Berita Gerindra Ditawari Kursi Menteri

[hendladi]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjend Gerindra Ahmad Muzani mengaku Partai Gerindra memang sudah ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, kini Gerindra dalam masa menimbang-nimbang. "Pembicaraan (tawaran) itu memang ada," ungkap Muzani di Gedung DPR RI, Kamis (3/3/2011).

Menurut Muzani, tawaran itu kemudian sudah dirapatkan bersama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Wijono Harjanto di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jakarta Selatan.

Muzani enggan berkomentar pos menteri yang ditawarkan karena Gerindra sendiri masih mempertimbangkannya. Kalaupun menerima, Gerindra mengajukan sejumlah catatan dan pertimbangan. Gerindra mempertimbangkan apakah tawaran itu dinilai prorakyat atau tidak.

"Apakah pro rakyat? BUMN, misalnya, bisa menjadi faktor penggerak perekonomian kita. Apakah produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pupuk? Sehingga kita tidak kekurangan pupuk dan bisa buat mahal. Harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. Juga, apakah pasokan batubara bisa digunakan energi? Jika hal-hal itu tidak dimungkinkan, maka masuknya kita hanya mengganjilkan, tidak memberi arti dalam proses pembangunan. Kita ingin betul-betul bermanfaat buat perubahan rakyat," paparnya.

Namun, Gerindra sendiri juga menyiapkan diri tetap berada di luar kabinet. Jika tetap berada di luar, Muzani mengatakan kontrol pemerintahan tetap harus berjalan efektif.

Hubungan Gerindra dengan Partai Demokrat semakin dekat pasca-Gerindra memilih menolak usulan Hak Angket Pajak bersama Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Di pihak lain, terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dan Partai Golkar yang bersama PKS memilih mendukung hak angket. Presiden Yudhoyono menyatakan, partai-partai yang tidak lagi sejalan dengan pemerintah sebaiknya keluar dari koalisi.

Selengkapnya mengenai kisruh koalisi baca Evaluasi Koalisi