666
IndoForum Junior B
- No. Urut
- 19114
- Sejak
- 19 Jul 2007
- Pesan
- 2.522
- Nilai reaksi
- 67
- Poin
- 48
DEPOK - Konsultan perencana pembangunan Gedung B DPRD Kota Depok, berencana membangun fasilitas ruang karaoke dan biliar di "rumah rakyat" tersebut. Rencana tersebut untuk menanggapi adanya usulan dari sebagian anggota dewan untuk pengadaan fasilitas tersebut. Namun, rencana tersebut ditolak Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
"Semula usulan tersebut kami (FPKS) kira sekadar candaan di kalangan anggota dewan, tapi ternyata ditanggapi serius oleh konsultan perencana," kata anggota FPKS DPRD Kota Depok Muttaqien, kemarin.
Menurut Muttaqien, sejak awal, perencanaan pembangunan ruang karaoke dan biliar tersebut hanya melibatkan sebagian anggota dewan. Sayangnya, Muttaqien tidak bersedia menyebutkan nama dan fraksi anggota dewan yang mengusulkan fasilitas karaoke dan biliar. "Fenomena ini perlu dicermati agar masyarakat luas juga bisa memberikan penilaian," jelasnya.
Sementara itu, Ketua FPKS M Suparyono mengaku tidak tahu rencana pengadaan ruang karaoke dan biliar tersebut. "Tapi kalau benar, FPKS sudah pasti menolak. Fasilitas seperti itu belum layak dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Depok saat ini," tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Depok Mazhab HM mengatakan, tidak ada rencana pengadaan sarana hiburan yang bersifat mewah. Namun, Mazhab tidak menampik adanya usulan pengadaan ruang rehat untuk anggota dewan.
"Ruang rehat itu nantinya bisa dipakai siapa saja," tutur anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan ini. Artinya, masyarakat bisa main biliar atau berkaraoke di Gedung B DPRD Kota Depok secara gratis. Hidayat Iman, warga Kecamatan Sukmajaya, mengatakan bahwa rencana pengadaan ruang karaoke dan biliar tersebut mencerminkan sikap arogan para wakil rakyat.
Seharusnya, uang rakyat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, utamanya bagi kepentingan rakyat. "Saya yakin sekali ruang biliar dan karaoke itu nantinya hanya dinikmati anggota dewan, sementara rakyat tetap sudah menghadapi harga sembako yang terus melonjak," tandasnya.
okezone.com
"Semula usulan tersebut kami (FPKS) kira sekadar candaan di kalangan anggota dewan, tapi ternyata ditanggapi serius oleh konsultan perencana," kata anggota FPKS DPRD Kota Depok Muttaqien, kemarin.
Menurut Muttaqien, sejak awal, perencanaan pembangunan ruang karaoke dan biliar tersebut hanya melibatkan sebagian anggota dewan. Sayangnya, Muttaqien tidak bersedia menyebutkan nama dan fraksi anggota dewan yang mengusulkan fasilitas karaoke dan biliar. "Fenomena ini perlu dicermati agar masyarakat luas juga bisa memberikan penilaian," jelasnya.
Sementara itu, Ketua FPKS M Suparyono mengaku tidak tahu rencana pengadaan ruang karaoke dan biliar tersebut. "Tapi kalau benar, FPKS sudah pasti menolak. Fasilitas seperti itu belum layak dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Depok saat ini," tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Depok Mazhab HM mengatakan, tidak ada rencana pengadaan sarana hiburan yang bersifat mewah. Namun, Mazhab tidak menampik adanya usulan pengadaan ruang rehat untuk anggota dewan.
"Ruang rehat itu nantinya bisa dipakai siapa saja," tutur anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan ini. Artinya, masyarakat bisa main biliar atau berkaraoke di Gedung B DPRD Kota Depok secara gratis. Hidayat Iman, warga Kecamatan Sukmajaya, mengatakan bahwa rencana pengadaan ruang karaoke dan biliar tersebut mencerminkan sikap arogan para wakil rakyat.
Seharusnya, uang rakyat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, utamanya bagi kepentingan rakyat. "Saya yakin sekali ruang biliar dan karaoke itu nantinya hanya dinikmati anggota dewan, sementara rakyat tetap sudah menghadapi harga sembako yang terus melonjak," tandasnya.
okezone.com
... hueks cuih 
... Itu kan rumah rakyat, yang nempatin wakil rakyat, jadi boleh dong kita2 yang rakyat maen ke sana ... maen bilyard, karokean ... kalo gak boleh ya gak usah di bangun ... 
