Tiopan1990
IndoForum Newbie E
- No. Urut
- 282834
- Sejak
- 28 Mar 2014
- Pesan
- 63
- Nilai reaksi
- 0
- Poin
- 6
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset negara yang sangat penting sehingga harus sepenuhnya dikuasai oleh negara dan jangan sampai dikuasai oleh pihak asing.
"Pemerintah adalah pemegang kendali dan pemegang saham di BUMN. Dalam hal ini, pemerintah harus mengarahkan dan mendorong BUMN agar lebih aktif dan dominan dalam mencapai kebangkitan dan kedaulatan ekonomi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Indonesia memiliki 150 BUMN sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagian besar BUMN belum memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa.
Fadli mengatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Penguasaan tersebut seharusnya dilakukan oleh BUMN. BUMN juga berperan apabila pasar tidak dapat berfungsi dengan baik. Pendanaan sektor pertanian yang dianggap beresiko besar, atau riset dan pengembangan yang belum tentu berhasil sebaiknya didanai pemerintah. Meskipun demikian, untuk kelangsungan usaha dan mengantisipasi perkembangan, BUMN memang harus dikelola dengan baik dan memberikan keuntungan secara finansial," katanya.
Gerindra sendiri berkomitmen penuh untuk menjadikan BUMN memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sekaligus menjadi lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
"Hal tersebut merupakan bagian dari enam Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra, yaitu membangun ekonomi yang kuat, adil, dan makmur. Aset negara harus dikelola untuk kemakmuran rakyat bukan untuk dijual ke asing," tuturnya.
"Pemerintah adalah pemegang kendali dan pemegang saham di BUMN. Dalam hal ini, pemerintah harus mengarahkan dan mendorong BUMN agar lebih aktif dan dominan dalam mencapai kebangkitan dan kedaulatan ekonomi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Indonesia memiliki 150 BUMN sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagian besar BUMN belum memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa.
Fadli mengatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Penguasaan tersebut seharusnya dilakukan oleh BUMN. BUMN juga berperan apabila pasar tidak dapat berfungsi dengan baik. Pendanaan sektor pertanian yang dianggap beresiko besar, atau riset dan pengembangan yang belum tentu berhasil sebaiknya didanai pemerintah. Meskipun demikian, untuk kelangsungan usaha dan mengantisipasi perkembangan, BUMN memang harus dikelola dengan baik dan memberikan keuntungan secara finansial," katanya.
Gerindra sendiri berkomitmen penuh untuk menjadikan BUMN memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sekaligus menjadi lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
"Hal tersebut merupakan bagian dari enam Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra, yaitu membangun ekonomi yang kuat, adil, dan makmur. Aset negara harus dikelola untuk kemakmuran rakyat bukan untuk dijual ke asing," tuturnya.
Terakhir disunting oleh moderator:
