JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sekitar 4 juta buruh akan turun ke jalanan hari ini, Rabu (3/10) untuk mogok kerja nasional yang salah satunya menuntut penghapusan tenaga kerja outsourcing.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan hingga hari ini pihaknya dengan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait penolakan buruh mengenai tenaga kerja outsourcing.
"Kita putuskan mogok nasional tetap dilaksanakan 3 Oktober, namun dari rencana 5 hari menjadi 1 hari. Ini akan diikuti 4 juta buruh di 21 kabupaten kota, 80 kawasan industri, dan 20 di luar kabupaten kota itu seluruh perwakilan serikat buruh akan datang ke DPRD," tuturnya, tadi malam.
Terkait pemangkasan jumlah hari mogok kerja dari rencana awal 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja, menurutnya, karena pemerintah telah merespon untuk mencari solusi bersama. "Jadi kami hargai," tuturnya.
Rencananya aksi mogok kerja tersebut akan meminta pemerintah dan pengusaha untuk menolak tiga poin yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait outsourcing, yaitu pertama, tidak menjelaskan proses produksi langsung dilarang dan tidak ada penjelasan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir.
Kedua, dalam kebijakan tersebut hanya mengatakan 5 jenis pekerjaan saja yaitu security, cleaning service, catering, driver, dan jasa penunjang pertambangan. "Namun draft tersebut masih ada klausul di luar lima ini, bisa dengan rekomendasi menteri teknis," ujar Said.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan hingga hari ini pihaknya dengan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait penolakan buruh mengenai tenaga kerja outsourcing.
"Kita putuskan mogok nasional tetap dilaksanakan 3 Oktober, namun dari rencana 5 hari menjadi 1 hari. Ini akan diikuti 4 juta buruh di 21 kabupaten kota, 80 kawasan industri, dan 20 di luar kabupaten kota itu seluruh perwakilan serikat buruh akan datang ke DPRD," tuturnya, tadi malam.
Terkait pemangkasan jumlah hari mogok kerja dari rencana awal 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja, menurutnya, karena pemerintah telah merespon untuk mencari solusi bersama. "Jadi kami hargai," tuturnya.
Rencananya aksi mogok kerja tersebut akan meminta pemerintah dan pengusaha untuk menolak tiga poin yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait outsourcing, yaitu pertama, tidak menjelaskan proses produksi langsung dilarang dan tidak ada penjelasan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir.
Kedua, dalam kebijakan tersebut hanya mengatakan 5 jenis pekerjaan saja yaitu security, cleaning service, catering, driver, dan jasa penunjang pertambangan. "Namun draft tersebut masih ada klausul di luar lima ini, bisa dengan rekomendasi menteri teknis," ujar Said.