila, jadi warnanya aja agak semu-semu merah, biru, kuning

), biasanya mereka justru muncul cuma karena tokoh politik yg tidak mendapatkan kendaraan politik di partai politik yg sudah ada.

Maka hadirlah partai-partai politik, yg cuma diketahui rakyat oleh siapa ketua umumnya.

Lebih jenaka lagi saat ketua umumnya sudah tidak dapat memegang jabatan tersebut, maka dicari ketua biasa yg menurut pada dia, atau diwariskan pada anak cucunya.

Sampai-hingga kongres-pun jadi ajang tawuran.

Gbr diambil dr news.detik.com​

KESIMPULAN

Ane ga berharap banyak pada sistem demokrasi.

Akan tetapi, sistem demokrasi masih sistem yg terbaik, selama hukum dapat berjalan cukup efisien, sehingga petugas hukum itu dipatuhi rakyat.

Tidak usah mendengarkan mereka yg mendengungkan anarki & revolusi. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang yg tidak kebagian kursi & harap mendapat porsi tanpa melewati jalur yg sudah ada.

Bayangkan kalau sistem kita bukan demokrasi, mungkin sudah terjadi beberapa kali perang saudara antar dinasti politik. Dengan demokrasi, setidaknya "perang" itu terjadi dengan lebih ber-"budaya". Dengan serangan fajar, dengan caci maki lewat sosmed, dst.

Gbr diambil dr kompas.com​

Demokrasi dapat berjalan lebih baik, kalau rakyat kita makin cerdas. Cerdas dalam memilih, cerdas dalam membaca sebuah berita, dst.

Lepas dari itu semua, asa ane pada mereka yg memutuskan untuk terjun ke dalam politik praktis, kiranya ikuti pepatah Jawa ini : "Ngono yo ngono, ning ojo ngono."

Jangan terus-menerus rakyat yg disuruh memahami, rakyat yg disuruh bersabar, rakyat yg disuruh berhemat, dst. Bayangkan, baru berapa hari berita pertamax naik, muncul berita pegawai pertamina naik gaji. Opo yo ora kebangeten?

Eling yo lur, ojo kebangeten lehe awakmu mbadog. Nggragasmu sithik-sithik bae, ojo nemen-nemen.

Yang kelas super elit sih masih dapat lari keluar negeri, coba saja lihat yg sempat terjadi di Somalia. Elitnya lari semua keluar negeri, meninggalkan negaranya hancur tidak karuan. Perang saudara, kelaparan, dst; & mereka (para elitnya) masih kondusif sentosa di luar negeri.

Maka yg kelas menengah dan/atau yg masuk politik tetapi masih kelas-kelas anggota DPR/DPRD, jangan terlalu manut dengan kelompok elit. Jangan seperti kerbau dicocok hidungnya.

Cobalah pikirkan juga kepentingan yg lebih luas.



Sumber:

Opini pribadi, kalau ada salah, mohon dikoreksi. Hari ini 13:22