Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
GKR Hemas: Hormati Agama Lokal
Seharusnya agama-agama pendatang menghormati agama lokal, begitu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyikapi diskriminasi yg dialami para pengahayat kepercayaan di Indonesia dalam Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indoneisa (JAII) di Hotel Sentani Indah, Jayapura, Papua (21/5).
Engkus Ruswana dari Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK) dalam diskusi bersama jaringan & tokoh-tokoh antariman yg dihadiri GKR Hemas menjabarkan lapisan-lapisan ketidakadilan yg dialami para penghayat kepercayaan di Indonesia.
Dalam pendidikan, misalnya, anak-anak didik mengalami berbagai diskriminasi.
Anak-anak kami di sekolah hingga rendah diri karena diskriminasi dalam pendidikan yg membedakan perlakuan kepada anak didik penghayat kepercayaan dengan enam agama.
Mereka bahkan jadi bahan olok-olokan teman sekolahnya.
Engkus juga sangat menyesalkan negara yg tidak memberikan ruang bagi anak didik penghayat kepercayaan mendapatkan guru pelajaran sesuai kepercayaan yg dianutnya. Hal tersebut disebabkan UU Sisdiknas mengatur bahwa cuma peserta didik yg menganut enam agama resmi yg mendapatkan guru agama sesuai dengan agama yg diyakini.
Bagi GKR Hemas, pangkal ketidakadilan negara kepada warga penghayat kepercayaan adalah kolom agama dalam KTP. Di depan peserta Konferensi Nasional VI JAII yg digelar 19-23 Mei 2014 yg menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah & beragam keyakinan, termasuk Kaharingan & Bahai, istri Sri Sultan Hamengkubuwono ini berpendapat bahwa perpecahan sesama anak bangsa adalah akibat lanjutan yg paling fatal dari kebijakan tersebut. Sebab, dalam mengurus banyak hal dari mulai pendidikan hingga pekerjaan negara maupun masyarakat akan menanyakan kolom agama dalam KTP.
Kolom agama dalam KTP memecah belah bangsa, ujar DPD RI perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dua periode ini. Sehingga, ia pun kembali menegaskan, Agama tidak penting dimasukkan ke dalam KTP. [Thowik SEJUK]
Hari ini 02:28
Seharusnya agama-agama pendatang menghormati agama lokal, begitu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyikapi diskriminasi yg dialami para pengahayat kepercayaan di Indonesia dalam Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indoneisa (JAII) di Hotel Sentani Indah, Jayapura, Papua (21/5).
Engkus Ruswana dari Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK) dalam diskusi bersama jaringan & tokoh-tokoh antariman yg dihadiri GKR Hemas menjabarkan lapisan-lapisan ketidakadilan yg dialami para penghayat kepercayaan di Indonesia.
Dalam pendidikan, misalnya, anak-anak didik mengalami berbagai diskriminasi.
Anak-anak kami di sekolah hingga rendah diri karena diskriminasi dalam pendidikan yg membedakan perlakuan kepada anak didik penghayat kepercayaan dengan enam agama.
Mereka bahkan jadi bahan olok-olokan teman sekolahnya.
Engkus juga sangat menyesalkan negara yg tidak memberikan ruang bagi anak didik penghayat kepercayaan mendapatkan guru pelajaran sesuai kepercayaan yg dianutnya. Hal tersebut disebabkan UU Sisdiknas mengatur bahwa cuma peserta didik yg menganut enam agama resmi yg mendapatkan guru agama sesuai dengan agama yg diyakini.
Bagi GKR Hemas, pangkal ketidakadilan negara kepada warga penghayat kepercayaan adalah kolom agama dalam KTP. Di depan peserta Konferensi Nasional VI JAII yg digelar 19-23 Mei 2014 yg menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah & beragam keyakinan, termasuk Kaharingan & Bahai, istri Sri Sultan Hamengkubuwono ini berpendapat bahwa perpecahan sesama anak bangsa adalah akibat lanjutan yg paling fatal dari kebijakan tersebut. Sebab, dalam mengurus banyak hal dari mulai pendidikan hingga pekerjaan negara maupun masyarakat akan menanyakan kolom agama dalam KTP.
Kolom agama dalam KTP memecah belah bangsa, ujar DPD RI perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dua periode ini. Sehingga, ia pun kembali menegaskan, Agama tidak penting dimasukkan ke dalam KTP. [Thowik SEJUK]
Hari ini 02:28