Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Menhub:
Visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Kalimat itu sudah berkali-kali diucapkan oleh orang-orang terkenal di dunia. Salah satunya oleh Henry Ford, seorang pengusaha sukses otomotif asal Amerika Serikat. Kita semua tentu membayangkan, ucapan itu berlaku di dunia usaha seperti yg digeluti oleh Ford. Namun ternyata, kalimat itu memiliki cakupan yg jauh lebih luas. Ia dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya terkait penanganan pandemi corona di Indonesia.
Wabah corona seakan tak ada habisnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebarannya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya dipilih pemerintah sebagai senjata pamungkas. Di atas kertas, PSBB sangat ideal diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Para pengamat sudah memprediksi apabila PSBB diaplikasikan dengan benar, maka Juni 2020, Indonesia akan terbebas dari corona.
Bahkan Presiden Jokowi memaksa target penurunan kasus Covid-19 dapat tercapai pada bulan Mei ini. Pada Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Negara, 6 Mei 2020, ia berharap kasus Covid-19 memasuki posisi sedang pada bulan Juni 2020, & mencapai posisi ringan pada Juli 2020. Mantan Gubernur DKI ini meyakini kalau semua pihak disiplin menjalankan protokol kesehatan, maka penyebaran corona dapat ditekan.
Sumber :CNN Indonesia [Jokowi: Kurva Corona Harus Turun Bulan Mei dengan Cara Apapun]
Visi atau asa Presiden sudah baik. Tapi apakah akan sesuai dengan kenyataan nanti? Sementara eksekusi guna mencapai visi tersebut masih amburadul. Kita mulai dari PSBB. Sudah lebih dari sebulan PSBB berlaku, namun pelanggaran demi pelanggaran PSBB khususnya di daerah non-Jabodetabek terus terjadi. Menurut politikus PDIP Sri Rahayu, masyarakat seperti abai dalam menerapkan physical distancing. Perusahaan-perusahaan padat karya seperti pabrik rokok juga masih beroperasi. Belum lagi kegiatan keagamaan yg masih melanggar prinsip yg tertuang dalam PSBB.
Sumber : Bisnis[PSBB Lebih dari Sebulan, Pelanggaran Masih Banyak, APD Kurang]
Hal tersebut menunjukkan bahwa PSBB yg semestinya dapat diterapkan sebagaimana mestinya, sudah dimodifikasi & tak lagi utuh sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Sebab, bagaimana mungkin perusahaan padat karya tidak esensial dapat beroperasi di tengah PSBB tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.
Lantas apakah cuma korporasi yg bersalah? Tidak juga. Seperti mengatakan Sri Rahayu, masyarakat tetap menjalankan kegiatan keagamaan tanpa mengindahkan prinsip dari PSBB. Tengok saja di Surabaya, meski sudah ada PSBB yg melarang kegiatan keagamaan untuk sementara waktu, namun masih ada 290 masjid yg menyelenggarakan salat tarawih berjamaah.
Sumber :Tirto [Langgar PSBB, 290 Masjid di Surabaya Gelar Tarawih Berjamaah]
Pembangkangan sejumlah daerah kepada prosedur PSBB yg ditetapkan pusat, maupun sejumlah potensi kegagalan PSBB di sejumlah daerah, semakin disuburkan dengan adanya pembangkangan di tubuh pemerintahan pusat kepada Permenkes yg mengatur PSBB.
Hal ini terlihat saat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yg terus mengeluarkan pemberian Izin Operasional & Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada perusahaan di Jakarta yg tak semestinya beroperasi sleama PSBB. Kini ada 1056 perusahaan yg mendapatkan IOMKI di seluruh Ibu Kota. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, & Energi DKI Jakarta Andri Yansah sangat menyayangkan sikap Kemenperin yg tidak melibatkan Pemprov DKI dalam pemberian izin itu. Menurutnya, semestinya ada koordinasi antara Kemenperin dengan Pemprov DKI dalam mencari solusi terbaik terkait pemberian IOMKI guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Padahal apabila benar harap mengacu pada PSBB berdasarkan Pergub Nomor 33 tahun 2020 maka cuma beberapa sektor perusahaan yg boleh beroperasi selama PSBB.
Sumber : Okezone[Kemenperin Izinkan 1.056 Perusahaan di Jakarta Beroperasi Selama PSBB]
Pembangkangan juga dilakukan oleh Kemenhub yg mengerjakan pelonggaran transportasi di tengah pandemi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengubah ketentuan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H lewat peraturan turunan. Pelonggaran yg akan berlaku pada 7 Mei 2020 dilakukan dengan alasan supaya perekonomian nasional tetap berjalan.
Sumber :CNN Indonesia [Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Operasi Lagi Besok]
Dengan adanya pelonggaran ini, maka Kemenhub akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi penumpang ke luar daerah. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, relaksasi aturan transportasi menunjukkan penanganan pandemi oleh pemerintah amburadul. Padahal perintah dari presiden sudah jelas, yakni melarang mudik. Pelonggaran cuma akan mengorbankan rakyat demi perekonomian. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenhub membatalkan kebijakan pelonggaran izin operasional seluruh moda transportasi selama mudik. Sebab kalau peraturan itu dilonggarkan, maka akan banyak masyarakat yg memilih untuk mudik & PSBB jadi sia-sia.
Sumber : Detik[Angkutan ke Luar Daerah 'Boleh' Lagi, Upaya Tangkal Corona Amburadul!]
Tidakkah mereka yg melanggar & melonggarkan aturan sadar bahwa apa yg mereka lakukan justru menyambung kembali mata rantai penyebaran Covid-19? Tak menengokkah mereka bahwa klaster-klaster penyebaran Covid-19 selama ini ada pada perpindahan manusia (transportas), perusahaan padat karya (korporasi non esensial yg tetap beroperasi), & peribadatan (klaster pelatihan haji, salat berjamaah, & klaster tabligh akbar Gowa).
Maka tak salah pula ketika Singapore University of Technology and Design (SUTD) yg awalnya memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia selesai pada 6 Juni 2020, bergeser jadi 23 September 2020.
Sumber : Detik[Prediksi Akhir Wabah Corona Mundur, Indonesia Jadi 23 September]
Apabila pembangkangan kepada aturan PSBB terus dilakukan, maka jangan harap visi dari PSBB dapat terwujud. Jangan harap bulan Juni ataupun Juli wabah ini akan tuntas. Ingat visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi.
Hari ini 15:59
Visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Kalimat itu sudah berkali-kali diucapkan oleh orang-orang terkenal di dunia. Salah satunya oleh Henry Ford, seorang pengusaha sukses otomotif asal Amerika Serikat. Kita semua tentu membayangkan, ucapan itu berlaku di dunia usaha seperti yg digeluti oleh Ford. Namun ternyata, kalimat itu memiliki cakupan yg jauh lebih luas. Ia dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya terkait penanganan pandemi corona di Indonesia.
Wabah corona seakan tak ada habisnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebarannya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya dipilih pemerintah sebagai senjata pamungkas. Di atas kertas, PSBB sangat ideal diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Para pengamat sudah memprediksi apabila PSBB diaplikasikan dengan benar, maka Juni 2020, Indonesia akan terbebas dari corona.
Bahkan Presiden Jokowi memaksa target penurunan kasus Covid-19 dapat tercapai pada bulan Mei ini. Pada Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Negara, 6 Mei 2020, ia berharap kasus Covid-19 memasuki posisi sedang pada bulan Juni 2020, & mencapai posisi ringan pada Juli 2020. Mantan Gubernur DKI ini meyakini kalau semua pihak disiplin menjalankan protokol kesehatan, maka penyebaran corona dapat ditekan.
Sumber :CNN Indonesia [Jokowi: Kurva Corona Harus Turun Bulan Mei dengan Cara Apapun]
Visi atau asa Presiden sudah baik. Tapi apakah akan sesuai dengan kenyataan nanti? Sementara eksekusi guna mencapai visi tersebut masih amburadul. Kita mulai dari PSBB. Sudah lebih dari sebulan PSBB berlaku, namun pelanggaran demi pelanggaran PSBB khususnya di daerah non-Jabodetabek terus terjadi. Menurut politikus PDIP Sri Rahayu, masyarakat seperti abai dalam menerapkan physical distancing. Perusahaan-perusahaan padat karya seperti pabrik rokok juga masih beroperasi. Belum lagi kegiatan keagamaan yg masih melanggar prinsip yg tertuang dalam PSBB.
Sumber : Bisnis[PSBB Lebih dari Sebulan, Pelanggaran Masih Banyak, APD Kurang]
Hal tersebut menunjukkan bahwa PSBB yg semestinya dapat diterapkan sebagaimana mestinya, sudah dimodifikasi & tak lagi utuh sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Sebab, bagaimana mungkin perusahaan padat karya tidak esensial dapat beroperasi di tengah PSBB tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.
Lantas apakah cuma korporasi yg bersalah? Tidak juga. Seperti mengatakan Sri Rahayu, masyarakat tetap menjalankan kegiatan keagamaan tanpa mengindahkan prinsip dari PSBB. Tengok saja di Surabaya, meski sudah ada PSBB yg melarang kegiatan keagamaan untuk sementara waktu, namun masih ada 290 masjid yg menyelenggarakan salat tarawih berjamaah.
Sumber :Tirto [Langgar PSBB, 290 Masjid di Surabaya Gelar Tarawih Berjamaah]
Pembangkangan sejumlah daerah kepada prosedur PSBB yg ditetapkan pusat, maupun sejumlah potensi kegagalan PSBB di sejumlah daerah, semakin disuburkan dengan adanya pembangkangan di tubuh pemerintahan pusat kepada Permenkes yg mengatur PSBB.
Hal ini terlihat saat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yg terus mengeluarkan pemberian Izin Operasional & Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada perusahaan di Jakarta yg tak semestinya beroperasi sleama PSBB. Kini ada 1056 perusahaan yg mendapatkan IOMKI di seluruh Ibu Kota. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, & Energi DKI Jakarta Andri Yansah sangat menyayangkan sikap Kemenperin yg tidak melibatkan Pemprov DKI dalam pemberian izin itu. Menurutnya, semestinya ada koordinasi antara Kemenperin dengan Pemprov DKI dalam mencari solusi terbaik terkait pemberian IOMKI guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Padahal apabila benar harap mengacu pada PSBB berdasarkan Pergub Nomor 33 tahun 2020 maka cuma beberapa sektor perusahaan yg boleh beroperasi selama PSBB.
Sumber : Okezone[Kemenperin Izinkan 1.056 Perusahaan di Jakarta Beroperasi Selama PSBB]
Pembangkangan juga dilakukan oleh Kemenhub yg mengerjakan pelonggaran transportasi di tengah pandemi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengubah ketentuan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H lewat peraturan turunan. Pelonggaran yg akan berlaku pada 7 Mei 2020 dilakukan dengan alasan supaya perekonomian nasional tetap berjalan.
Sumber :CNN Indonesia [Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Operasi Lagi Besok]
Dengan adanya pelonggaran ini, maka Kemenhub akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi penumpang ke luar daerah. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, relaksasi aturan transportasi menunjukkan penanganan pandemi oleh pemerintah amburadul. Padahal perintah dari presiden sudah jelas, yakni melarang mudik. Pelonggaran cuma akan mengorbankan rakyat demi perekonomian. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenhub membatalkan kebijakan pelonggaran izin operasional seluruh moda transportasi selama mudik. Sebab kalau peraturan itu dilonggarkan, maka akan banyak masyarakat yg memilih untuk mudik & PSBB jadi sia-sia.
Sumber : Detik[Angkutan ke Luar Daerah 'Boleh' Lagi, Upaya Tangkal Corona Amburadul!]
Tidakkah mereka yg melanggar & melonggarkan aturan sadar bahwa apa yg mereka lakukan justru menyambung kembali mata rantai penyebaran Covid-19? Tak menengokkah mereka bahwa klaster-klaster penyebaran Covid-19 selama ini ada pada perpindahan manusia (transportas), perusahaan padat karya (korporasi non esensial yg tetap beroperasi), & peribadatan (klaster pelatihan haji, salat berjamaah, & klaster tabligh akbar Gowa).
Maka tak salah pula ketika Singapore University of Technology and Design (SUTD) yg awalnya memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia selesai pada 6 Juni 2020, bergeser jadi 23 September 2020.
Sumber : Detik[Prediksi Akhir Wabah Corona Mundur, Indonesia Jadi 23 September]
Apabila pembangkangan kepada aturan PSBB terus dilakukan, maka jangan harap visi dari PSBB dapat terwujud. Jangan harap bulan Juni ataupun Juli wabah ini akan tuntas. Ingat visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi.
Hari ini 15:59