BLT Dikorupsi, Siapa yg Salah?

[Angela]

Penulis: Malik Ibnu Zaman
Editor: Fatio Nurul Efendi

Cangkeman.net -Kemarin saya dikejutkan dengan kiriman postingan Instagram dari beberapa rekan, tentang desa tempat saya lahir, & dibesarkan. Yaitu Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Dalam postingan Instagram tersebut menginformasikan bahwa warga Desa Jejeg menggeruduk Balai Desa Jejeg, karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) danang Desa (DD) yg tidak kunjung cair, & diduga Kepala Desa mengpakai danang tersebut.

Setelah melihat postingan tersebut, saya pun mencarilinkberita tersebut untuk membacanya. Dalam berita tersebut warga mengeluhkan Bantuan Langsung Tunai danang Desa tahap 3 yg tidak kunjung diberikan kepada warga yg sudah terdata sebagai penerima. Bahkan ada warga yg belum menerima Bantuan Langsung Tunai danang Desa tahap 2.

Dalam berita tersebut juga Kepala Desa mengakui dirinya sudah mengpakai danang tersebut, & akan bertanggung jawab untuk mengganti bantuan tersebut.

Saya kira kejadian semacam itu bukan cuma terjadi di desa saya, tetapi juga desa-desa lain. Cumanndilalahdesa saya terekspos di media sosial. Kalau nggak percaya, coba kalian cari di mesin pencarian, pasti banyak kasus serupa.

Jika Bantuan Langsung Tunai danang Desa dikorupsi, siapa yg patut untuk disalahkan? Apakah ini salah pemerintah yg tidak mengerjakan supervisi dengan baik? Apakah ini salah Kepala Desa yg sifatnya seperti Tuan Krab? Atau justru ini kesalahan warga desa yg memilih kepala desa karena terpengaruh uang, tanpa memperhatikantrack record?

Dalam pengamatan saya ada beberapa pihak yg patut untuk disalahkan kalau Bantuan Langsung Tunai danang Desa dikorupsi.

Pemerintah juga patut untuk disalahkan. Jadi pemerintah itu cuma sekedar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai danang Desa tanpa memperhatikan aspek pengawasan. Seharusnya danang apapun itu aspek supervisi jadi hal yg krusial. Menurut saya percuma saja kalau pemerintah menyalurkan bantuan, tetapi aspek supervisi diabaikan. Itu samasaja dengan menuangkan air pada kendi bolong.

Selain rawan penyelewengan, Bantuan Langsung Tunai danang Desa juga tidak tepat sasaran. Saya menemukan hal itu di RW tempat saya tinggal, mereka yg semestinya mendapatkan BLT danang Desa justru tidak mendapatkan. Sebaliknya mereka yg tidak berhak mendapatkan, malah justru mendapatkan danang tersebut cuma karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pamong desa.

Jadi di desa tempat saya tinggal, pamong desa berasal dari setiap RW, & salah satu tugasnya adalah mendata di RW nya masing-masing berkaitan dengan siapa saja yg berhak mendapatkan bantuan.

Selama ini penunjukan pamong desa dapat dikatakan asal-asalan, asalkan memiliki kedekatan dengan Kepala Desa pasti dapat jadi pamong. Maka dari itu perlu adanya seleksi dalam pemilihan pamong desa, jangan asal-asalan. Kemudian juga perlu untuk mengadakan pendidikan anti korupsi bagi semua elemen masyarakat, karena tingkat korupsi bangsa ini dapat dikatakan sudah stadium akhir.

Saya termasuk orang yg tidak setuju dengan adanya Bantuan Langsung Tunai, baik itu BLT danang Desa, maupun BLT lainnya. Karena selain rawan penyelewengan, & juga tidak tepat sasaran. Masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat desa tingkat kegotongroyongannya juga tinggi, kemampuan adaptasinya juga tinggi. Terbukti pandemi Covid-19 masyarakat desa tidak terlalu terkena dampaknya. Jadi tanpa adanya Bantuan Langsung Tunai masyarakat pun masih dapat tetap dapat bertahan hidup.

Kemudian Pemilihan Kepala Desa juga sarat dengan politik uang. Jika jadi Kepala Desa dengan mengpakai strategi politik uang, maka perlu dong untuk balik modal. Karena gaji kepala desa itu kecil. Kalau cuma mengandalkan dari gaji, ya nggak akan mungkin balik modal lah. Sehingga sangat akbar kemungkinannya untuk mengerjakan korupsi.

Masyarakat desa seyogyanya juga harus pintar, jangan mata duitan. Sudah tahutrack recordcalon kepala desa nggak baik, tetap saja dipilih cuma karena mendapatkan amplop. Logika sederhana saja lah, segala sesuatu apabila diawali dengan cara yg tidak baik, maka ke depannya juga akan tidak baik.

Lalu kalau mau mencalonkan diri jadi Kepala Desa diluruskan dahulu niatnya, kalau niatnya jadi terkenal, & dihormati masyarakat. Mending jangan mencalonkan diri. Kalau mau terkenal jadilah artis, kalau mau dihormati masyarakat jadilah manusia yg bermanfaat.

Jadi ada banyak pihak yg patut untuk disalahkan kalau Bantuan Langsung Tunai danang Dikorupsi.

Tulisan ini ditulis diCangkemanpada tanggal 22 Desember 2022.
Hari ini 12:43