Caleg DPRD Jabar Tersandung Masalah Moral

[yan raditya]

KPU Jawa Barat (Jabar) sudah menetapkan 1.152 calon legislatif yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) pada Rabu (21/8/2013). Namun, beberapa nama calon wakil rakyat itu mendapat kritik dari masyarakat.

"Dari 1.152 caleg untuk DPRD Jawa Barat, yang ditanggapi atau dikritisi masyarakat ada delapan orang," kata Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, di kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (23/8/2013).

Dari delapan orang itu, salah satunya berkaitan soal administrasi yaitu ijazah. Tapi, setelah diklarifikasi ternyata ijazah yang bersangkutan tidak bermasalah.

Satu orang kemudian dikritisi kesehatannya. "Berkaitan dengan kesehatan, kita sudah klarifikasi ke partainya yaitu Gerindra. Gerindra menggantinya dengan calon lain," ungkapnya.

Sedangkan enam caleg sisanya dikeluhkan masarakat karena terkait masalah moral. Tapi tidak semua partai mengganti calegnya yang dinilai punya masalah moral. "Hanya satu yang diganti yaitu caleg dari PKB," terang Yayat.

Sementara, lima caleg lainnya tidak diganti oleh partai masing-masing meski sudah diklarifikasi. "Partainya mengatakan tetap akan mencalonkan yang bersangkutan," ucapnya.

Terkait caleg yang terkait masalah moral, Yayat ogah menyebut siapa saja mereka dan berasal dari partai mana. "Yang jelas berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial," jelasnya.

Yayat mengatakan, KPU bisa mencoret caleg jika persyaratan administrasinya tidak terpenuhi. Hal itu beda jika caleg yang bersangkutan diprotes masyarakat.

"Kalau berkaitan dengan administrasi kita bisa eksekusi. Tapi kalau berkaitan moral atau etika, itu terserah partai yang bersangkutan," tegasnya.

Khusus untuk yang bermasalah administrasi, KPU sudah mencoret satu orang yaitu Wakil Bupati Cirebon, Ason Sukarsa. Penyebabnya, Ason tidak menyerahkan surat ke KPU yang berisi tentang pengunduran diri dia sebagai Wakil Bupati. Partai Golkar pun langsung mengganti Ason dengan caleg lain.

Setelah DCT diumumkan, KPU akan menunggu hingga beberapa waktu ke depan apakah ada gugatan dari parpol ke Bawaslu atau tidak. Jika tidak ada, KPU akan langsung melangkah ke tahapan selanjutnya.