Dewan Segera Rapat dengan Polisi dan Pakar Hukum

[yan raditya]

Dihentikanya kasus penyidikan dugaan pungli di SMAN 15 Surabaya memantik rekasi anggota dewan. Reaksi ini dianggap tidak berlebihan karean kasus dugaan pungli di SMA Negeri 15 hasil operasi tangkap tangan anggota DPRD Surabaya.

DPRD bahkan mengharapkan jajaran Polrestabes Surabaya bersedia memberikan surat resmi dihentikanya pengusutan dugaan pungli di SMAN 15 tersebut.

"Ini dikarenakan pengungkapan kasus dugaan pungli itu merupakan tindakan tangkap tangan yang dilakukan anggota DPRD Surabaya," kata Baktiono, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (22/1/2015).

Dia memaparkan tindakan tangkap tangan terhadap oknum wakil kepala SMAN 15 tersebut merupakan salah satu upaya memberikan efek jera kepada oknum PNS. Tanpa ada dasar apapun dan dalih apapun seorang PNS tidak boleh menerima uang.

Dan diduga kuat, dari data komputer yang seharusnya bisa menjadi bukti kuat terjadinya dugaan pungli karena di dalamnya berisi besaran tarikan uang kepada orang tua yang memutasikan anaknya kemungkinan belum sepenuhnya dipelajari penyidik.

Di samping itu, kata Baktiono, pihkanya segera mengagendakan rapat dengan mengundang semua pihak, termasuk Polrestabes dan sejumlah pakar hukum serta pakar pendidikan kota Surabaya terkait dugaan pungli di SMAN 15 tersebut.

"Langkah kami itu bukan intervensi pada polisi, tapi untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut. Bahkan rencananya kami akan meminta tim Presiden Jokowi untuk memantau langsung kasus tersebut. Karena kasus itu tidak boleh terjadi di seluruh institusi negara ini yang mengemas praktek pungli dengan berbagai cara," papar Baktiono.