Dugaan Maladministrasi dalam Impor Beras, Benarkah?

[Angela]

Aktivitas bongkar muat beras impor asal Vietnam di atas kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi Jawa Timur, Jumat (23/2). Sebanyak 20 ribu ton beras impor dalam kemasan bag cargo itu, akan didistribusikan ke wilayah Indonesia bagian timur seperti NTB & NTT. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww/18.(BUDI CANDRA SETYA)​

Quote:
Pemerintah berencana impor satu juta ton impor beras pada tahun 2021 demi menguatkan stok per-berasan nasional. Namun keputusan tersebut sudah mengundang berbagai polemik, baik dari berbagai pengamat maupun lembaga negara.


Berita terakhir, Rabu (24/3/2021), lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman mencium adanya potensi maladministrasi di dalam prosedur keputusan pengadaan tersebut.

Hal itu sesuai pernyataan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan, Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait prosedur keputusan impor beras, jadi terkait keputusan impor beras ini kami mencermati potensi adanya maladministrasi.

Sebelumnya beberapa kepala daerah secara terbuka menolak impor beras tersebut, di antaranya:

1. Bupati Blora Arief Rohman yg mementingkan penyerapan gabah lokal.

2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yg mempertanyakan alasan impor beras.

3. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa hasil gabah Jabar melimpah.

4. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yg melarang beras impor masuk ke wilayahnya.

5. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan tidak memerlukannya, karena daerahnya surplus beras.

Sedangkan pihak lain yg diketahui menolak adalah: Susi Pudjiastuti (mantan menteri KKP), Giring Ganesha (Plt Ketua Umum PSI), & Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDIP).

Pada saat ini total stok beras mencapai 6 juta ton, ditambah produksi menjelang panen raya, diperkirakan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Terinformasi, stok beras saat ini adalah penjumlahan dari:

- Stok di Bulog sebanyak lebih dari 800 ribu ton.

- Stok di penggilingan padi 1 juta ton.

- Persediaan di lumbung pangan masyarakat 6,3 juta ton.

- Beredar di pasar induk Cipinang 30,6 ribu ton.

- Tersimpan di horeka (hotel, restoran, & kafe) 262 ribu ton & di rumah tangga 3,2 juta ton.

Jadi wajar kalau Ombudsman mencium adanya potensi maladministrasi di dalam prosedur pengambilan keputusan impor beras. Untuk itu Yeka Hendra Fatika meminta supaya berbagai pihak terkait supaya menunda impor hingga dengan awal bulan Mei 2021.

Sejatinya, polemik tersebut tidak bakal mengemuka & menimbulkan penolakan yg meluas, bila pemerintah menyampaikan komunikasi politik yg lebih intensif kepada masyarakat.

Quote:
Atau jangan-jangan memang ada tata kelola (management) persediaan beras dari hulu ke hilir yg semrawut sehingga memunculkan sengkarut?


Sumber rujukan: CNBC Indonesia & diolah dari berbagai sumber Hari ini 07:40