Nemesis
IndoForum Activist E
- No. Urut
- 55724
- Sejak
- 26 Okt 2008
- Pesan
- 9.732
- Nilai reaksi
- 503
- Poin
- 113
Persaingan antara dua kubu calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, kian panas. Kedua kubu saling berbalas manuver.
Menyusul kritik Megawati yang menyebut pemerintahan SBY telah manjadikan rakyat seperti permainan yoyo, Partai Demokrat sebagai penyokong utama SBY segera melansir iklan politik berisi capaian pemerintah selama ini di beberapa media. Seakan menyerang balik kritikan Mega, iklan politik Demokrat tersebut menjelaskan turun-naiknya berbagai capaian pemerintah di bawah kendali SBY.
"Kami hanya ingin menyampaikan kepada publik sebagian fakta kinerja pemerintah, sekaligus memperjelas pengertian yoyo dari Ibu Mega," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/1).
Anas menganalogikan gerakan naik-turun ''yoyo'' SBY dengan apa saja yang naik dan apa saja yang diturunkan selama SBY-JK memimpin.
Misalnya, ungkap Anas, yang naik adalah anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan produksi beras. "Sedangkan yang turun, misalnya, rasio utang, harga BBM, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan lain-lain," jelasnya.
Dengan iklan tersebut, sindir Anas, Demokrat ingin membantu menjelaskan makna gerak naik dan turun yoyo dengan data-data. "Agar rakyat makin mengerti makna pernyataan Ibu Mega saja," tambah mantan ketua umum PB HMI itu.
Selanjutnya, dia menilai, keluarnya pernyataan Mega soal yoyo tersebut menunjukkan kepanikan presiden ke-5 RI itu. "Itu tanda nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis," ujarnya.
Kalimat-kalimat yang muncul dari Megawati, kata Anas, juga makin memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. "Jika pemerintah berusaha do something, pihak oposisi hanya do nothing" tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan tidak terlalu mempermasalahkan "serangan balik" kubu Demokrat bersama SBY yang membalas sindiran ''yoyo'' Mega. "Kan yang membiayai iklan tersebut pemerintah SBY. Jadi, biarlah masyarakat yang menilai," katanya.
Menurut Tjahjo, iklan Demokrat itu beda dengan iklan PDIP yang dibuat berdasar realitas kehidupan yang ada di masyarakat. Dan iklan itu bukan merupakan iklan yang direkayasa. "Iklan PDIP dan Ibu Mega hanya akan menunjukkan realitas kehidupan yang dihadapi masyarakat dan didukung data riil, bukan asal buat iklan. Karena masyarakatlah yang merasakan dan pengamat ahlilah yang bisa menilai kebenarannya secara objektif,'' ujarnya.
SBY Warning Petinggi TNI-Polri
Untuk persiapan pemilihan umum 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (29/1) menerima para pimpinan TNI dan Polri. SBY meminta garansi dari TNI dan Polri untuk netral dalam pemilu dan pilpres nanti. Menurut SBY, rakyat harus dibiarkan menentukan pilihan parpolnya dalam pemilu. Dengan menjaga netralitas, TNI telah menghormati hak politik masyarakat.
''Jangan ada perintah atau fasilitas dari pejabat negara untuk mengerahkan, mengumpulkan, dan mengarahkan jajarannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kepala desa yang diminta memenangkan parpol tertentu, untuk memenangkan capres tertentu, jangan melanggar sumpah jabatan,'' kata SBY di depan peserta Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara kemarin.
SBY mengungkapkan pengalaman Pemilu dan Pilpres 2004. Saat itu, kata SBY, ada oknum pejabat TNI dan Polri yang mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memilih parpol tertentu.
''Ada oknum dan forum komandan satuan di lingkungan TNI yang melarang anggotanya memilih partai X, serta mengedarkan AD/ART dari partai X tersebut. Itu terjadi lima tahun lalu, dan sudah lama saya maafkan. Barangkali tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu dari putra-putra terbaik bangsa dari jajaran TNI dan Polri," kata SBY.
Menjelang pemilu, para pimpinan TNI dan Polri diminta untuk tidak sembarangan memberikan pernyataan kepada publik. Apalagi, memberikan pernyataan yang bisa memperkeruh situasi politik.
Begitu juga dalam tindakan, SBY meminta TNI dan Polri berhati-hati. ''Ada petinggi TNI dan Polri yang diisukan membentuk tim sukses capres tertentu. Saya yakin informasi ini tidak benar," ujarnya.
Selain itu, SBY menegaskan, pemilu dan pilpres tidak boleh mengganggu tugas-tugas pejabat negara dan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut SBY, tidak ada alasan bagi pejabat pemerintahan dan pejabat negara untuk meninggalkan tugasnya gara-gara kampanye. ''Keliru, kalau ada pejabat lebih mementingkan kampanye daripada tugasnya,'' jelasnya.
Khusus kepada jajaran Polri, SBY mengingatkan agar tidak menyepelekan kondisi pemilu. Tugas Polri, lanjut SBY, mencegah dan menanggulangi benturan-benturan dan kerusakan-kerusakan itu. "Cegah terjadinya korban, utamakan pendekatan persuasif dan preventif,'' katanya.
Sumber
Menyusul kritik Megawati yang menyebut pemerintahan SBY telah manjadikan rakyat seperti permainan yoyo, Partai Demokrat sebagai penyokong utama SBY segera melansir iklan politik berisi capaian pemerintah selama ini di beberapa media. Seakan menyerang balik kritikan Mega, iklan politik Demokrat tersebut menjelaskan turun-naiknya berbagai capaian pemerintah di bawah kendali SBY.
"Kami hanya ingin menyampaikan kepada publik sebagian fakta kinerja pemerintah, sekaligus memperjelas pengertian yoyo dari Ibu Mega," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (29/1).
Anas menganalogikan gerakan naik-turun ''yoyo'' SBY dengan apa saja yang naik dan apa saja yang diturunkan selama SBY-JK memimpin.
Misalnya, ungkap Anas, yang naik adalah anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan produksi beras. "Sedangkan yang turun, misalnya, rasio utang, harga BBM, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan lain-lain," jelasnya.
Dengan iklan tersebut, sindir Anas, Demokrat ingin membantu menjelaskan makna gerak naik dan turun yoyo dengan data-data. "Agar rakyat makin mengerti makna pernyataan Ibu Mega saja," tambah mantan ketua umum PB HMI itu.
Selanjutnya, dia menilai, keluarnya pernyataan Mega soal yoyo tersebut menunjukkan kepanikan presiden ke-5 RI itu. "Itu tanda nyata bahwa Ibu Mega panik dengan kebijakan pemerintah yang populis," ujarnya.
Kalimat-kalimat yang muncul dari Megawati, kata Anas, juga makin memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. "Jika pemerintah berusaha do something, pihak oposisi hanya do nothing" tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan tidak terlalu mempermasalahkan "serangan balik" kubu Demokrat bersama SBY yang membalas sindiran ''yoyo'' Mega. "Kan yang membiayai iklan tersebut pemerintah SBY. Jadi, biarlah masyarakat yang menilai," katanya.
Menurut Tjahjo, iklan Demokrat itu beda dengan iklan PDIP yang dibuat berdasar realitas kehidupan yang ada di masyarakat. Dan iklan itu bukan merupakan iklan yang direkayasa. "Iklan PDIP dan Ibu Mega hanya akan menunjukkan realitas kehidupan yang dihadapi masyarakat dan didukung data riil, bukan asal buat iklan. Karena masyarakatlah yang merasakan dan pengamat ahlilah yang bisa menilai kebenarannya secara objektif,'' ujarnya.
SBY Warning Petinggi TNI-Polri
Untuk persiapan pemilihan umum 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (29/1) menerima para pimpinan TNI dan Polri. SBY meminta garansi dari TNI dan Polri untuk netral dalam pemilu dan pilpres nanti. Menurut SBY, rakyat harus dibiarkan menentukan pilihan parpolnya dalam pemilu. Dengan menjaga netralitas, TNI telah menghormati hak politik masyarakat.
''Jangan ada perintah atau fasilitas dari pejabat negara untuk mengerahkan, mengumpulkan, dan mengarahkan jajarannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kepala desa yang diminta memenangkan parpol tertentu, untuk memenangkan capres tertentu, jangan melanggar sumpah jabatan,'' kata SBY di depan peserta Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara kemarin.
SBY mengungkapkan pengalaman Pemilu dan Pilpres 2004. Saat itu, kata SBY, ada oknum pejabat TNI dan Polri yang mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memilih parpol tertentu.
''Ada oknum dan forum komandan satuan di lingkungan TNI yang melarang anggotanya memilih partai X, serta mengedarkan AD/ART dari partai X tersebut. Itu terjadi lima tahun lalu, dan sudah lama saya maafkan. Barangkali tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu dari putra-putra terbaik bangsa dari jajaran TNI dan Polri," kata SBY.
Menjelang pemilu, para pimpinan TNI dan Polri diminta untuk tidak sembarangan memberikan pernyataan kepada publik. Apalagi, memberikan pernyataan yang bisa memperkeruh situasi politik.
Begitu juga dalam tindakan, SBY meminta TNI dan Polri berhati-hati. ''Ada petinggi TNI dan Polri yang diisukan membentuk tim sukses capres tertentu. Saya yakin informasi ini tidak benar," ujarnya.
Selain itu, SBY menegaskan, pemilu dan pilpres tidak boleh mengganggu tugas-tugas pejabat negara dan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut SBY, tidak ada alasan bagi pejabat pemerintahan dan pejabat negara untuk meninggalkan tugasnya gara-gara kampanye. ''Keliru, kalau ada pejabat lebih mementingkan kampanye daripada tugasnya,'' jelasnya.
Khusus kepada jajaran Polri, SBY mengingatkan agar tidak menyepelekan kondisi pemilu. Tugas Polri, lanjut SBY, mencegah dan menanggulangi benturan-benturan dan kerusakan-kerusakan itu. "Cegah terjadinya korban, utamakan pendekatan persuasif dan preventif,'' katanya.
Sumber
