Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, adalah potongan lirik Agnes Monica yg mungkin belum ada apa-apanya dibanding kenyataan gaji guru Indonesia yg justru tak pernah ada logika.
Coba kita lihat. Jika saja istilah survival rate dapat dipakai dalam konteks pekerjaan di Indonesia, barangkali harapan hidup seorang guru memiliki kemungkinan bertahan yg paling kecil. Bagaimana tidak? Bahkan ada lelucon ironis yg menyatakan 25-50% gaji guru disarankan untuk membeli obat maag, karena besaran gaji yg diterima memang tak ada logika untuk sekedar bertahan hidup.
Dengan beban kerja yg sedemikian menuntutnya dari segala aspek, baik kepribadian, kompetensi, & profesionalitasnya, gaji yg diterima sungguh diluar nalar. Guru adalah garda terdepan pendidikan, namun penghargaannya cenderung paling belakang.
Gaji guru yg tak ada logika ini justru cerminan bahwa kita tidak menghargai pendidikan itu sendiri. Menurut laporanEducation Efficiency Index, Indonesia jadi salah satu dari negara yg kurang mengapresiasi guru. Survei yg mencakup 30 negara tersebut memperlihatkan bahwa Swiss manjadi negara yg paling tinggi tentang gaji guru dengan nilai Rp 950 juta per tahun, sementara Indonesia berada pada urutan paling akhir yg memberi gaji guru senilai Rp 39 juta per tahun.
Tak jarang kita mendengar cerita perjuangan guru & pengajar honorer di berbagai media yg menunjukkan betapa susah & kerasnya mengarungi hidup sebagai guru honorer. Salah satunya kisah yg diangkat pada news.okezone.com, Mardiana Juana seorang pengajar SD Masehi Kapunduk di NTT yg mengabdi selama 13 tahun dengan gaji Rp 300 ribu perbulan. Meski berhasil meraih ijazah S-1, mimpinya untuk jadi PNS masih jauh dari harapan.
Apa yg menciptakan gaji guru kecil? Mengapa kompetensi guru dinilai rendah? Mungkin kita dapat mengesampingkan dua rahasia ilahi tersebut. Hal mendasar seperti tenaga yg dikeluarkan oleh seorang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri pun tidak dapat diadili oleh gajinya. Belum lagi extra time, proses kreatif, kompetensi, sosial, & profesional dalam mengajar. Barangkali, cuma guru yg dapat memahami bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan kolektif dalam satu waktu: aktor, motivator, fasilitator.
Gaji guru yg tak ada logika tentunya membutuhkan jawaban yg serius & berlogika, bukan dengan melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat & daerah. Bukan soal mengangkat atau tidak diangkat jadi pegawainya, tetapi lebih kepada bukti nyata kesejahteraan para guru di Indonesia.
Semangat perjuangan para guru untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka pun tumbuh dengan sendirinya hingga terbentuk Forum Honorer Indonesia (FHI). Eksistensi FHI ada pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten bahkan kecamatan. Lama kelamaan, perjuangan dengan model ini justru tampak seperti mimpi, bahkan utopia.
Upaya pemerintah paling serius untuk menangani persoalan gaji guru, tidak pernah sekonkrit menaikkan nilai gaji itu sendiri. Alokasinya dirasa sangat alot, bahkan kebijakan terakhir justru menjadikan persenan danang BOS untuk guru honorer alih-alih alokasi tersendiri.
Sebagus apapun revisi kurikulum & sistem pendidikan, beban kerja yg dimiliki guru tetap akan kurang maksimal dengan gaji yg cenderung kecil bahkan jauh dari UMR. Peningkatan kualitas sistem pendidikan harus diikuti juga oleh peningkatan upah yg sepadan dengan beban kerja. Peningkatan kualitas pendidikan akan selamanya jadi mimpi belaka kalau persoalan gaji guru tidak kunjung diseriusi & dilogikakan. Maka dari itu, guru honorer ataupun bukan, tetap harus mendapat gaji yg layak. Atau setidaknya, ada logika.
Dengan beban kerja yg sedemikian menuntutnya dari segala aspek, baik kepribadian, kompetensi, & profesionalitasnya, gaji yg diterima sungguh diluar nalar. Guru adalah garda terdepan pendidikan, namun penghargaannya cenderung paling belakang.
Gaji guru yg tak ada logika ini justru cerminan bahwa kita tidak menghargai pendidikan itu sendiri. Menurut laporanEducation Efficiency Index, Indonesia jadi salah satu dari negara yg kurang mengapresiasi guru. Survei yg mencakup 30 negara tersebut memperlihatkan bahwa Swiss manjadi negara yg paling tinggi tentang gaji guru dengan nilai Rp 950 juta per tahun, sementara Indonesia berada pada urutan paling akhir yg memberi gaji guru senilai Rp 39 juta per tahun.
Tak jarang kita mendengar cerita perjuangan guru & pengajar honorer di berbagai media yg menunjukkan betapa susah & kerasnya mengarungi hidup sebagai guru honorer. Salah satunya kisah yg diangkat pada news.okezone.com, Mardiana Juana seorang pengajar SD Masehi Kapunduk di NTT yg mengabdi selama 13 tahun dengan gaji Rp 300 ribu perbulan. Meski berhasil meraih ijazah S-1, mimpinya untuk jadi PNS masih jauh dari harapan.
Apa yg menciptakan gaji guru kecil? Mengapa kompetensi guru dinilai rendah? Mungkin kita dapat mengesampingkan dua rahasia ilahi tersebut. Hal mendasar seperti tenaga yg dikeluarkan oleh seorang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri pun tidak dapat diadili oleh gajinya. Belum lagi extra time, proses kreatif, kompetensi, sosial, & profesional dalam mengajar. Barangkali, cuma guru yg dapat memahami bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan kolektif dalam satu waktu: aktor, motivator, fasilitator.
Gaji guru yg tak ada logika tentunya membutuhkan jawaban yg serius & berlogika, bukan dengan melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat & daerah. Bukan soal mengangkat atau tidak diangkat jadi pegawainya, tetapi lebih kepada bukti nyata kesejahteraan para guru di Indonesia.
Semangat perjuangan para guru untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka pun tumbuh dengan sendirinya hingga terbentuk Forum Honorer Indonesia (FHI). Eksistensi FHI ada pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten bahkan kecamatan. Lama kelamaan, perjuangan dengan model ini justru tampak seperti mimpi, bahkan utopia.
Upaya pemerintah paling serius untuk menangani persoalan gaji guru, tidak pernah sekonkrit menaikkan nilai gaji itu sendiri. Alokasinya dirasa sangat alot, bahkan kebijakan terakhir justru menjadikan persenan danang BOS untuk guru honorer alih-alih alokasi tersendiri.
Sebagus apapun revisi kurikulum & sistem pendidikan, beban kerja yg dimiliki guru tetap akan kurang maksimal dengan gaji yg cenderung kecil bahkan jauh dari UMR. Peningkatan kualitas sistem pendidikan harus diikuti juga oleh peningkatan upah yg sepadan dengan beban kerja. Peningkatan kualitas pendidikan akan selamanya jadi mimpi belaka kalau persoalan gaji guru tidak kunjung diseriusi & dilogikakan. Maka dari itu, guru honorer ataupun bukan, tetap harus mendapat gaji yg layak. Atau setidaknya, ada logika.
(ARTIKEL PENDIDIKAN INDONESIA | Dari Musang Kaya untuk Rusa Liar)