Jhoe_d
IndoForum Junior E
- No. Urut
- 12855
- Sejak
- 18 Mar 2007
- Pesan
- 1.691
- Nilai reaksi
- 80
- Poin
- 48
Kamis, 06 September 2007 01:37 WIB
Renovasi DPR Hanya Bagi-bagi Proyek
Reporter : Fardiansah Noor
JAKARTA--MIOL: Rencana renovasi Gedung DPR yang memerlukan biaya sedikitnya Rp40 miliar dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi bag-bagi proyek dan penghabisan anggaran.
DPR didesak mengoptimalkan penggunaan ruangan di gedung-gedung yang telah ada untuk menampung perkiraan bertambahnya staf ahli dan anggota pada 2009 mendatang.
Demikian diungkapkan oleh Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Zuhdi ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Ibrahim, alasan pertambahan jumlah anggota DPR hasil pemilihan umum 2009 sebagai dasar melakukan renovasi oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Alasan itu terlalu dibuat-buat apalagi UU pemilu yang menentukan jumlah anggota DPR belum disepakati," kata Ibrahim.
Karena itu, lanjutnya, DPR seharusnya melakukan optimalisasi penggunaan gedung DPR yang kini banyak memiliki ruang kosong untuk bisa menampung perkiraan pertumbuhan jumlah staf ahli yang dibutuhkan oleh anggota Dewan.
Ia menilai, rencana renovasi yang biayanya akan diambil dari APBN 2008 sebagai upaya pemborosan karena setiap tahunnya gedung-gedung di DPR sudah memiliki biaya perawatan.
"Kalau DPR tetap bersikukuh proyek itu harus berjalan, bisa diduga ini hanya sebagai proyek saja tanpa melihat sisi kegunaannya. Saya khawatir nanti setelah selesai renovasi dan pembangunan, justru ruang kosong jadi lebih banyak tersedia di DPR. Atau jangan-jangan kalau diteruskan, masyarakat akan menduga pembagian proyek sudah berjalan," ungkap Ibrahim.
Ia mengusulkan, DPR seharusnya membuka secara transparan jumlah kebutuhan ruangan yang dibutuhkan oleh anggota Dewan, staf ahli, dan staf kesekjenan untuk bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan ketersediaan ruangan yang ada saat ini. Keterbukaan itu juga harus didorong oleh sebuah audit dari kantor independen yang memahami masalah perkantoran.
"Jangan sampai kebutuhan tersier justru diutamakan dan menghabiskan dana DPR. Padahal sebetulnya dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan primer seperti pengelolaan sistem informasi yang baik sehingga setiap saat masyarakat bisa melakukan akses ke DPR," cetus Ibrahim. (Far/OL-06)
denger2 sie awalnya biaya tu renov ampe 90M loh!! mungkin aga malu dikit jd turu 40M hebat yah /no1 karpet aja mesti yg empuk kalo d injek kaki tenggelam gitu ratusan jt buat karpet doang mantaf!
Renovasi DPR Hanya Bagi-bagi Proyek
Reporter : Fardiansah Noor
JAKARTA--MIOL: Rencana renovasi Gedung DPR yang memerlukan biaya sedikitnya Rp40 miliar dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi bag-bagi proyek dan penghabisan anggaran.
DPR didesak mengoptimalkan penggunaan ruangan di gedung-gedung yang telah ada untuk menampung perkiraan bertambahnya staf ahli dan anggota pada 2009 mendatang.
Demikian diungkapkan oleh Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Zuhdi ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Ibrahim, alasan pertambahan jumlah anggota DPR hasil pemilihan umum 2009 sebagai dasar melakukan renovasi oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Alasan itu terlalu dibuat-buat apalagi UU pemilu yang menentukan jumlah anggota DPR belum disepakati," kata Ibrahim.
Karena itu, lanjutnya, DPR seharusnya melakukan optimalisasi penggunaan gedung DPR yang kini banyak memiliki ruang kosong untuk bisa menampung perkiraan pertumbuhan jumlah staf ahli yang dibutuhkan oleh anggota Dewan.
Ia menilai, rencana renovasi yang biayanya akan diambil dari APBN 2008 sebagai upaya pemborosan karena setiap tahunnya gedung-gedung di DPR sudah memiliki biaya perawatan.
"Kalau DPR tetap bersikukuh proyek itu harus berjalan, bisa diduga ini hanya sebagai proyek saja tanpa melihat sisi kegunaannya. Saya khawatir nanti setelah selesai renovasi dan pembangunan, justru ruang kosong jadi lebih banyak tersedia di DPR. Atau jangan-jangan kalau diteruskan, masyarakat akan menduga pembagian proyek sudah berjalan," ungkap Ibrahim.
Ia mengusulkan, DPR seharusnya membuka secara transparan jumlah kebutuhan ruangan yang dibutuhkan oleh anggota Dewan, staf ahli, dan staf kesekjenan untuk bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan ketersediaan ruangan yang ada saat ini. Keterbukaan itu juga harus didorong oleh sebuah audit dari kantor independen yang memahami masalah perkantoran.
"Jangan sampai kebutuhan tersier justru diutamakan dan menghabiskan dana DPR. Padahal sebetulnya dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan primer seperti pengelolaan sistem informasi yang baik sehingga setiap saat masyarakat bisa melakukan akses ke DPR," cetus Ibrahim. (Far/OL-06)
denger2 sie awalnya biaya tu renov ampe 90M loh!! mungkin aga malu dikit jd turu 40M hebat yah /no1 karpet aja mesti yg empuk kalo d injek kaki tenggelam gitu ratusan jt buat karpet doang mantaf!
