Berita DPR.GO.ID Teknologi Mahal, tapi Tak Dimanfaatkan

[Susi]

JAKARTA — Peneliti dari Indonesia Budget Centre, Roy Salam, menyampaikan, DPR berkewajiban memublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan atau produk yang mereka hasilkan melalui teknologi informasi yang dapat diakses setiap orang. Namun, menurut dia, para anggota Dewan kurang memanfaatkan teknologi yang mereka miliki. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur teknologi informasi bagi DPR itu, kata Roy, tidak sedikit.

"Sebetulnya, DPR banyak yang sudah ada di dalam terkait daya dukung untuk memperkuat data dan informasi. Hanya saja tidak terkoordinasi dengan baik," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/5/2011).

Dalam jumpa pers itu, hadir pula Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri dan peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan.

Menurut Roy, berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, biaya pemeliharaan jaringan sistem informasi website resmi DPR, yakni http://www.dpr.go.id , pada 2010 berkisar Rp 9,75 miliar, yang terdiri dari biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs http://www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.

"Kemudian, ada program untuk pengembangan sistem informasi dengan budget Rp 9,3 miliar pada 2010 dan Rp 12 miliar pada 2009," katanya.

Sayangnya, website resmi DPR yang menelan biaya cukup besar itu, lanjutnya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, situs itu tidak digunakan untuk mempublikasikan hasil studi banding DPR ke luar negeri selama 2009-2014. Situs http://www.dpr.go.id juga tidak menyediakan fitur tersendiri yang menempatkan laporan kunjungan ke luar negeri.

"Laporan studi banding BURT ke Maroko, Jerman, Perancis, studi banding Panja RUU Kepramukaan ke Korsel, Jepang, dan Afrika Selatan, studi banding Badan Kehormatan ke Yunani adalah contoh laporan yang hingga saat ini belum dipublikasikan melalui situs dpr.go.id," ujarnya.

Roy juga menilai, DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak memanfaatkan secara maksimal teknologi yang sudah mereka miliki. Apalagi, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur itu tidak murah. Contoh lain kurangnya pemanfaatan teknologi oleh DPR, kata Roy, adalah terkait penggunaan perpustakaan DPR. Sedianya, perpustakaan tersebut dapat menjadi sarana mencari informasi terkait rancangan undang-undang yang tengah dibahas. Namun, DPR seolah lebih senang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ketimbang mencari informasi dari perpustakaan.

"Biaya untuk pembayaran provider website informasi perpustakaan per tahun pada 2010 sebesar Rp 660 juta atau Rp 55 juta per bulan. Promosi perpustakaan per tahun sebesar Rp 192 juta atau Rp 16 juta per bulan," katanya.

src://nasional.kompas.com/read/2011/05/08/17295933/Teknologi.Mahal.tapi.Tak.Dimanfaatkan

 

[kavunin11]

thanks for share

 

[yusek]

..... heran jg besar banget biayanya

 

[n4ur4]

blog mahal gak ada manfaatnya....rakyat laper dicuekin...

 

[Samantha]

teknologi mahal apaan? webiste biasa-biasa aja gitu... -_-a
bagusan website punya film Predator.. wuaahh keren itu

 

[Susi]

tdk heran jika website dpr.go.id mendapat gelar: website termahal di dunia, namun juga sekaligus website paling tidak berguna di dunia

 

[Samantha]

setuju sama kamu, Susi

berarti.. kalo dpr.go.id aja udah paling gak berguna di dunia..
wahh punyaku sek lebih berharga, yo

 

[Constantine]

ck ck ck ck setuju juga sama neng Susi...gelarnya cocok

 

[Samantha]

ck ck ck ck setuju juga sama neng Susi...gelarnya cocok

Kak Const.. ayooooooo bawa pasukan IF Gangster!!! Kita hack bareng-bareng websitenyaaaaa
time show off!!

 

[nokoya]

HAJAR blehhh....

 

[Garden11]

orang DPR tuh orang pusing biarinin ajah...


biar mereka tau sendiri lah... sapa tau mereka tambah sadar...

 

[tierra]

jati diri asli wakil rakyat....