2shae
IndoForum Beginner D
- No. Urut
- 60531
- Sejak
- 2 Jan 2009
- Pesan
- 621
- Nilai reaksi
- 13
- Poin
- 18
Partai Demokrat terus menebar peringatan. Selain kepada lawan-lawan politik, para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) juga tak luput dari warning partai yang didirikan SBY itu. Salah satu butir pernyataan politik sebagai pemungkas rapimnas yang berakhir kemarin (9/2), meminta para pembantu presiden itu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab hingga akhir jabatan.
“Tetap penuh konsentrasi pada tahun pemilu kali ini adalah preseden yang baik di masa depan,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah penutupan rapimnas di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, kemarin (9/2).
Menurut dia, kesungguhan para menteri untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik tentu akan menjadi poin tersendiri. “Terutama oleh rakyat, biar semua bisa menjadi khusnul khotimah,” tambah mantan ketua umum PB HMI itu. Jangan sampai, lanjut Anas, dengan alasan menjelang pemilu, para menteri dan pembantu presiden lainnya justru melalaikan tugas utama yang diemban. Yaitu, melanjutkan pembangunan dan melayani masyarakat.
Kekhawatiran Demokrat akan terganggunya roda kabinet menjelang pemilu memang beralasan. Dari 36 anggota kabinet, 18 orang memiliki latar belakang partai politik. Mereka berasal dari delapan partai pendukung pemerintah.
Bahkan, empat pembantu presiden merupakan ketua umum parpol. Yaitu, Wapres Jusuf Kalla (Golkar), Men Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta (PKPI), Men Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (PPP), dan Menteri Kehutanan MS Kaban. SBY sendiri juga merupakan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng menambahkan, pihaknya sadar bahwa para pembantu presiden berlatar belakang parpol itu juga punya tugas parpol masing-masing untuk kampanye. ”Itu sebenarnya wajar. Hanya, kami ingatkan agar mereka tidak meninggalkan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Andi.
Juru bicara kepresidenan itu mengakui, SBY terus memberikan penilaian terhadap para menteri hingga masa akhir jabatan. Namun, Andi tidak mau menyebutkan hasil penilaian yang dimaksud. “Tentu adalah penilaian itu. Beliau juga sudah tahu kalau ada menteri yang lebih banyak kampanye dan meninggalkan tugas,” ujarnya.
Apakah itu akan menjadi pertimbangan saat membangun koalisi Demokrat untuk 2009? Andi menolak menanggapi lebih jauh. Dia hanya kembali menegaskan, pembicaraan soal bentuk koalisi seperti halnya masalah capres/cawapres, baru dilakukan setelah pemilu legislatif. “Tapi, hemat saya, melupakan tugas itu tidak perlu. Lagi pula para menteri itu kan sudah terkenal. Nggak usah terlalu banyak ke daerah lah,” sindirnya.
Selain peringatan terhadap para pembantu presiden, Rapimnas Demokrat itu mengeluarkan delapan pernyataan politik. Antara lain, dukungan terhadap upaya menegakkan netralitas TNI-Polri dalam pemilu, dukungan terhadap jeda inisiatif pemekaran daerah, permintaan agar KPU melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu secara mandiri dan profesional, serta imbauan agar semua peserta pemilu dan para caleg berkampanye dengan semangat saling menghargai dan menghormati.
Rapimnas yang berlangsung dua hari sejak Minggu (8/2) itu ditutup Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo. SBY yang melakukan pembukaan dan memberikan pembekalan terhadap caleg Demokrat pada malam harinya, tidak tampak di lokasi rapimnas.
“Tetap penuh konsentrasi pada tahun pemilu kali ini adalah preseden yang baik di masa depan,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah penutupan rapimnas di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, kemarin (9/2).
Menurut dia, kesungguhan para menteri untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik tentu akan menjadi poin tersendiri. “Terutama oleh rakyat, biar semua bisa menjadi khusnul khotimah,” tambah mantan ketua umum PB HMI itu. Jangan sampai, lanjut Anas, dengan alasan menjelang pemilu, para menteri dan pembantu presiden lainnya justru melalaikan tugas utama yang diemban. Yaitu, melanjutkan pembangunan dan melayani masyarakat.
Kekhawatiran Demokrat akan terganggunya roda kabinet menjelang pemilu memang beralasan. Dari 36 anggota kabinet, 18 orang memiliki latar belakang partai politik. Mereka berasal dari delapan partai pendukung pemerintah.
Bahkan, empat pembantu presiden merupakan ketua umum parpol. Yaitu, Wapres Jusuf Kalla (Golkar), Men Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta (PKPI), Men Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (PPP), dan Menteri Kehutanan MS Kaban. SBY sendiri juga merupakan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng menambahkan, pihaknya sadar bahwa para pembantu presiden berlatar belakang parpol itu juga punya tugas parpol masing-masing untuk kampanye. ”Itu sebenarnya wajar. Hanya, kami ingatkan agar mereka tidak meninggalkan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Andi.
Juru bicara kepresidenan itu mengakui, SBY terus memberikan penilaian terhadap para menteri hingga masa akhir jabatan. Namun, Andi tidak mau menyebutkan hasil penilaian yang dimaksud. “Tentu adalah penilaian itu. Beliau juga sudah tahu kalau ada menteri yang lebih banyak kampanye dan meninggalkan tugas,” ujarnya.
Apakah itu akan menjadi pertimbangan saat membangun koalisi Demokrat untuk 2009? Andi menolak menanggapi lebih jauh. Dia hanya kembali menegaskan, pembicaraan soal bentuk koalisi seperti halnya masalah capres/cawapres, baru dilakukan setelah pemilu legislatif. “Tapi, hemat saya, melupakan tugas itu tidak perlu. Lagi pula para menteri itu kan sudah terkenal. Nggak usah terlalu banyak ke daerah lah,” sindirnya.
Selain peringatan terhadap para pembantu presiden, Rapimnas Demokrat itu mengeluarkan delapan pernyataan politik. Antara lain, dukungan terhadap upaya menegakkan netralitas TNI-Polri dalam pemilu, dukungan terhadap jeda inisiatif pemekaran daerah, permintaan agar KPU melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu secara mandiri dan profesional, serta imbauan agar semua peserta pemilu dan para caleg berkampanye dengan semangat saling menghargai dan menghormati.
Rapimnas yang berlangsung dua hari sejak Minggu (8/2) itu ditutup Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo. SBY yang melakukan pembukaan dan memberikan pembekalan terhadap caleg Demokrat pada malam harinya, tidak tampak di lokasi rapimnas.