Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Forum Rohaniawan Menuntut MPR Menjaga Pluralisme
Forum Rohaniawan Jabodetabek & Ketua MPR beserta jajarannya saat pertemuan membahas intoleransi umat beragama yg semakin meningkat akhir-akhir ini.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Dr. AA Yewangoe mengatakan bahwa keberagaman adalah given & bukan untuk dipaksakan. Demikian dia katakan di tengah aksi yg dilakukan Forum Rohaniawan se-Jabodetabek, Senin (8/4) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Aksi forum ini diikuti oleh sekitar 300 pendeta dari berbagai denominasi, serta diikuti oleh perwakilan Ahmadiyah, Syiah & kelompok Kepercayaan, juga didampingi oleh Banser Nahdlatul Ulama.
Mereka berangkat dari pintu 7 Gelora Senayan. Aksi ini berangkat dari keprihatinan maraknya diskriminasi & tindakan intoleransi kepada kelompok minoritas belakangan ini.
Yewangoe selanjutnya mengatakan bahwa kerukunan sebenarnya bagian dari bangsa Indonesia. Namun ada radikalisme yg menguat & mengancam keutuhan bangsa. Banyak kelompok intoleran bergerak atas nama agama. Dia mengkritik, karena negara sering absen, & tidak bertindak nyata, serta mengundang keruntuhan bangsa. Ada yg sakit dalam bangsa ini & harus diobati.
Oleh karena itu, diharapkan kebebasan beragama & beribadah di Indonesia ditegakkan. Negara tidak boleh diperintah oleh kelompok intoleran & tidak boleh menyerah pada kelompok intoleran yg tindakannya melampaui konstitusi negara Indonesia.
Forum tersebut kemudian diterima oleh Ketua MPR, Taufik Kiemas. Hadir dalam aksi tersebut adalah Ujang Tanusaputra dari GKI Taman Yasmin, Bogor, Sekjen HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan), Mori Sihombing, perwakilan kelompok Kepercayaan, Dewi Kanti, perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Rm Giudo Suprapto. Ketua MPR didampingi wakil dari Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, & Hanura.
Ketua MPR menyatakan bahwa pihaknya akan menyuarakan apa yg dihinggakan forum ini dalam pertemuan MPR, & pertemuan dengan lembaga tinggi negara lainnyaserta presiden. Pertemuan itu akan berlangsung pada April & Mei mendatang. Menurut dia, pluralitas harus dijaga, karena itujuga terkait dengan hak azasi manusia.
Dalam pertemuan itu, Ujang Saputra mengatakan bahwa dalam kasus GKI Yasmin, yg terjadi kelompok intoleran sebenarnya sudah menekan simbol negara. MA & Ombudsman dilecehkan. Dan nilai-nilai Pancasila haruslah diwujudkan sebagai rumah bersama.
Dari KWI, Guido Suprapto mengatakan bahwa KWI prihatin atas kondisi bangsa dalam masalah kebebasan beragama & beribadah. "Kaki bagian sepenuhnya dari bangsa ini, bukan anaktiri & berhak mendapatkan proteksi yg sama."
Menurut dia, ada kelemahan pada pemerintah pusat dalam menjaga hak konstitusi warga. Akibatnya, yg tumbuh subur adalah radikalisme yg bertindak semaunya melanggar konstitusi. "KWI meminta supaya MPR bersikap tegas kepada pemerintah yg lalai. MPR harus segera mengerjakan konsolidasi bukti diri bangsa yg berbasis pada Pancasiladan Bhineka Tunggal Ika."
Dari kelompok Kepercayaan, Dewi Kanti mengatakan bahwasudah terlalu lama kondisi buruk ini terjadi & harus segera dihentikan. Kita semua harus dapat hidup berdampingan. Sedangkan dari HKBP, Mori Sihombing mengajak uhtuk menggumuli masalah ini & berdoa supaya pemerintah berubah jadi lebih tegas menjaga konstitusi.
Selain itu, forum ini meminta supaya pemerintah mereview Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.
Sebab, peraturan ini sudah jadi sumber persoalan diskriminasi. Forum juga mengajak untuk menjaga persatuan bangsa & mecegahperpecahan.
Pertemuan itu diakhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya."
https://www.satuharapan.com/read-det...aga-pluralisme Hari ini 05:28
Forum Rohaniawan Jabodetabek & Ketua MPR beserta jajarannya saat pertemuan membahas intoleransi umat beragama yg semakin meningkat akhir-akhir ini.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Dr. AA Yewangoe mengatakan bahwa keberagaman adalah given & bukan untuk dipaksakan. Demikian dia katakan di tengah aksi yg dilakukan Forum Rohaniawan se-Jabodetabek, Senin (8/4) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Aksi forum ini diikuti oleh sekitar 300 pendeta dari berbagai denominasi, serta diikuti oleh perwakilan Ahmadiyah, Syiah & kelompok Kepercayaan, juga didampingi oleh Banser Nahdlatul Ulama.
Mereka berangkat dari pintu 7 Gelora Senayan. Aksi ini berangkat dari keprihatinan maraknya diskriminasi & tindakan intoleransi kepada kelompok minoritas belakangan ini.
Yewangoe selanjutnya mengatakan bahwa kerukunan sebenarnya bagian dari bangsa Indonesia. Namun ada radikalisme yg menguat & mengancam keutuhan bangsa. Banyak kelompok intoleran bergerak atas nama agama. Dia mengkritik, karena negara sering absen, & tidak bertindak nyata, serta mengundang keruntuhan bangsa. Ada yg sakit dalam bangsa ini & harus diobati.
Oleh karena itu, diharapkan kebebasan beragama & beribadah di Indonesia ditegakkan. Negara tidak boleh diperintah oleh kelompok intoleran & tidak boleh menyerah pada kelompok intoleran yg tindakannya melampaui konstitusi negara Indonesia.
Forum tersebut kemudian diterima oleh Ketua MPR, Taufik Kiemas. Hadir dalam aksi tersebut adalah Ujang Tanusaputra dari GKI Taman Yasmin, Bogor, Sekjen HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan), Mori Sihombing, perwakilan kelompok Kepercayaan, Dewi Kanti, perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Rm Giudo Suprapto. Ketua MPR didampingi wakil dari Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, & Hanura.
Ketua MPR menyatakan bahwa pihaknya akan menyuarakan apa yg dihinggakan forum ini dalam pertemuan MPR, & pertemuan dengan lembaga tinggi negara lainnyaserta presiden. Pertemuan itu akan berlangsung pada April & Mei mendatang. Menurut dia, pluralitas harus dijaga, karena itujuga terkait dengan hak azasi manusia.
Dalam pertemuan itu, Ujang Saputra mengatakan bahwa dalam kasus GKI Yasmin, yg terjadi kelompok intoleran sebenarnya sudah menekan simbol negara. MA & Ombudsman dilecehkan. Dan nilai-nilai Pancasila haruslah diwujudkan sebagai rumah bersama.
Dari KWI, Guido Suprapto mengatakan bahwa KWI prihatin atas kondisi bangsa dalam masalah kebebasan beragama & beribadah. "Kaki bagian sepenuhnya dari bangsa ini, bukan anaktiri & berhak mendapatkan proteksi yg sama."
Menurut dia, ada kelemahan pada pemerintah pusat dalam menjaga hak konstitusi warga. Akibatnya, yg tumbuh subur adalah radikalisme yg bertindak semaunya melanggar konstitusi. "KWI meminta supaya MPR bersikap tegas kepada pemerintah yg lalai. MPR harus segera mengerjakan konsolidasi bukti diri bangsa yg berbasis pada Pancasiladan Bhineka Tunggal Ika."
Dari kelompok Kepercayaan, Dewi Kanti mengatakan bahwasudah terlalu lama kondisi buruk ini terjadi & harus segera dihentikan. Kita semua harus dapat hidup berdampingan. Sedangkan dari HKBP, Mori Sihombing mengajak uhtuk menggumuli masalah ini & berdoa supaya pemerintah berubah jadi lebih tegas menjaga konstitusi.
Selain itu, forum ini meminta supaya pemerintah mereview Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.
Sebab, peraturan ini sudah jadi sumber persoalan diskriminasi. Forum juga mengajak untuk menjaga persatuan bangsa & mecegahperpecahan.
Pertemuan itu diakhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya."
https://www.satuharapan.com/read-det...aga-pluralisme Hari ini 05:28