yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan diruislag atau ditukar dengan lahan milik pemerintah pusat. Rencananya gedung yang sudah tidak terpakai itu akan dijadikan kantor Sekretariat ASEAN.
Namun Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, mengatakan pemerintah pusat belum memiliki lahan pengganti di kawasan sekitar lokasi. Sehingga proses ruislag masih belum berjalan dan belum dibahas lagi.
"Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN memang membutuhkan lahan yang lebih besar lagi dibanding gedung yang ada saat ini, namun perlu dipertimbangkan penggantinya bagi Pemprov DKI," ujar Sukri Bey di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2012.
Menurut Sukri, pemerintah pusat bisa saja membebaskan lahan di kawasan strategis tersebut, dan Pemprov DKI berencana menggunakannya sebagai salah satu stasiun Mass Rapid Transit (MRT). "Jika sudah ada atau sudah ditemukan lokasi pengganti, baru proses ruislag bisa dilakukan," terangnya.
Sukri menjelaskan, penggunaan gedung tersebut dalam jangka waktu 30 tahun, telah berubah seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan keamanan.
Sehingga Pemprov DKI memindahkan Wali Kota Jakarta Selatan ke TPU Blok P di Jalan Prapanca Raya. Sejak beberapa bulan belakangan, gedung lama itu kosong sama sekali, setelah Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Jakarta Selatan, BLU Transjakarta, Badan Narkotika Provinsi DKI, dan KPU Jakarta Selatan pindah.
Gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini mulai dibangun pada 1969. Lokasinya berdekatan dengan perempatan CSW (Centrale Stiching Wederopbouw) Blok M, dan memiliki luas tanah sekitar 2 hektar. Bangunan tersebut mulai ditempati oleh Pemprov DKI sejak tahun 1972.
Namun Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, mengatakan pemerintah pusat belum memiliki lahan pengganti di kawasan sekitar lokasi. Sehingga proses ruislag masih belum berjalan dan belum dibahas lagi.
"Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN memang membutuhkan lahan yang lebih besar lagi dibanding gedung yang ada saat ini, namun perlu dipertimbangkan penggantinya bagi Pemprov DKI," ujar Sukri Bey di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2012.
Menurut Sukri, pemerintah pusat bisa saja membebaskan lahan di kawasan strategis tersebut, dan Pemprov DKI berencana menggunakannya sebagai salah satu stasiun Mass Rapid Transit (MRT). "Jika sudah ada atau sudah ditemukan lokasi pengganti, baru proses ruislag bisa dilakukan," terangnya.
Sukri menjelaskan, penggunaan gedung tersebut dalam jangka waktu 30 tahun, telah berubah seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan keamanan.
Sehingga Pemprov DKI memindahkan Wali Kota Jakarta Selatan ke TPU Blok P di Jalan Prapanca Raya. Sejak beberapa bulan belakangan, gedung lama itu kosong sama sekali, setelah Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Jakarta Selatan, BLU Transjakarta, Badan Narkotika Provinsi DKI, dan KPU Jakarta Selatan pindah.
Gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini mulai dibangun pada 1969. Lokasinya berdekatan dengan perempatan CSW (Centrale Stiching Wederopbouw) Blok M, dan memiliki luas tanah sekitar 2 hektar. Bangunan tersebut mulai ditempati oleh Pemprov DKI sejak tahun 1972.