Tiopan1990
IndoForum Newbie E
- No. Urut
- 282834
- Sejak
- 28 Mar 2014
- Pesan
- 63
- Nilai reaksi
- 0
- Poin
- 6
AGEN TARUHAN TERPERCAYA || Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus ekonomi yang bermanfaat untuk memetakan seluruh aktivitas perekonomian nasional diluar sektor pertanian, pada 2016.
“Kegiatan besar akan dilaksanakan BPS, yaitu sensus ekonomi pada 2016. Terakhir kali sensus ini dilakukan pada 2006,” ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis.
Suryamin mengatakan pemetaan dalam sensus ekonomi ini dilakukan pada sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa lainnya.
“Tahun 2014, BPS mulai melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan sensus. Salah satunya dengan melakukan observasi, karena unit usaha dan skala usaha ekonomi ini bervariasi,” katanya.
Namun, Suryamin mengakui melakukan sensus ekonomi dengan skala besar memiliki sejumlah tantangan, salah satunya kemungkinan adanya resistensi dan penolakan dari responden dengan berbagai macam alasan.
“Tantangannya ada penolakan dari responden, karena kesibukan responden atau kekhawatiran responden yang menganggap pendataan BPS berhubungan dengan pajak. Untuk itu kami akan melakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu,” katanya.
Suryamin menambahkan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga maupun instansi lain terutama pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi kendala resistensi responden, atas sensus tersebut.
“Masih rendahnya apresiasi masyarakat luas maupun perusahaan terhadap data yang dihasilkan BPS disinyalir karena kurang pedulinya masyarakat terhadap data statistik yang berkualitas,” ujarnya.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nyoto Widodo menambahkan tantangan dari sensus ekonomi ini adalah penolakan responden terhadap survei yang dilakukan BPS, terutama dari perusahaan besar dan warga asing yang menghuni berbagai wilayah eksklusif di Jakarta.
“Semua orang punya hak untuk menolak, namun kita tidak henti-henti melakukan sosialisasi. Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk menyediakan surat dari gubernur untuk menggenapkan tugas,” katanya.
Berdasarkan peranan perekonomian di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi ekonomi terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Saat ini hampir 17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbang oleh DKI Jakarta.
Menurut hasil sensus ekonomi 2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135.455 perusahaan, dimana sekitar 40,5 persen merupakan perusahaan perdagangan besar dan eceran.
Undang-Undang no 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk melaksanakan sensus penduduk, sensus pertanian maupun sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu 1986, 1996 dan 2006.
“Kegiatan besar akan dilaksanakan BPS, yaitu sensus ekonomi pada 2016. Terakhir kali sensus ini dilakukan pada 2006,” ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis.
Suryamin mengatakan pemetaan dalam sensus ekonomi ini dilakukan pada sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa lainnya.
“Tahun 2014, BPS mulai melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan sensus. Salah satunya dengan melakukan observasi, karena unit usaha dan skala usaha ekonomi ini bervariasi,” katanya.
Namun, Suryamin mengakui melakukan sensus ekonomi dengan skala besar memiliki sejumlah tantangan, salah satunya kemungkinan adanya resistensi dan penolakan dari responden dengan berbagai macam alasan.
“Tantangannya ada penolakan dari responden, karena kesibukan responden atau kekhawatiran responden yang menganggap pendataan BPS berhubungan dengan pajak. Untuk itu kami akan melakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu,” katanya.
Suryamin menambahkan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga maupun instansi lain terutama pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi kendala resistensi responden, atas sensus tersebut.
“Masih rendahnya apresiasi masyarakat luas maupun perusahaan terhadap data yang dihasilkan BPS disinyalir karena kurang pedulinya masyarakat terhadap data statistik yang berkualitas,” ujarnya.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nyoto Widodo menambahkan tantangan dari sensus ekonomi ini adalah penolakan responden terhadap survei yang dilakukan BPS, terutama dari perusahaan besar dan warga asing yang menghuni berbagai wilayah eksklusif di Jakarta.
“Semua orang punya hak untuk menolak, namun kita tidak henti-henti melakukan sosialisasi. Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk menyediakan surat dari gubernur untuk menggenapkan tugas,” katanya.
Berdasarkan peranan perekonomian di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi ekonomi terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Saat ini hampir 17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbang oleh DKI Jakarta.
Menurut hasil sensus ekonomi 2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135.455 perusahaan, dimana sekitar 40,5 persen merupakan perusahaan perdagangan besar dan eceran.
Undang-Undang no 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk melaksanakan sensus penduduk, sensus pertanian maupun sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu 1986, 1996 dan 2006.