yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Pakar kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai tarik-menarik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri berpotensi membuka lagi pertarungan "cicak lawan buaya" jilid II.
"Masyarakat dapat menilai bahwa pihak kepolisian cenderung egois karena tidak ingin kasus pengadaan SIM tersebut diurus oleh KPK. Pasti jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi akan menjadi konflik semacam Cicak Vs Buaya karena KPK disakiti oleh kepolisian," ujar Bambang Widodo Umar, yang juga dosen Kriminologi Universitas Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Bambang mendesak Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk segera mengambil sikap tegas menyelesaikan masalah sengketa penyidikan dugaan korupsi simulator SIM di tubuh Korlantas agar tidak terus berlarut.
Menurut dia, Polri harus arif dan bijaksana menyikapi hal tersebut dengan menyerahkan wewenang penyidikan kepada KPK sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia menjelaskan bahwa Polri harus mengikuti hukum yang berlaku, yaitu UU Tipikor.
Sebagai aparat penegak hukum, Polri harus menyingkirkan gengsi agar di antara sesama penegak hukum, yaitu KPK dan Polri, tidak terjadi konflik dalam proses penyidikan.
"Polri jika sungguh-sungguh menyatakan diri anti-KKN. Maka dari itu, serahkan sepenuhnya penyidikan ke KPK karena jika Polri tetap bersikukuh, maka ada tebang pilih," ucapnya.
Ia mengkritik tudingan dari Hotma Sitompul, pengacara Irjen Djoko Susilo, bahwa salah satu tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka korupsi simulator SIM oleh KPK dan penggeledahan KPK di Korlantas merupakan pelanggaran hukum dan tidak sesuai etika.
Hotma harus dapat membuktikan bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK dan penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka menyalahi KUHAP.
"Ada kemungkinan besar bahwa pernyataan dari pengacara Djoko Susilo justru dapat memperkeruh suasana.
Ia berharap Kapolri hendaknya tidak terpancing oleh pernyataan dari pengacara Djoko Susilo. Jika Kapolri terpancing, maka genderang perang "Cicak lawan Buaya" siap untuk ditabuh lagi.
Menurut dia, polisi sudah saatnya untuk berpikir jernih dan memiliki hati nurani. Selain tidak arif, pernyataan dari para pengacara Djoko Susilo tersebut menurutnya turut pula berpotensi meruncingkan keadaan.
Ia menerangkan, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan karena kasus korupsi yang dihadapi bernilai lebih dari Rp 1 miliar.
"Masyarakat dapat menilai bahwa pihak kepolisian cenderung egois karena tidak ingin kasus pengadaan SIM tersebut diurus oleh KPK. Pasti jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi akan menjadi konflik semacam Cicak Vs Buaya karena KPK disakiti oleh kepolisian," ujar Bambang Widodo Umar, yang juga dosen Kriminologi Universitas Indonesia, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Bambang mendesak Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk segera mengambil sikap tegas menyelesaikan masalah sengketa penyidikan dugaan korupsi simulator SIM di tubuh Korlantas agar tidak terus berlarut.
Menurut dia, Polri harus arif dan bijaksana menyikapi hal tersebut dengan menyerahkan wewenang penyidikan kepada KPK sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia menjelaskan bahwa Polri harus mengikuti hukum yang berlaku, yaitu UU Tipikor.
Sebagai aparat penegak hukum, Polri harus menyingkirkan gengsi agar di antara sesama penegak hukum, yaitu KPK dan Polri, tidak terjadi konflik dalam proses penyidikan.
"Polri jika sungguh-sungguh menyatakan diri anti-KKN. Maka dari itu, serahkan sepenuhnya penyidikan ke KPK karena jika Polri tetap bersikukuh, maka ada tebang pilih," ucapnya.
Ia mengkritik tudingan dari Hotma Sitompul, pengacara Irjen Djoko Susilo, bahwa salah satu tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka korupsi simulator SIM oleh KPK dan penggeledahan KPK di Korlantas merupakan pelanggaran hukum dan tidak sesuai etika.
Hotma harus dapat membuktikan bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK dan penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka menyalahi KUHAP.
"Ada kemungkinan besar bahwa pernyataan dari pengacara Djoko Susilo justru dapat memperkeruh suasana.
Ia berharap Kapolri hendaknya tidak terpancing oleh pernyataan dari pengacara Djoko Susilo. Jika Kapolri terpancing, maka genderang perang "Cicak lawan Buaya" siap untuk ditabuh lagi.
Menurut dia, polisi sudah saatnya untuk berpikir jernih dan memiliki hati nurani. Selain tidak arif, pernyataan dari para pengacara Djoko Susilo tersebut menurutnya turut pula berpotensi meruncingkan keadaan.
Ia menerangkan, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan karena kasus korupsi yang dihadapi bernilai lebih dari Rp 1 miliar.
