yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemungutan pajak bagi pengembang sosial media dan pengembang jasa layanin berbasis internet yang menumpang jaringan internet operator lain alias over the top (OTT), semacam Facebook, Google, Skype, Line, BBM, dan sebagainya.
Pasalnya, layanin berbasis OTT ini dinilai memiliki potensi penerimaan bagi negara. Namun, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonoegoro mengatakan, para pengembang layanin ini harus memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sebagai subyek pajak.
"Mereka bisa dikenakan PPh (pajak penghasilan) badan dan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk transaksi," ujarnya kepada Kontan, Minggu (29/11/2015).
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mekar Satria Utama menambahkan, para pengembang OTT ini akan dikenakan pajak jika memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
Selain itu, pengenaan pajak akan dilakukan jika mereka bertindak sebagai penjual barang dan jasa di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di laman facebook. Saat ini, banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk menjual produk atau jasa.
PPh, menurut Mekar, harus dilihat dulu apakah si perusahaan pengembang layanin mendapat keuntungan dari pemasangan iklan tersebut. Termasuk, dalam menyediakan sarana untuk transaksi penjualan.
"Perlu dilakukan pembahasan secara intensif dengan mereka atau dilakukan audit," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, mekanisme pemungutan pajak akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan serta Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bila ada.
BUT pun diperlukan. Nah, di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan OTT ini menempatkan server di Indonesia.
"Atau, akses ke situs tersebut diblokir, seperti di China," kata Mekar.
Belum bisa dipastika, kapan ketentuan ini akan diberlakukan. Yang jelas, nantinya hal ini akan diatur dalam bentuk regulasi setingkat Peraturan Menteri.
Pasalnya, layanin berbasis OTT ini dinilai memiliki potensi penerimaan bagi negara. Namun, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonoegoro mengatakan, para pengembang layanin ini harus memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sebagai subyek pajak.
"Mereka bisa dikenakan PPh (pajak penghasilan) badan dan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk transaksi," ujarnya kepada Kontan, Minggu (29/11/2015).
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mekar Satria Utama menambahkan, para pengembang OTT ini akan dikenakan pajak jika memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
Selain itu, pengenaan pajak akan dilakukan jika mereka bertindak sebagai penjual barang dan jasa di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di laman facebook. Saat ini, banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk menjual produk atau jasa.
PPh, menurut Mekar, harus dilihat dulu apakah si perusahaan pengembang layanin mendapat keuntungan dari pemasangan iklan tersebut. Termasuk, dalam menyediakan sarana untuk transaksi penjualan.
"Perlu dilakukan pembahasan secara intensif dengan mereka atau dilakukan audit," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, mekanisme pemungutan pajak akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan serta Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bila ada.
BUT pun diperlukan. Nah, di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan OTT ini menempatkan server di Indonesia.
"Atau, akses ke situs tersebut diblokir, seperti di China," kata Mekar.
Belum bisa dipastika, kapan ketentuan ini akan diberlakukan. Yang jelas, nantinya hal ini akan diatur dalam bentuk regulasi setingkat Peraturan Menteri.