Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for kolase:
Vaksin sekarang ini bukan lagi persoalan obat tetapi persoalan geopolitik & geostrategi Moeldoko
Kalimat tersebut dilontarkan oleh Mantan Panglima TNI yg kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 23 Maret 2021 lalu saat menjawab pertanyaan peserta terkait alasan Indonesia memilijh vaksin Sinovac meskipun ada vaksin lainnya.
Pertama karena vaksin Sinovac yg lebih dulu membuka diri untuk mengerjakan uji klinis ketiga di Indonesia. Kedua, adalah pertimbangan penanganan vaksin Sinovac yg lebih mudah ketimbang vaksin lain.
Akan tetapi, mengingat jumlah penduduk Indonesia yg sangat banyak, maka kebutuhan akan vaksin juga jadi tinggi. Itulah mengapa, mengatakan Moeldoko, pemerintah saat ini tengah menyiapkan alternatif vaksin lain seperti AstraZeneca & Pfizer. Serta mengharapkan vaksin buatan dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih & Nusantara.
Sumber :Tribunnews [Kepala KSP Moeldoko: Vaksin Bukan Lagi Persoalan Obat, Tapi Geopolitik & Geostrategi]
Ucapan Moeldoko terkait vaksin yg kini jadi persoalan geopolitik & geostrategi tersebut mengingatkan penulis pada diplomasi vaksin China yg merajalela di Asia Tenggara & di seluruh dunia serta upaya para pemimpin aliansi Quad dalam mengantisipasinya.
Pada beberapa waktu yg lalu, para pemimpin empat negara yg tergabung dalam aliansi Quad (AS, India, Australia, & Jepang) setuju untuk mengumpulkan pembiayaan, produksi, & kapasitas distribusi dalam rangka mengirim 1 miliar vaksin virus corona ke seluruh Asia pada akhir 2022.
Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla menginformasikan bahwa keempat negara berkomitmen untuk memperluas vaksinasi global & melawan diplomasi vaksinasi China.
Namun, pertemuan para pemimpin Aliansi Quad memunculkan persepsi beberapa pihak yg berpandangan bahwa sebenarnya keempat negeri ini berkumpul untuk menahan laju perkembangan China. Ditambah lagi, keempat negara memiliki konflik dengan China. Seperti AS yg kerap kali bersitegang dengan China mengenai HAM & perang dagang.
Sumber :CNBC Indonesia ['Lawan' China, 4 Negara Janjian Kirim 1 Miliar Vaksin ke Asia]
Akan tetapi, kalau kita melihat kondisi China saat ini, langkah keempat negara dalam melawan diplomasi vaksin China adalah suatu hal yg logis. Sebab meski negara lain darurat corona, China malah mencetak rekor surplus perdagangan. Sepanjang 2020, China jadi satu-satunya negara yg perekonomiannya tumbuh pesat.
Surplus perdagangan China mencapai US$535 miliar, meningkat 27 persen dari 2019 & tertinggi sejak 2015. Ekspor melonjak karena virus corona & lockdown yg dilakukan negara lain memicu tingginya permintaan luar negeri atas produk China. Wabah Covid-19 yg sudah terkendali di negeri tirai bambu tersebut pun memungkinkan China untuk memenuhi peningkatan permintaan global.
Sumber :Bisnis [Negara Lain Darurat Corona, China Malah Cetak Rekor Surplus Perdagangan]
Surplus perekonomian China makin diperkuat dengan fakta bahwa negeri komunis tersebut sanggup memproduksi vaksin Covid-19 dengan cepat. Bahkan ketika negara-negara kaya berebut membeli pasokan terbatas vaksin Covid-19, China justru menawarkan suntikan vaksin produk dalam negerinya kepada negara-negara miskin.
Bantuan vaksin Covid-19 itu tentunya tidak cuma-cuma. China mengharapkan adanya imbalan kerja sama diplomatik jangka panjang.
"'Diplomasi vaksin' China bukanlah tanpa syarat," mengatakan Ardhitya Eduard Yeremia & Klaus Heinrich Raditio dalam sebuah makalah yg diterbitkan oleh lembaga Yusof Ishak yg berbasis di Singapura. Beijing tentunya dapat mengpakai sumbangan vaksinnya untuk memajukan agenda regionalnya, khususnya pada masalah sensitif, seperti klaim China kepada Laut China Selatan.
Sumber :Kompas [China Beri Bantuan Vaksin Covid-19 tetapi dengan Imbalan, Apakah Itu?]
Tapi Indonesia bukanlah negara miskin. Republik ini memilih membeli vaksin Sinovac yg dipermudah pembeliannya oleh China. Jika kita menengok diplomasi dagang China, maka dapat kita tebak, ketika Indonesia membeli vaksin Sinovac, maka produk dari China akan membanjiri Indonesia. Seandainya bukan itu syarat yg diberikan ke Indonesia, dapat jadi pembelian vaksin Sinovac dapat dipakai untuk memajukan agenda regional China di Laut China Selatan.
Namun pembelian vaksin Sinovac oleh RI kini terhalang oleh berbagai faktor. Mulai dari keengganan publik untuk mengikuti program vaksinasi hingga datangnya vaksin gratis dari skema Covax.
Pada 23 Maret 2021, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memaparkan hasil survei mereka kepada kemauan masyarakat untuk mengerjakan vaksinasi. Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan ada 29 persen warga Indonesia yg tak mau mengerjakan vaksinsasi Covid-19. Hanya 46 persen responden yg mantap untuk mengerjakan vaksinasi. Sementara 23 persen ragu-ragu & 2 persen tidak menjawab.
Sumber :Kompas [Survei SMRC: 29 Persen Responden Tak Mau Divaksinasi Covid-19]
Angka tersebut lebih tinggi ketimbang hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yg diterbitkan 11 hari sebelumnya, atau pada 12 Maret 2021 lalu. Menurut KIC, masih ada 12,2 persen responden yg tidak bersedia mengikuti vaksinasi virus corona.
Sumber :KataData [Kekhawatiran Efek Samping Jadi Alasan Utama Para Penolak Vaksin Covid-19]
Data tersebut menunjukkan bahwa cuma dalam selang waktu 11 hari, terjadi peningkatan jumlah masyarakat yg tidak mau mengikuti vaksinasi Covid-19. Maka kita dapat bayangkan di masa mendatang akan semakin banyak masyarakat yg tidak mau mengikuti program vaksinasi pemerintah.
Belum lagi dengan adanya vaksin gavi covax yg didapatkan Indonesia secara gratis. Pada 7 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya vaksin gratis gavi covax secara cuma-cuma dapat menghemat anggaran vaksin & vaksinasi yg diproyeksi mencapai Rp 73 triliun.
Keengganan masyarakat untuk divaksin serta adanya vaksin gratis dari covax, tentunya akan membahayakan diplomasi dagang vaksin China. Ada kemungkinan Indonesia membatalkan rencana lanjutan pembelian vaksin kepada negeri tirai bambu tersebut. Terutama kalau APBN Indonesia tidak mencukupi untuk pembelian vaksin.
Ditambah lagi, baru-baru ini ada polemik rencana impor 1 juta ton beras yg tentunya akan menambah beban kepada APBN. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terlihat pasang badan terkait polemik tersebut. Menurutnya, kalau ada pihak yg harus disalahkan, itu adalah dirinya.
"Saya tidak melihat disparitas antara Kemendag, Kementan, Bulog, atau Kemenko Perekonomian. Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujarnya seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, Sabtu 20 Maret 2021.
Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras adalah langkah antisipasi, karena sudah jadi tugasnya untuk mempersiapkan yg terburuk. Dia juga menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan beras lokal.
Sumber :Merdeka [Mendag Lutfi Pasang Badan di Polemik Impor Beras: Salahkan Saja Saya]
Memang kebijakan impor beras tersebut terkesan tidak berpihak pada petani. Namun, hal yg penulis tangkap dari pemberitaan, rencana impor beras itu tak akan terjadi dalam waktu dekat dimana Indonesia kini tengah berada dalam masa panen.
Meskipun begitu, walau impor beras baru sebatas rencana, tentunya APBN harus disediakan demi mengantisipasi kekurangan pangan. Maka akan ada anggaran APBN yg akan dirombak.
Ketika kita berbicara APBN untuk 2021, maka Kementerian Pertahanan yg dipimpin Prabowo Subianto mendapatkan anggaran kementerian terbesar setelah Kementerian PUPR. Yakni sebesar Rp 137,3 triliun. Anggaran terbesar Kemenhan salah satunya dialokasikan ke program modernisasi alutsista, nonalutsista & sarpras pertahanan sebesar Rp 42,65 triliun.
Prabowo sendiri terlihat merencanakan pembelian alutsista untuk Indonesia pada bulan Oktober 2020 lalu setelah berjumpa Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Disebutkan Prabowo sudah mengerjakan pembicaraan lanjutan dengan Florence Parly untuk pembelian 48 pesawat jet Rafale, 4 kapal selam Scorpene yg dipersenjatai rudal Exocet SM39, & 2 korvet Gowind yg diperkirakan bernilai USD 25-28 miliar.
Sumber :Kumparan [Prabowo Keliling AS - Eropa Belanja Alutsista & Warning Sri Mulyani]
Jika secara logika awam, maka anggaran pembelian alutsista Kemenhan sebaiknya dipangkas demi menutupi kebutuhan pangan & vaksin. Namun, hal yg harus diperhatikan, kalau kita melihat agenda dagang vaksin China, bukankah pemangkasan APBN di sektor pertahanan akan sangat menguntungkan negara komunis tersebut?
Sebab dengan dipangkasnya anggaran pertahanan, maka rencana Indonesia untuk memperkuat alutsista dalam rangka mengantisipasi konflik Laut China Selatan tak akan terwujud. China akan lebih leluasa memajukan agenda regionalnya.
Kini terserah pemerintah Indonesia, ada tiga opsi anggaran di APBN. Yakni pangan, vaksin, & pertahanan. Uang negara tak akan cukup untuk mengalokasikan ketiganya. Hanya dua yg dapat dipilih. Jika memilih pangan & vaksin, ada kemungkinan vaksin tak terpakai & pertahanan Indonesia jadi lemah dalam mengantisipasi konflik Laut China Selatan. Jika memilih vaksin & pertahanan, kemungkinan terburuknya rakyat kelaparan. Oleh karena itu, secara logis yg dipilih adalah pangan & pertahanan, karena selain banyak masyarkat yg enggan divaksin, Indonesia juga mendapatkan vaksin gratis dari skema Covax.
Kemarin 23:38
Vaksin sekarang ini bukan lagi persoalan obat tetapi persoalan geopolitik & geostrategi Moeldoko
Kalimat tersebut dilontarkan oleh Mantan Panglima TNI yg kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 23 Maret 2021 lalu saat menjawab pertanyaan peserta terkait alasan Indonesia memilijh vaksin Sinovac meskipun ada vaksin lainnya.
Pertama karena vaksin Sinovac yg lebih dulu membuka diri untuk mengerjakan uji klinis ketiga di Indonesia. Kedua, adalah pertimbangan penanganan vaksin Sinovac yg lebih mudah ketimbang vaksin lain.
Akan tetapi, mengingat jumlah penduduk Indonesia yg sangat banyak, maka kebutuhan akan vaksin juga jadi tinggi. Itulah mengapa, mengatakan Moeldoko, pemerintah saat ini tengah menyiapkan alternatif vaksin lain seperti AstraZeneca & Pfizer. Serta mengharapkan vaksin buatan dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih & Nusantara.
Sumber :Tribunnews [Kepala KSP Moeldoko: Vaksin Bukan Lagi Persoalan Obat, Tapi Geopolitik & Geostrategi]
Ucapan Moeldoko terkait vaksin yg kini jadi persoalan geopolitik & geostrategi tersebut mengingatkan penulis pada diplomasi vaksin China yg merajalela di Asia Tenggara & di seluruh dunia serta upaya para pemimpin aliansi Quad dalam mengantisipasinya.
Pada beberapa waktu yg lalu, para pemimpin empat negara yg tergabung dalam aliansi Quad (AS, India, Australia, & Jepang) setuju untuk mengumpulkan pembiayaan, produksi, & kapasitas distribusi dalam rangka mengirim 1 miliar vaksin virus corona ke seluruh Asia pada akhir 2022.
Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla menginformasikan bahwa keempat negara berkomitmen untuk memperluas vaksinasi global & melawan diplomasi vaksinasi China.
Namun, pertemuan para pemimpin Aliansi Quad memunculkan persepsi beberapa pihak yg berpandangan bahwa sebenarnya keempat negeri ini berkumpul untuk menahan laju perkembangan China. Ditambah lagi, keempat negara memiliki konflik dengan China. Seperti AS yg kerap kali bersitegang dengan China mengenai HAM & perang dagang.
Sumber :CNBC Indonesia ['Lawan' China, 4 Negara Janjian Kirim 1 Miliar Vaksin ke Asia]
Akan tetapi, kalau kita melihat kondisi China saat ini, langkah keempat negara dalam melawan diplomasi vaksin China adalah suatu hal yg logis. Sebab meski negara lain darurat corona, China malah mencetak rekor surplus perdagangan. Sepanjang 2020, China jadi satu-satunya negara yg perekonomiannya tumbuh pesat.
Surplus perdagangan China mencapai US$535 miliar, meningkat 27 persen dari 2019 & tertinggi sejak 2015. Ekspor melonjak karena virus corona & lockdown yg dilakukan negara lain memicu tingginya permintaan luar negeri atas produk China. Wabah Covid-19 yg sudah terkendali di negeri tirai bambu tersebut pun memungkinkan China untuk memenuhi peningkatan permintaan global.
Sumber :Bisnis [Negara Lain Darurat Corona, China Malah Cetak Rekor Surplus Perdagangan]
Surplus perekonomian China makin diperkuat dengan fakta bahwa negeri komunis tersebut sanggup memproduksi vaksin Covid-19 dengan cepat. Bahkan ketika negara-negara kaya berebut membeli pasokan terbatas vaksin Covid-19, China justru menawarkan suntikan vaksin produk dalam negerinya kepada negara-negara miskin.
Bantuan vaksin Covid-19 itu tentunya tidak cuma-cuma. China mengharapkan adanya imbalan kerja sama diplomatik jangka panjang.
"'Diplomasi vaksin' China bukanlah tanpa syarat," mengatakan Ardhitya Eduard Yeremia & Klaus Heinrich Raditio dalam sebuah makalah yg diterbitkan oleh lembaga Yusof Ishak yg berbasis di Singapura. Beijing tentunya dapat mengpakai sumbangan vaksinnya untuk memajukan agenda regionalnya, khususnya pada masalah sensitif, seperti klaim China kepada Laut China Selatan.
Sumber :Kompas [China Beri Bantuan Vaksin Covid-19 tetapi dengan Imbalan, Apakah Itu?]
Tapi Indonesia bukanlah negara miskin. Republik ini memilih membeli vaksin Sinovac yg dipermudah pembeliannya oleh China. Jika kita menengok diplomasi dagang China, maka dapat kita tebak, ketika Indonesia membeli vaksin Sinovac, maka produk dari China akan membanjiri Indonesia. Seandainya bukan itu syarat yg diberikan ke Indonesia, dapat jadi pembelian vaksin Sinovac dapat dipakai untuk memajukan agenda regional China di Laut China Selatan.
Namun pembelian vaksin Sinovac oleh RI kini terhalang oleh berbagai faktor. Mulai dari keengganan publik untuk mengikuti program vaksinasi hingga datangnya vaksin gratis dari skema Covax.
Pada 23 Maret 2021, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memaparkan hasil survei mereka kepada kemauan masyarakat untuk mengerjakan vaksinasi. Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan ada 29 persen warga Indonesia yg tak mau mengerjakan vaksinsasi Covid-19. Hanya 46 persen responden yg mantap untuk mengerjakan vaksinasi. Sementara 23 persen ragu-ragu & 2 persen tidak menjawab.
Sumber :Kompas [Survei SMRC: 29 Persen Responden Tak Mau Divaksinasi Covid-19]
Angka tersebut lebih tinggi ketimbang hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yg diterbitkan 11 hari sebelumnya, atau pada 12 Maret 2021 lalu. Menurut KIC, masih ada 12,2 persen responden yg tidak bersedia mengikuti vaksinasi virus corona.
Sumber :KataData [Kekhawatiran Efek Samping Jadi Alasan Utama Para Penolak Vaksin Covid-19]
Data tersebut menunjukkan bahwa cuma dalam selang waktu 11 hari, terjadi peningkatan jumlah masyarakat yg tidak mau mengikuti vaksinasi Covid-19. Maka kita dapat bayangkan di masa mendatang akan semakin banyak masyarakat yg tidak mau mengikuti program vaksinasi pemerintah.
Belum lagi dengan adanya vaksin gavi covax yg didapatkan Indonesia secara gratis. Pada 7 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya vaksin gratis gavi covax secara cuma-cuma dapat menghemat anggaran vaksin & vaksinasi yg diproyeksi mencapai Rp 73 triliun.
Keengganan masyarakat untuk divaksin serta adanya vaksin gratis dari covax, tentunya akan membahayakan diplomasi dagang vaksin China. Ada kemungkinan Indonesia membatalkan rencana lanjutan pembelian vaksin kepada negeri tirai bambu tersebut. Terutama kalau APBN Indonesia tidak mencukupi untuk pembelian vaksin.
Ditambah lagi, baru-baru ini ada polemik rencana impor 1 juta ton beras yg tentunya akan menambah beban kepada APBN. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terlihat pasang badan terkait polemik tersebut. Menurutnya, kalau ada pihak yg harus disalahkan, itu adalah dirinya.
"Saya tidak melihat disparitas antara Kemendag, Kementan, Bulog, atau Kemenko Perekonomian. Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujarnya seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, Sabtu 20 Maret 2021.
Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras adalah langkah antisipasi, karena sudah jadi tugasnya untuk mempersiapkan yg terburuk. Dia juga menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan beras lokal.
Sumber :Merdeka [Mendag Lutfi Pasang Badan di Polemik Impor Beras: Salahkan Saja Saya]
Memang kebijakan impor beras tersebut terkesan tidak berpihak pada petani. Namun, hal yg penulis tangkap dari pemberitaan, rencana impor beras itu tak akan terjadi dalam waktu dekat dimana Indonesia kini tengah berada dalam masa panen.
Meskipun begitu, walau impor beras baru sebatas rencana, tentunya APBN harus disediakan demi mengantisipasi kekurangan pangan. Maka akan ada anggaran APBN yg akan dirombak.
Ketika kita berbicara APBN untuk 2021, maka Kementerian Pertahanan yg dipimpin Prabowo Subianto mendapatkan anggaran kementerian terbesar setelah Kementerian PUPR. Yakni sebesar Rp 137,3 triliun. Anggaran terbesar Kemenhan salah satunya dialokasikan ke program modernisasi alutsista, nonalutsista & sarpras pertahanan sebesar Rp 42,65 triliun.
Prabowo sendiri terlihat merencanakan pembelian alutsista untuk Indonesia pada bulan Oktober 2020 lalu setelah berjumpa Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Disebutkan Prabowo sudah mengerjakan pembicaraan lanjutan dengan Florence Parly untuk pembelian 48 pesawat jet Rafale, 4 kapal selam Scorpene yg dipersenjatai rudal Exocet SM39, & 2 korvet Gowind yg diperkirakan bernilai USD 25-28 miliar.
Sumber :Kumparan [Prabowo Keliling AS - Eropa Belanja Alutsista & Warning Sri Mulyani]
Jika secara logika awam, maka anggaran pembelian alutsista Kemenhan sebaiknya dipangkas demi menutupi kebutuhan pangan & vaksin. Namun, hal yg harus diperhatikan, kalau kita melihat agenda dagang vaksin China, bukankah pemangkasan APBN di sektor pertahanan akan sangat menguntungkan negara komunis tersebut?
Sebab dengan dipangkasnya anggaran pertahanan, maka rencana Indonesia untuk memperkuat alutsista dalam rangka mengantisipasi konflik Laut China Selatan tak akan terwujud. China akan lebih leluasa memajukan agenda regionalnya.
Kini terserah pemerintah Indonesia, ada tiga opsi anggaran di APBN. Yakni pangan, vaksin, & pertahanan. Uang negara tak akan cukup untuk mengalokasikan ketiganya. Hanya dua yg dapat dipilih. Jika memilih pangan & vaksin, ada kemungkinan vaksin tak terpakai & pertahanan Indonesia jadi lemah dalam mengantisipasi konflik Laut China Selatan. Jika memilih vaksin & pertahanan, kemungkinan terburuknya rakyat kelaparan. Oleh karena itu, secara logis yg dipilih adalah pangan & pertahanan, karena selain banyak masyarkat yg enggan divaksin, Indonesia juga mendapatkan vaksin gratis dari skema Covax.
Kemarin 23:38