BNI Tak Mau Dimerger dengan bunk Mandiri

[yan raditya]

Wacana penggabungan dua bunk BUMN kembali menghangat. Isu merger dua bunk pelat merah ini kembali bergulir setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro melempar kembali wacana merger BNI-Mandiri.

Direktur Keuangan PT bunk Negara Indonesia (BNI) Tbk Yap Tjay Soen mengungkapkan, merger antar-bunk BUMN lebih banyak risikonya ketimbang manfaat yang akan didapat.

Pertama yaitu untuk melakukan merger akan sangat kompleks, lantaran masing-masing bunk pelat merah tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Artinya, terdapat pemegang saham lain selain pemegang saham pengendali yakni pemerintah, yang juga patut dipertimbangkan keberadaannya.

Selain itu, dari sisi kapitalisasi pasar atau market capitalization, perbankan Indonesia tidak kalah kuat dibandingkan dengan perbankan asing. Yap mencontohkan, kapitalisasi pasar bunk BUMN Tanah Air diantaranya bro sebesar 22,79 miliar dollar AS, bunk Mandiri sebesar 20,77 miliar dollar AS dan BNI sebesar 9,52 miliar dollar AS.

Sementara itu, kapitalisasi pasar bunk asing seperti bunk asal Singapura yaitu DBS 38,31 miliar dollar AS, OCBC sebesar 33,51 miliar dollar AS dan CIMB sebesar 11,18 miliar dollar AS.

"Kenapa harus takut dengan bunk asing di luar negeri, padahal kapitalisasi pasar bunk Indonesia ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunk asing," ucap Yap di Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut Yap menuturkan, terkait dengan obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh masing-masing bunk BUMN, pemerintah sudah mendapat untung dari penerbitan surat utang itu. Dengan kapitalisasi pasar BNI sebesar Rp 120,3 triliun, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah yaitu 60 persen, maka kepemilikan dana pemerintah yang ada di BNI adalah sebesar Rp 72,18 triliun.

Jika dikurangi dengan obligasi rekapitalisasi yang dikucurkan pemerintah kepada BNI sebesar Rp 61 triliun, maka pemerintah telah mengantongi profitabilitas sebesar Rp 11,18 triliun.

"Menuju bunk yang besar memang baik, tapi bisa saja hasilnya berupa mimpi buruk. Karena kesannya kalau tidak merger tidak bisa mengalahkan bunk asing. Padahal kapitalisasi pasar bunk-bunk di Indonesia cukup besar," jelas Yap.