yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Presiden Joko Widodo ingin kerja tenang, cepat dan tepat sasaran. Namun, kegaduhan di antara para menteri terus terjadi.
Perombakan posisi menteri atau reshuffle pun bisa jadi jalan yang akan ditempuh Presiden demi mewujudkan roda pemerintahan yang didambakan.
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mematangkan perombakan posisi menteri yang baru. Namun, menteri yang selama ini dinilai berulah diprediksi akan menjadi sasaranreshuffle.
Berikut catatan Kompas.com tentang kegaduhan akibat ulah menteri yang terjadi di Kabinet Kerja:
Rizal vs Sudirman soal Blok Masela
Perseteruan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tentang Blok Masela merupakan salah satu yang masih segar dalam ingatan publik.
Jauh sebelum Presiden memutuskan untuk membangun Blok Masela di darat, keduanya berseteru di media massa.
Rizal mendorong pemerintah untuk membangun Blok Masela di darat (onshore). Namun, Sudirman sebaliknya. Ia ingin Blok Masela dibangun di laut (offshore).
Bukannya duduk berembuk, keduanya malah "perang opini". Keduanya saling melontarkan pernyataan di media.
Rizal menyebut, ada menteri yang "keblinger" sehingga ingin menandatangai keputusan pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku, untuk kepentingan perusahaan migas asing.
Rizal mendesak penandatanganan itu dibatalkan. (Baca: Soal Blok Masela, Rizal Ramli Sebut Ada Pejabat Keblinger)
Sudirman, dalam kesempatan lain, mengaku kesal lantaran ada seseorang yang menghambat kerjanya. Seseorang yang dimaksud, diakuinya sebagai koleganya di pemerintahan.
Kontroversi Kereta Cepat
Perdebatan antarmenteri juga terjadi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan danang APBN untuk membiayai proyek tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan menyebut proyek KA cepat adalah proyek mainan pejabat.
Namun, Menteri BUMN Rini Soemarni mendorong terus percepatan dimulainya proyek itu. Apalagi setelah China tiba-tiba melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia.
Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengincar proyek ini. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan.
Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri Rini akhirnya memilih China. Tentu keputusan itu atas berbagai pertimbangan.
Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.
KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung.
Peletakkan batu pertama proyek KA Cepat dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1/2016). Namun, Menhub Jonan tidak datang dalam acara itu.
Sejak menjabat Direktur Utama PT KAI dulu, Jonan memang menentang kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014.
Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.
Pansus Pelindo "Rongrong" Pemerintah
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo merupakan respons DPR RI terhadap perkara dugaan korupsi pada PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri. Pansus itu juga sempat menuai kegaduhan.
Keberadaan Pansus dianggap "merongrong" pemerintah. Sebab, Pansus merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Richard Joost Lino dari jabatan Direktur Utama PT Pelindo II.
Pansus juga minta Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN.
Pimpinan Pansus Rieke Dyah Pitaloka menjelaskan, Pansus mendapatkan fakta bahwa Rini dan Lino tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.
Pansus juga menemukan adanya dugaan unsur pidana dalam kebijakan Pelindo sehingga menghambat arus investasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo agar Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dicopot dari jabatannya sebagai saran politik.
Kalla mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi tersebut.
"Di DPR itu suatu saran politik, tentu (pemerintah) selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya," ucap Kalla, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).
Nyatanya, hingga saat ini pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut.
Perombakan posisi menteri atau reshuffle pun bisa jadi jalan yang akan ditempuh Presiden demi mewujudkan roda pemerintahan yang didambakan.
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mematangkan perombakan posisi menteri yang baru. Namun, menteri yang selama ini dinilai berulah diprediksi akan menjadi sasaranreshuffle.
Berikut catatan Kompas.com tentang kegaduhan akibat ulah menteri yang terjadi di Kabinet Kerja:
Rizal vs Sudirman soal Blok Masela
Perseteruan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tentang Blok Masela merupakan salah satu yang masih segar dalam ingatan publik.
Jauh sebelum Presiden memutuskan untuk membangun Blok Masela di darat, keduanya berseteru di media massa.
Rizal mendorong pemerintah untuk membangun Blok Masela di darat (onshore). Namun, Sudirman sebaliknya. Ia ingin Blok Masela dibangun di laut (offshore).
Bukannya duduk berembuk, keduanya malah "perang opini". Keduanya saling melontarkan pernyataan di media.
Rizal menyebut, ada menteri yang "keblinger" sehingga ingin menandatangai keputusan pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku, untuk kepentingan perusahaan migas asing.
Rizal mendesak penandatanganan itu dibatalkan. (Baca: Soal Blok Masela, Rizal Ramli Sebut Ada Pejabat Keblinger)
Sudirman, dalam kesempatan lain, mengaku kesal lantaran ada seseorang yang menghambat kerjanya. Seseorang yang dimaksud, diakuinya sebagai koleganya di pemerintahan.
Kontroversi Kereta Cepat
Perdebatan antarmenteri juga terjadi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan danang APBN untuk membiayai proyek tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan menyebut proyek KA cepat adalah proyek mainan pejabat.
Namun, Menteri BUMN Rini Soemarni mendorong terus percepatan dimulainya proyek itu. Apalagi setelah China tiba-tiba melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia.
Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengincar proyek ini. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan.
Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri Rini akhirnya memilih China. Tentu keputusan itu atas berbagai pertimbangan.
Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.
KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung.
Peletakkan batu pertama proyek KA Cepat dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1/2016). Namun, Menhub Jonan tidak datang dalam acara itu.
Sejak menjabat Direktur Utama PT KAI dulu, Jonan memang menentang kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014.
Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.
Pansus Pelindo "Rongrong" Pemerintah
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo merupakan respons DPR RI terhadap perkara dugaan korupsi pada PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri. Pansus itu juga sempat menuai kegaduhan.
Keberadaan Pansus dianggap "merongrong" pemerintah. Sebab, Pansus merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Richard Joost Lino dari jabatan Direktur Utama PT Pelindo II.
Pansus juga minta Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN.
Pimpinan Pansus Rieke Dyah Pitaloka menjelaskan, Pansus mendapatkan fakta bahwa Rini dan Lino tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.
Pansus juga menemukan adanya dugaan unsur pidana dalam kebijakan Pelindo sehingga menghambat arus investasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo agar Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dicopot dari jabatannya sebagai saran politik.
Kalla mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi tersebut.
"Di DPR itu suatu saran politik, tentu (pemerintah) selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya," ucap Kalla, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).
Nyatanya, hingga saat ini pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut.