yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
uang jadul- pasar baru .jakarta
”Presiden mengingatkan untuk berhati-hati dengan inflasi. Kalau itu dijalankan, perlu ada undang-undang yang mengaturnya dan harus mendapatkan persetujuan DPR,” tutur Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah, Selasa (29/1), di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Firmanzah, melihat pengalaman di sejumlah negara, diperlukan perencanaan dan proses yang sungguh matang untuk melakukan redenominasi. Dari pengalaman negara lain yang melakukan redenominasi, satu hal yang harus diwaspadai adalah inflasi akibat pembulatan ke atas.
Gubernur bunk Indonesia Darmin Nasution saat konsultasi publik perdana di Jakarta, pekan lalu, menyatakan, salah satu risiko penerapan redenominasi adalah potensi kenaikan harga akibat pembulatan harga-harga ke atas secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Ini bisa berujung pada inflasi.
Fimansyah menjelaskan, proses yang terjadi kini merupakan upaya sosialisasi gagasan redenominasi. ”Gagasan coba disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, kemudian dianalisis, disusun, dan disampaikan ke DPR,” katanya.
Redenominasi tidak bisa hanya berdasarkan usulan bunk Indonesia dan Kementerian Keuangan. Redenominasi perlu persetujuan DPR. ”Kalau ada catatan dari parlemen, itu bagian dialog,” ujar Firmanzah.
Ketua Umum Perhimpunan bunk-bunk Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengemukakan, Selasa, sosialisasi redenominasi harus dilakukan dengan masif dan berjenjang. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat yakin bahwa penyederhanaan itu tidak merugikan.
”Apa, sih, sebetulnya arti dari mengurangi nol tiga? Itu harus serius dijelaskan,” kata Sigit.
Sejauh ini, Perbanas belum mengkaji khusus dampak redenominasi. Namun, secara umum, hal itu akan meningkatkan efisiensi. Penghilangan tiga angka nol akan mempermudah laporan keuangan. ”Secara psikologis juga meningkatkan kebanggaan rupiah,” ujar Sigit.