Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Wang Liping:
Sore hari di 24 Juni 2020. Jalan Gatot Soebroto, tepatnya di depan gedung para wakil rakyat dipenuhi massa. Massa meneriakkan yel yel bakar PKI & Turun Jokowi. Tak lama kemudian jalanan yg basah karena hujan jadi saksi dibakarnya bendera palu arit khas organisasi terlarang yg pernah dipimpin Aidit. Muncul di benak pemerhati, apa gerangan yg terjadi? Mengapa ada aksi massa di tengah pandemi?
Massa ternyata terdiri dari Blok Islam yg tergabung dalam berbagai ormas yg memiliki kekhasan mengkritik pemerintah. Seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212, & Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Aksi demo yg dilakukan bertajuk Aksi Selamatkan NKRI & Pancasila Dari Komunisme, menuntut penarikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional (Proglenas).
Sumber :Suara [Teriak Turun Jokowi, Massa Aksi di Depan Gedung DPR Bakar Bendera PKI]
Ketidaksukaan Blok Islam 212 kepada Pemerintahan Jokowi memang bukan barang baru di dunia perpolitikan Indonesia. Apalagi mereka memiliki pandangan bahwa kedekatan hubungan diplomasi pemerintahan Jokowi dengan China sebagai tanda Jokowi presiden yg pro China, & erat hubungannya dengan komunisme. RUU HIP yg mereka demo dianggap sebagai jalan masuk bagi komunisme di Indonesia.
Di saat Presiden Jokowi ditekan oleh kelompok Islam tersebut, ternyata ada yg sedang berusaha memancing di air keruh. Bagaikan menyiram minyak ke dalam api, di hari yg sama dengan aksi demo, tiba-tiba pihak Pemerintah China menggelontorkan beberapa pernyataan & wacana berbalutkan diplomasi politik & ekonomi yg justru merugikan posisi Pemerintahan Jokowi di mata Blok Islam.
Pernyataan perdana adalah terkait investasi China ke Indonesia yg tetap tinggi meski kini dunia tengah berada dalam kondisi pandemi. Minister-Counsellor bidang Ekonomi & Perdagangan Kedutaan Besar China, Wang Liping memuji-muji pemerintahan Jokowi. Ia mengakui semenjak Jokowi jadi Presiden, nilai investasi China ke Indonesia tumbuh pesat. Bahkan kondisi pandemi cuma mengurangi 0,5 persen volume perdagangan bilateral antara China & Indonesia untuk periode hingga April 2020 apabila dibandingkan dengan periode yg sama di tahun sebelumnya. Nilai investasi China ke Indonesia pun bertumbuh 12 persen sepanjang kuartal perdana 2020.
Sumber :Jawa Pos [Tiongkok Akui Investasi ke RI Tumbuh Pesat Sejak Jokowi jadi Presiden]
Pernyataan kedua adalah terkait kemudahan TKA China memasuki & bekerja di Indonesia alias memfasilitasi pertukaran personel antara China & Indonesia. Wang Liping menekankan pembahasan yg tengah terjadi antara Menko Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi terkait fast lane atau jalur cepat demi melancarkan kunjungan dua arah tenaga kerja kedua negara.
Padahal saat ini kedatangan personel atau TKA China jadi polemik. Yakni soal masuknya 500 TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Tercatat sudah ada 146 TKA China yg menginjakkan kakinya ke Sultra & jadi alasan adanya aksi demonstrasi mahasiswa berujung ricuh yg menolak kedatangan mereka.
Sumber :IDN Times [RI-Tiongkok Bahas Jalur Cepat Pertukaran Pekerja di Tengah Pandemik]
Tak cuma terkait hubungannya yg erat dengan Indonesia, pemerintah China juga turut melontarkan agenda politik global yg makin memanaskan kelompok Islam, khususnya bagi Blok Islam 212. Tepatnya pada Jumat pekan lalu, pemerintah China merilis film berjudul Tianshan: Still Standing Memories of Fighting Terrorism in Xinjiang. Film dokumenter berbahasa Inggris ini jadi propaganda China dalam upayanya menangani konflik Muslim Uyghur. Padahal bagi Blok Islam 212, Pemerintah China justru menindas Muslim Uyghur.
Sumber :Kontan [China rilis film dokumenter yg menggambarkan sifat brutal serangan teroris Xinjiang]
Secara kasat mata, berbagai wacana yg didorong oleh Pemerintah China terlihat seperti wacana politik biasa. Namun agenda yg dilancarkan saat memanasnya sentimen anti pemerintahan China khususnya di tubuh Blok Islam 212, mahasiswa Sultra, & oposisi justru menyulitkan Pemerintahan Jokowi. Hal inilah yg menyebabkan penulis bertanya-tanya akan motif dari Pemerintah China.
Apakah ini merupakan efek dari kebijakan politik Indonesia yg mulai menjauhi Pemerintahan Negeri Tirai Bambu?
Sikap jaga jarak Indonesia dapat kita lihat di polemik Laut Natuna Utara awal 2020 lalu. Saat itu kapal nelayan China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Uniknya, kapal nelayan tersebut dikawal coast guard China. Aksi itu memantik reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Pemerintah China harus mematuhi UNCLOS 1982 yg didalamnya mengatur ZEE suatu negara termasuk Indonesia. Sementara China lebih memilih berpatokan pada Nine Dash Line yg mencaplok beberapa Perairan Natuna.
Dasar yg kuat itu pula menyebabkan Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar kepada kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, termasuk Natuna yg diganggu Pemerintah China.
Sumber :CNN Indonesia [Jokowi Tegaskan Natuna adalah Wilayah NKRI]
Penegasan kedaulatan itu pula yg menyebabkan RI melalui TNI AL dengan gencar melancarkan patroli di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada 18 Juni 2020 lalu. Diketahui tensi di Laut China Selatan tengah memanas antar negara-negara yg berkepentingan di dalamnya. Operasi militer tersebut tentu dapat saja bergeser ke selatan memasuki Perairan Natuna Utara. Apalagi China berpotensi melanggarnya karena klaim atas wilayah Nine Dash Line Laut China Selatan.
Sumber :Merdeka [Situasi Laut China Selatan Memanas, TNI AL Kerahkan 4 KRI Siaga di Laut Natuna]
Bukti lainnya bahwa Indonesia mulai menjauh dari China adalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Pada awal pandemi sekitar bulan April 2020, Indonesia mencatat impor barang penanganan pandemi corona sebesar Rp 777,59 miliar. Impor terbanyak berasal dari negeri tirai bambu. Impor tersebut berupa test kit, APD, obat-obatan, peralatan rumah sakit, masker, & lain-lain.
Namun kini Indonesia tengah gencar memproduksi sendiri barang-barang yg awalnya diimpor. Mulai dari alat tes cepat, ventilator, hingga PCR test kit. Indonesia berusaha berdikari sehingga tidak perlu lagi mengimpor produk-produk kesehatan penaganan Covid-19.
Bisa jadi sikap Indonesia yg menjaga jarak dari China ini tidak disukai oleh Pemerintah China. Sehingga mereka berusaha mengganggu stabilitas politik dengan memanfaatkan ketidaksukaan Blok Islam 212 kepada pemerintahan Jokowi.
Pemerintahan Jokowi memang memiliki hubungan yg erat dengan Pemerintahan Xi Jinping. Namun hubungan yg sangat erat menyebabkan suatu negara jadi dependen. Kemungkinan besar, pemerintahan saat ini tidak harap hal itu terjadi. Sebab akan sangat merugikan Indonesia dalam perpolitikan global jangka panjang khususnya di era perang dagang antara China AS.
Jaga jarak Indonesia dengan China mengingatkan penulis pada kenetralan Turki saat Perang Dunia II. Turki yg baru saja jadi republik pasca kekalahan di PD I memilih tidak berpihak pada blok manapun yg terlibat PD II. Padahal ia memiliki kedekatan dengan Jerman & di Blok Sekutu ada Uni Soviet / Rusia yg jadi musuh kebuyutannya sedari dulu termasuk di PD I. Presiden Turki Ismet Inonu tetap memilih netral meski banyak tekanan dari Axis maupun Sekutu untuk berpihak ke salah satu kubu. Kesabarannya tidak berpihak pada siapapun menyebabkannya tidak diganggu negara dari kedua pihak. Turki cuma menyatakan perang kepada Jerman jelang berakhirnya masa perang. Pernyataan perang yg cuma bersifat diplomatis tersebut justru menyebabkannya jadi salah satu dari 51 negara perdana yg jadi anggota PBB.
Sikap netral & manuver politik Presiden Ismet Inonu menyebabkan mereka berada pada posisi yg jauh lebih baik ketimbang saat kekalahannya di PD I.
Hari ini 13:33
Sore hari di 24 Juni 2020. Jalan Gatot Soebroto, tepatnya di depan gedung para wakil rakyat dipenuhi massa. Massa meneriakkan yel yel bakar PKI & Turun Jokowi. Tak lama kemudian jalanan yg basah karena hujan jadi saksi dibakarnya bendera palu arit khas organisasi terlarang yg pernah dipimpin Aidit. Muncul di benak pemerhati, apa gerangan yg terjadi? Mengapa ada aksi massa di tengah pandemi?
Massa ternyata terdiri dari Blok Islam yg tergabung dalam berbagai ormas yg memiliki kekhasan mengkritik pemerintah. Seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212, & Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Aksi demo yg dilakukan bertajuk Aksi Selamatkan NKRI & Pancasila Dari Komunisme, menuntut penarikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional (Proglenas).
Sumber :Suara [Teriak Turun Jokowi, Massa Aksi di Depan Gedung DPR Bakar Bendera PKI]
Ketidaksukaan Blok Islam 212 kepada Pemerintahan Jokowi memang bukan barang baru di dunia perpolitikan Indonesia. Apalagi mereka memiliki pandangan bahwa kedekatan hubungan diplomasi pemerintahan Jokowi dengan China sebagai tanda Jokowi presiden yg pro China, & erat hubungannya dengan komunisme. RUU HIP yg mereka demo dianggap sebagai jalan masuk bagi komunisme di Indonesia.
Di saat Presiden Jokowi ditekan oleh kelompok Islam tersebut, ternyata ada yg sedang berusaha memancing di air keruh. Bagaikan menyiram minyak ke dalam api, di hari yg sama dengan aksi demo, tiba-tiba pihak Pemerintah China menggelontorkan beberapa pernyataan & wacana berbalutkan diplomasi politik & ekonomi yg justru merugikan posisi Pemerintahan Jokowi di mata Blok Islam.
Pernyataan perdana adalah terkait investasi China ke Indonesia yg tetap tinggi meski kini dunia tengah berada dalam kondisi pandemi. Minister-Counsellor bidang Ekonomi & Perdagangan Kedutaan Besar China, Wang Liping memuji-muji pemerintahan Jokowi. Ia mengakui semenjak Jokowi jadi Presiden, nilai investasi China ke Indonesia tumbuh pesat. Bahkan kondisi pandemi cuma mengurangi 0,5 persen volume perdagangan bilateral antara China & Indonesia untuk periode hingga April 2020 apabila dibandingkan dengan periode yg sama di tahun sebelumnya. Nilai investasi China ke Indonesia pun bertumbuh 12 persen sepanjang kuartal perdana 2020.
Sumber :Jawa Pos [Tiongkok Akui Investasi ke RI Tumbuh Pesat Sejak Jokowi jadi Presiden]
Pernyataan kedua adalah terkait kemudahan TKA China memasuki & bekerja di Indonesia alias memfasilitasi pertukaran personel antara China & Indonesia. Wang Liping menekankan pembahasan yg tengah terjadi antara Menko Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi terkait fast lane atau jalur cepat demi melancarkan kunjungan dua arah tenaga kerja kedua negara.
Padahal saat ini kedatangan personel atau TKA China jadi polemik. Yakni soal masuknya 500 TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Tercatat sudah ada 146 TKA China yg menginjakkan kakinya ke Sultra & jadi alasan adanya aksi demonstrasi mahasiswa berujung ricuh yg menolak kedatangan mereka.
Sumber :IDN Times [RI-Tiongkok Bahas Jalur Cepat Pertukaran Pekerja di Tengah Pandemik]
Tak cuma terkait hubungannya yg erat dengan Indonesia, pemerintah China juga turut melontarkan agenda politik global yg makin memanaskan kelompok Islam, khususnya bagi Blok Islam 212. Tepatnya pada Jumat pekan lalu, pemerintah China merilis film berjudul Tianshan: Still Standing Memories of Fighting Terrorism in Xinjiang. Film dokumenter berbahasa Inggris ini jadi propaganda China dalam upayanya menangani konflik Muslim Uyghur. Padahal bagi Blok Islam 212, Pemerintah China justru menindas Muslim Uyghur.
Sumber :Kontan [China rilis film dokumenter yg menggambarkan sifat brutal serangan teroris Xinjiang]
Secara kasat mata, berbagai wacana yg didorong oleh Pemerintah China terlihat seperti wacana politik biasa. Namun agenda yg dilancarkan saat memanasnya sentimen anti pemerintahan China khususnya di tubuh Blok Islam 212, mahasiswa Sultra, & oposisi justru menyulitkan Pemerintahan Jokowi. Hal inilah yg menyebabkan penulis bertanya-tanya akan motif dari Pemerintah China.
Apakah ini merupakan efek dari kebijakan politik Indonesia yg mulai menjauhi Pemerintahan Negeri Tirai Bambu?
Sikap jaga jarak Indonesia dapat kita lihat di polemik Laut Natuna Utara awal 2020 lalu. Saat itu kapal nelayan China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Uniknya, kapal nelayan tersebut dikawal coast guard China. Aksi itu memantik reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Pemerintah China harus mematuhi UNCLOS 1982 yg didalamnya mengatur ZEE suatu negara termasuk Indonesia. Sementara China lebih memilih berpatokan pada Nine Dash Line yg mencaplok beberapa Perairan Natuna.
Dasar yg kuat itu pula menyebabkan Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar kepada kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, termasuk Natuna yg diganggu Pemerintah China.
Sumber :CNN Indonesia [Jokowi Tegaskan Natuna adalah Wilayah NKRI]
Penegasan kedaulatan itu pula yg menyebabkan RI melalui TNI AL dengan gencar melancarkan patroli di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada 18 Juni 2020 lalu. Diketahui tensi di Laut China Selatan tengah memanas antar negara-negara yg berkepentingan di dalamnya. Operasi militer tersebut tentu dapat saja bergeser ke selatan memasuki Perairan Natuna Utara. Apalagi China berpotensi melanggarnya karena klaim atas wilayah Nine Dash Line Laut China Selatan.
Sumber :Merdeka [Situasi Laut China Selatan Memanas, TNI AL Kerahkan 4 KRI Siaga di Laut Natuna]
Bukti lainnya bahwa Indonesia mulai menjauh dari China adalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Pada awal pandemi sekitar bulan April 2020, Indonesia mencatat impor barang penanganan pandemi corona sebesar Rp 777,59 miliar. Impor terbanyak berasal dari negeri tirai bambu. Impor tersebut berupa test kit, APD, obat-obatan, peralatan rumah sakit, masker, & lain-lain.
Namun kini Indonesia tengah gencar memproduksi sendiri barang-barang yg awalnya diimpor. Mulai dari alat tes cepat, ventilator, hingga PCR test kit. Indonesia berusaha berdikari sehingga tidak perlu lagi mengimpor produk-produk kesehatan penaganan Covid-19.
Bisa jadi sikap Indonesia yg menjaga jarak dari China ini tidak disukai oleh Pemerintah China. Sehingga mereka berusaha mengganggu stabilitas politik dengan memanfaatkan ketidaksukaan Blok Islam 212 kepada pemerintahan Jokowi.
Pemerintahan Jokowi memang memiliki hubungan yg erat dengan Pemerintahan Xi Jinping. Namun hubungan yg sangat erat menyebabkan suatu negara jadi dependen. Kemungkinan besar, pemerintahan saat ini tidak harap hal itu terjadi. Sebab akan sangat merugikan Indonesia dalam perpolitikan global jangka panjang khususnya di era perang dagang antara China AS.
Jaga jarak Indonesia dengan China mengingatkan penulis pada kenetralan Turki saat Perang Dunia II. Turki yg baru saja jadi republik pasca kekalahan di PD I memilih tidak berpihak pada blok manapun yg terlibat PD II. Padahal ia memiliki kedekatan dengan Jerman & di Blok Sekutu ada Uni Soviet / Rusia yg jadi musuh kebuyutannya sedari dulu termasuk di PD I. Presiden Turki Ismet Inonu tetap memilih netral meski banyak tekanan dari Axis maupun Sekutu untuk berpihak ke salah satu kubu. Kesabarannya tidak berpihak pada siapapun menyebabkannya tidak diganggu negara dari kedua pihak. Turki cuma menyatakan perang kepada Jerman jelang berakhirnya masa perang. Pernyataan perang yg cuma bersifat diplomatis tersebut justru menyebabkannya jadi salah satu dari 51 negara perdana yg jadi anggota PBB.
Sikap netral & manuver politik Presiden Ismet Inonu menyebabkan mereka berada pada posisi yg jauh lebih baik ketimbang saat kekalahannya di PD I.
Hari ini 13:33