yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencopot poster kampanye yang menyalahi aturan. Hal itu juga berlaku untuk poster atau baliho kampanye yang memuat foto Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baliho yang memuat foto salah satu kader Partai Gerindra dari kalangan selebriti, Nuraina atau Nuri Shaden, dan Prabowo itu dipasang di jalan layang Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Baliho itu memuat tulisan "Nuraina (Nuri Shaden) Ketua DPC Gerindra Jakarta Selatan".
Sebagai Wagub DKI Jakarta, Basuki mengatakan bahwa seharusnya calon anggota legislatif dapat mematuhi aturan Pemerintah Provinsi DKI dengan tidak memasang reklame di Ibu Kota. Meskipun menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Basuki akan tetap mengambil tindakan atas pemasangan reklame dari partainya sendiri.
"Enggak ada hubungannya dengan sayalah. Kalau memang melanggar, harus kita copot," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu akan menginstruksikan kepada Satpol PP untuk menertibkan alat-alat kampanye yang tidak pada tempatnya. Ia mengatakan, saat ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan media dengan light emitting diode (LED) untuk mengganti media kampanye konvensional.
Secara terpisah, Kepala Bidang Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, pemasangan poster di daerah pengendalian harus mendapatkan izin perolehan (IP) dari Asisten Sekda Pembangunan (Asbang) DKI Wiriyatmoko. Izin pemasangan iklan tersebut hanya untuk produk.
"Yang diizinkan itu hanya untuk produk, kalau figur profil, enggak boleh. Untuk mendirikan bangunan itu izin dari Dinas P2B DKI dan izin tayang itu dari Dinas Pelayanan Pajak," kata Iwan.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Dahliah Umar mengatakan, saat ini, tahapan pemilihan umum masih dalam proses verifikasi daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif, belum penetapan daftar caleg tetap (DCT). Dengan demikian, tidak ada istilah kampanye dalam masa sekarang.
"Kalau sudah masuk tahapan pemilu dan sudah ditetapkan sebagai caleg, baru bisa dikatakan kampanye atau bisa juga sosialisasi. Itu pun harus ada ajakan memilih," ujar Dahliah sebagaimana dikutip Tribunnews.
