666
IndoForum Junior B
- No. Urut
- 19114
- Sejak
- 19 Jul 2007
- Pesan
- 2.522
- Nilai reaksi
- 67
- Poin
- 48
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush memutuskan untuk memperluas sanksi yang dijatuhkan kepada beberapa pemimpin Junta Militer Myanmar lainnya. Ini merupakan sanksi kedua yang dijatuhkan Gedung Putih dalam kurun waktu kurang dari sepekan kepada negeri yang dulu bernama Burma.
Sanksi ini diberikan terkait sikap Junta Militer yang enggan berdialog dengan para pemimpin prodemokrasi untuk mengakhiri krisis di Myanmar serta membentuk pemerintahan transisi. Bulan lalu, Bush sudah menjatuhkan sanksi kepada 14 pemimpin Junta Militer.
AS pun mengirim sinyal bahwa sanksi itu akan lebih keras dan berlaku dalam kurun waktu lama, jika Junta Militer tak melakukan perubahan berarti untuk mengatasi krisis di Myanmar. Beberapa pejabat yang aset-asetnya dibekukan, antara lain Jenderal Senior Than Shwe, Menteri Pertahanan sekaligus Juru Bicara Istana dan Dewan Pembangunan (SPDC) Wakil Jenderal Senior Maung Aye, Komandan Tentara Angkatan Darat dan dan Wakil SPDC Letnan Jenderal Thein Sein, Perdana Menteri dan Sekretaris pertama SPDC Jenderal Thura Shwe Mann.
Kini, suami Laura ini membidik 11 pemimpin Junta Militer lainnya dengan menjatuhkan sanksi serupa. Sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan aset-aset kekayaan mereka yang berada di negeri Paman Sam. Selain itu, Washington menyertakan 12 nama tokoh Myanmar yang menerima sanksi yang sama.
Sejauh ini belum ada data resmi dari 23 nama pejabat tersebut dan jumlah kekayaan mereka di AS. Sanksi juga berupa larangan kunjungan bagi pejabat dan keluarganya ke AS. Bukan hanya membekukan aset-aset kekayaan sejumlah pejabat Junta Militer dan tokoh Myanmar, AS juga melarang ekspor barang-barang canggih ke Myanmar, seperti komputer berteknologi tinggi.
Karena peralatan berteknologi canggih itu dikhawatirkan digunakan untuk melakukan tindakan represif. "Para pemimpin Myanmar harus bisa menunjukkan kepada dunia untuk menghentikan tindakan represifnya," papar Bush, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/10/2007).
Namun, ujar Bush, Myanmar sampai kini masih belum menunjukkan hal itu dan tak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk hidup bebas di bawah pemimpin yang mereka pilih sendiri.
Selain menjatuhkan sanksi tambahan, Bush juga meminta dua negara tetangga Myanmar, yaitu China dan India, untuk lebih berperan aktif membantu mengatasi krisis di Yangon. Beijing dan New Delhi diminta bisa memberikan tekanan lebih berat kepada Junta Militer Myanmar agar mau memenuhi tuntutan dunia internasional.
China dan India diharapkan bisa meninjau ulang kebijakan luar negerinya dengan Myanmar. Pasalnya, kedua negara ini merupakan penyuplai terbesar senjata kepada Junta Militer dan memiliki investasi di bidang ekonomi. Dengan peran serta kedua negara itu, maka sanksi yang dijatuhkan AS dan dunia internasional akan semakin efektif.
Sanksi ini diberikan terkait sikap Junta Militer yang enggan berdialog dengan para pemimpin prodemokrasi untuk mengakhiri krisis di Myanmar serta membentuk pemerintahan transisi. Bulan lalu, Bush sudah menjatuhkan sanksi kepada 14 pemimpin Junta Militer.
AS pun mengirim sinyal bahwa sanksi itu akan lebih keras dan berlaku dalam kurun waktu lama, jika Junta Militer tak melakukan perubahan berarti untuk mengatasi krisis di Myanmar. Beberapa pejabat yang aset-asetnya dibekukan, antara lain Jenderal Senior Than Shwe, Menteri Pertahanan sekaligus Juru Bicara Istana dan Dewan Pembangunan (SPDC) Wakil Jenderal Senior Maung Aye, Komandan Tentara Angkatan Darat dan dan Wakil SPDC Letnan Jenderal Thein Sein, Perdana Menteri dan Sekretaris pertama SPDC Jenderal Thura Shwe Mann.
Kini, suami Laura ini membidik 11 pemimpin Junta Militer lainnya dengan menjatuhkan sanksi serupa. Sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan aset-aset kekayaan mereka yang berada di negeri Paman Sam. Selain itu, Washington menyertakan 12 nama tokoh Myanmar yang menerima sanksi yang sama.
Sejauh ini belum ada data resmi dari 23 nama pejabat tersebut dan jumlah kekayaan mereka di AS. Sanksi juga berupa larangan kunjungan bagi pejabat dan keluarganya ke AS. Bukan hanya membekukan aset-aset kekayaan sejumlah pejabat Junta Militer dan tokoh Myanmar, AS juga melarang ekspor barang-barang canggih ke Myanmar, seperti komputer berteknologi tinggi.
Karena peralatan berteknologi canggih itu dikhawatirkan digunakan untuk melakukan tindakan represif. "Para pemimpin Myanmar harus bisa menunjukkan kepada dunia untuk menghentikan tindakan represifnya," papar Bush, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/10/2007).
Namun, ujar Bush, Myanmar sampai kini masih belum menunjukkan hal itu dan tak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk hidup bebas di bawah pemimpin yang mereka pilih sendiri.
Selain menjatuhkan sanksi tambahan, Bush juga meminta dua negara tetangga Myanmar, yaitu China dan India, untuk lebih berperan aktif membantu mengatasi krisis di Yangon. Beijing dan New Delhi diminta bisa memberikan tekanan lebih berat kepada Junta Militer Myanmar agar mau memenuhi tuntutan dunia internasional.
China dan India diharapkan bisa meninjau ulang kebijakan luar negerinya dengan Myanmar. Pasalnya, kedua negara ini merupakan penyuplai terbesar senjata kepada Junta Militer dan memiliki investasi di bidang ekonomi. Dengan peran serta kedua negara itu, maka sanksi yang dijatuhkan AS dan dunia internasional akan semakin efektif.
