Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Salam:
Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be well tried before you give them your confidence George Washington
Ucapan itu dihinggakan George Washington di penghujung revolusi AS kepada salah satu keponakannya yg bernama Bushrod Washington, yg saat itu mempelajari hukum di Philadelphia. Bushrod pada akhirnya menjabat di Mahkamah Agung AS. Setelah George & Martha Washington meninggal, Bushrod pun mewarisi Mount Vernon yg merupakan lahan perkebungan dari Presiden AS perdana tersebut.
Wejangan dari Washington ke keponakannya itu menunjukkan bahwa dalam mencapai suatu tujuan maupun berpolitik kita harus pandai-pandai memilih teman. Sebab teman sejati tumbuh lewat proses yg lama, & harus mengalami cobaan sebelum dapat disebut sahabat.
Prinsip seperti inilah yg agaknya terlupakan oleh mereka yg gagal mendapatkan posisi penting dalam suatu jabatan. Contohnya pada penunjukkan Panglima TNI yg baru-baru ini diumumkan.
Mengapa dapat begitu?
Sebelum kita mengulas inti dari analisis ini, mari kita tengok pemberitaan tahun lalu, tepatnya pada 3 Juli 2020. Sebuah artikel ilmiah saat itu melaporkan bahwa pengikut Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tingkat intoleransi yg sama dengan umat muslim Indonesia pada umumnya, bahkan dalam beberapa hal lebih intoleran.
Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Marcus Mietzner, pengajar ilmu politik Australian National University & Burhanuddin Muhtadi, dosen ilmu sosial & politik UIN Syarif Hidayatullah. Secara ringkas, Mietzner & Muhtadi mengatakan bahwa klaim NU sebagai penopang pluralisme & toleransi tidak sejalan dengan temuan data survei.
Sebab saat Pemilu 2019 lalu, NU sering mendeklarasikan diri sebagai pembela pluralisme & toleransi. Namun, data Mietzner & Muhtadi justru memperlihatkan bahwa beberapa akbar pengikut NU intoleran.
Data yg mereka berdua pakai adalah data Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019. Selain survei tersebut, mereka juga membandingkannya dengan data survei dari lembaga yg sama tahun 2010, 2016, & 2018. Menurut data itu, berdasarkan aspek kultur maupun politik, intoleransi beragama di Indonesia meningkat sejak 2017.
Pada 2017, keberatan kepada pendirian rumah ibadah non-Islam tercatat 48%, lalu pada 2018 & 2019 naik jadi 52% & 53%. Data LSI dari responden yg mengaku pengikut NU ternyata menunjukkan tren yg sama.
Peningkatan sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa tahun itu jadi catatan penting dalam dinamika intoleransi Indonesia. Sebab pada tahun itu, Basuki Tjahaja Purnama, mendapat sanksi penjara dengan tuduhan penistaan agama serta gagal untuk duduk kembali di kursi orang nomor 1 DKI.
Mietzner & Muhtadi menjelakan temuan peningkatan intoleransi di NU berkaitan dengan perilaku elite NU sejak ormas Islam terbesar di Indonesia itu berdiri. Elite NU merupakan pihak yg terbuka kepada pengaruh tradisi lokal, seperti menghormati leluhur. Namun keterbukaan ini berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi politik karena tujuan dari sejumlah kyai menidirikan NU pada 1926 adalah respons kepada gerakan Islam modernis Muhammadiyah yg terjadi pada 1912.
Muhammadiyah, yg mengikuti pandangan-pandangan Timur Tengah menilai praktik keagaman yg dicampuradukkan dengan tradisi lokal sebagai praktik sesat, yg tentunya mengancam eksistensi & legitimasi kyai-kyai di mata para pengikutnya.
Demi kepentingan ekonomi politik pula, pada masa awal kemerdekaan, NU cenderung berkoalisi dengan kelompok nasionalis ketimbang partai Islam. Berkat koalisi tersebut, NU mendapat jatah posisi menteri agama.
Retorika serupa dilakukan ketika NU dipimpin Gus Dur, yg dianggap paling berjasa dalam mengerjakan transformasi di tubuh NU. Gus Dur memang mengubah pandangan ideologi politik NU dari negara Islam ke model negara yg menghormati ragam agama. Namun menurut kedua peneliti, hal itu bukanlah semata karena komitmen kepada pluralisme, melainkan buah kesepakatan Gus Dur dengan pemerintahan Soeharto.
Soeharto mewajibkan Pancasila sebagai dasar organisasi supaya dapat mengontrol kekuatan Islam. NU pun menerima kewajiban itu supaya NU tetap memiliki posisi dalam pemerintahan Soeharto.
Kini, NU mengampanyekan Islam Nusantara sebagai payung bagi advokasi toleransi & pluralisme. Menurut Mietzner & Muhtadi wacana ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi-politik. Kampanye Islam Nusantara pula yg akhirnya diadopsi Presiden Jokowi guna menjelaskan konsep Islam moderat semasa kampanye. Hasilnya, Maruf Amin yg saat itu memiliki posisi tinggi di PBNU dipilih sebagai wakil presiden.
Sehingga Mietzner & Muhtadi mengambil kesimpulan bahwa wacana toleransi di tubuh NU tak dapat dilepaskan dari upaya NU melawan pesaing politik & mengamankan kepentingan politik, ketimbang gerakan organik.
Sumber :Suara [Studi Terbaru Temukan NU Ormas Intoleran, Benar Demikian?]
Pertanyaannya, apakah ada bukti dari intoleransi NU tersebut?
Mietzner & Muhtadi mengatakan pada karya ilmiah mereka bahwa peningkatan intoleransi NU terlihat jelas dari 2017 saat kasus Ahok & terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Masih teringat jelas pada kasus Ahok, bahwa ada video Maruf Amin yg mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai sumber konflik & harus dihabisi.
Menurut saya, Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak.... Maka itu.. Maka itu Ahok harus kita habisi... Itu sudah pakainya fikih siyasah namanya, ujar Maruf saat berbincang dengan beberapa ustaz.
Sumber
etik [Ma'ruf Amin Jelaskan Video Viral 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi']
Bukankah itu tidak sesuai dengan tagline NU soal terdepan dalam toleransi lewat Islam Nusantara? Bukankah itu justru menunjukkan bahwa NU sebenarnya intoleran namun demi kepentingan politik, elite NU mengaku paling toleran?
Warna asli NU yg intoleran & chauvinsime makin terlihat pada pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj 17 Oktober 2021 lalu. Saat itu Kyai Said mengatakan bahwa jabatan yg menyangkut agama, baik itu Menteri Agama maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus diduduki oleh orang NU. Pasalnya kalau tidak dipegang NU, maka akan salah semua.
Sumber :Liputan 6 [KH Said Aqil: Jabatan Agama Harus NU Semua yg Pegang, Kalau Tidak Salah Semua Nanti]
Pernyataan tersebut pun makin diperkuat oleh ucapan Menag Yaqut yg membantah Kemenag adalah hadiah untuk umat Islam. Menurut Ketua GP Ansor ini, Kemenag justru didirikan sebagai hadiah bagi NU.
Sumber :CNN Indonesia [Yaqut Kontroversial, Anwar Abbas Serukan Pembubaran Kemenag]
Tentu banyak yg akan membantah soal intoleransi NU, namun ketiga pernyataan dari elite NU yg sudah dipaparkan di atas justru makin memperkuat penelitian dari Mietzner & Muhtadi bahwa NU sebenarnya ormas Islam yg intoleran namun mengusung tagline Islam Nusantara & paling toleran cuma demi kepentingan politik, bukan sikap organik.
Sikap intoleransi ini tidak akan jadi masalah kalau dalam lingkup kelompok. Akan tetapi, dalam lingkup suatu negara, sikap yg mementingkan chauvinsime - sektarianisme kelompok tersebut amat berbahaya, khususnya bagi rakyat Indonesia yg bersifat plural.
Itulah mengapa, Presiden Jokowi justru memilih KSAD Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yg baru.
Loh, apa hubungannya dengan penunjukkan Panglima TNI?
Kita ketahui, pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi, ia terus menerus menekankan pentingnya Indonesia sebagai negara maritim. Tapi mengapa selama kepemimpinannya, ia belum pernah menunjuk Panglima TNI dari matra laut? Bukankah semestinya setelah Panglima TNI Hadi, ia memilih KSAL Yudo Margono jadi Panglima TNI baru? Selain tradisi rotasi antar matra yg semestinya giliran matra laut, juga soal keharapan dari presiden memperkuat Indonesia dalam bidang maritim.
Ada banyak faktor yg jadi pertimbangan, mulai dari soal penanganan terorisme, hingga pergerakan geopolitik di perairan dalam Indonesia. Namun, faktor yg jadi sorotan di tulisan kali ini adalah soal kedekatan KSAL dengan NU.
Pada 19 September 2021 lalu, Wapres Maruf Amin sempat salah ucap menyebut KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI. "Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yg diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf.
Sumber :Tempo [Cerita Ma'ruf Amin Panggil KSAL Yudo Margono Sebagai Panglima TNI]
Jubir Wapres Masduki Baidlowi lantas mengklarifikasi ucapan wapres sebagai salah ucap biasa & meminta agat tak dianggap serius.
Namun dalam politik, momen seperti itu justru menunjukkan bahwa ada kedekatan antara NU dengan KSAL. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam mendapatkan kursi Panglima TNI, KSAL sudah mendapatkan dukungan dari Wapres, yg berarti dukungan dari NU.
KSAL & NU tengah membentuk simbiosis politik, dimana KSAL berharap jalannya menuju Panglima TNI semakin mulus & NU berharap kepentingan politiknya nanti kalau KSAL jadi Panglima TNI akan semakin mudah dilaksanakan.
Sumber :Tempo [Cerita Ma'ruf Amin Panggil KSAL Yudo Margono Sebagai Panglima TNI]
Namun, pihak istana tidak akan mau, kepentingan negara disetir oleh ormas yg intoleran, bukan? Padahal mungkin kalau KSAL fokus pada tugasnya semata, dialah yg dipilih jadi Panglima TNI.
Kini, sepeninggal Jenderal Andika jadi Panglima TNI, tentu jadi pertanyaan, siapa yg akan menduduki posisi orang nomor wahid di Angkatan Darat?
Ada dua naman perwira tinggi TNI bintang tiga yg menguat, yakni Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman & Kasum TNI Letjen Eko Margiyono.
Sumberetik [Letjen Dudung Abdurachman Vs Letjen Eko Margiyono di Bursa KSAD]
Jika kita melihat sikap istana yg tidak harapkan ormas intoleran mendapatkan kekuatan yg lebih akbar dalam politik, maka KSAD baru tidak akan jatuh ke tangan Pangkostrad, melainkan ke Kasum TNI.
Sebab pada 5 Oktober 2021 lalu, Pangkostrad Dudung ternyata mengunjungi Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj. Bertepatan pula dengan momentum peringatan HUT ke-76 TNI.
Sumber :Sindonews [Letjen TNI Dudung Abdurachman Temui Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ada Apa?]
Setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada 13 Oktober 2021, di acara pelepasan secara simbolis 183 ribu paket sembako dari alumni AKABRI 89 di Mabes TNI Cilangkap, ada pemandangan menarik. Yakni di acara yg notabenenya adalah acara Angkatan, ada Ketum PBNU Said Aqil turut serta.
Saat itu Panglima Hadi & Kyai Said berpamitan dengan para perwira tinggi TNI-Polri alumni AKABRI 89. Panglima Hadi sempat berkelakar terkait pelaksanaan vaksinasi yg masih berlangsung di Mabes TNI bahwa ia mau jalan dulu dengan Pak Kyai, nanti ia doakan dari atas.
Sumber :Tribunnews [Panglima TNI Supiri Ketum PBNU: 'Saya sama Pak Kiai mau Jalan dulu, nanti Saya Doakan dari Atas']
Ucapan tersebut kemungkinan akbar adalah kode, bahwa Kasum TNI yg turut serta saat itu adalah pihak yg Panglima TNI doakan untuk menggantikan posisi Andika Perkasa. Itu adalah kode kepada Said Aqil bahwa Panglima TNI justru mendukung Letjen Eko Margiyono ketimbang Letjen Dudung yg sudah merapat pada ormas intoleran.
Oleh karena itu, seandainya analisa tentang istana yg berupaya menjauh dari kepentingan ormas intoleran tepat, maka mustahil Letjen Dudung jadi KSAD. KSAL yg semestinya sejalan dengan impian kekuatan maritim Jokowi serta tradisi rotasi antar matra saja dapat gagal dalam bursa Panglima TNI akibat salah memilih teman, apalagi Pangkostrad Dudung Abdurachman.
Hari ini 21:10
Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be well tried before you give them your confidence George Washington
Ucapan itu dihinggakan George Washington di penghujung revolusi AS kepada salah satu keponakannya yg bernama Bushrod Washington, yg saat itu mempelajari hukum di Philadelphia. Bushrod pada akhirnya menjabat di Mahkamah Agung AS. Setelah George & Martha Washington meninggal, Bushrod pun mewarisi Mount Vernon yg merupakan lahan perkebungan dari Presiden AS perdana tersebut.
Wejangan dari Washington ke keponakannya itu menunjukkan bahwa dalam mencapai suatu tujuan maupun berpolitik kita harus pandai-pandai memilih teman. Sebab teman sejati tumbuh lewat proses yg lama, & harus mengalami cobaan sebelum dapat disebut sahabat.
Prinsip seperti inilah yg agaknya terlupakan oleh mereka yg gagal mendapatkan posisi penting dalam suatu jabatan. Contohnya pada penunjukkan Panglima TNI yg baru-baru ini diumumkan.
Mengapa dapat begitu?
Sebelum kita mengulas inti dari analisis ini, mari kita tengok pemberitaan tahun lalu, tepatnya pada 3 Juli 2020. Sebuah artikel ilmiah saat itu melaporkan bahwa pengikut Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tingkat intoleransi yg sama dengan umat muslim Indonesia pada umumnya, bahkan dalam beberapa hal lebih intoleran.
Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Marcus Mietzner, pengajar ilmu politik Australian National University & Burhanuddin Muhtadi, dosen ilmu sosial & politik UIN Syarif Hidayatullah. Secara ringkas, Mietzner & Muhtadi mengatakan bahwa klaim NU sebagai penopang pluralisme & toleransi tidak sejalan dengan temuan data survei.
Sebab saat Pemilu 2019 lalu, NU sering mendeklarasikan diri sebagai pembela pluralisme & toleransi. Namun, data Mietzner & Muhtadi justru memperlihatkan bahwa beberapa akbar pengikut NU intoleran.
Data yg mereka berdua pakai adalah data Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019. Selain survei tersebut, mereka juga membandingkannya dengan data survei dari lembaga yg sama tahun 2010, 2016, & 2018. Menurut data itu, berdasarkan aspek kultur maupun politik, intoleransi beragama di Indonesia meningkat sejak 2017.
Pada 2017, keberatan kepada pendirian rumah ibadah non-Islam tercatat 48%, lalu pada 2018 & 2019 naik jadi 52% & 53%. Data LSI dari responden yg mengaku pengikut NU ternyata menunjukkan tren yg sama.
Peningkatan sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa tahun itu jadi catatan penting dalam dinamika intoleransi Indonesia. Sebab pada tahun itu, Basuki Tjahaja Purnama, mendapat sanksi penjara dengan tuduhan penistaan agama serta gagal untuk duduk kembali di kursi orang nomor 1 DKI.
Mietzner & Muhtadi menjelakan temuan peningkatan intoleransi di NU berkaitan dengan perilaku elite NU sejak ormas Islam terbesar di Indonesia itu berdiri. Elite NU merupakan pihak yg terbuka kepada pengaruh tradisi lokal, seperti menghormati leluhur. Namun keterbukaan ini berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi politik karena tujuan dari sejumlah kyai menidirikan NU pada 1926 adalah respons kepada gerakan Islam modernis Muhammadiyah yg terjadi pada 1912.
Muhammadiyah, yg mengikuti pandangan-pandangan Timur Tengah menilai praktik keagaman yg dicampuradukkan dengan tradisi lokal sebagai praktik sesat, yg tentunya mengancam eksistensi & legitimasi kyai-kyai di mata para pengikutnya.
Demi kepentingan ekonomi politik pula, pada masa awal kemerdekaan, NU cenderung berkoalisi dengan kelompok nasionalis ketimbang partai Islam. Berkat koalisi tersebut, NU mendapat jatah posisi menteri agama.
Retorika serupa dilakukan ketika NU dipimpin Gus Dur, yg dianggap paling berjasa dalam mengerjakan transformasi di tubuh NU. Gus Dur memang mengubah pandangan ideologi politik NU dari negara Islam ke model negara yg menghormati ragam agama. Namun menurut kedua peneliti, hal itu bukanlah semata karena komitmen kepada pluralisme, melainkan buah kesepakatan Gus Dur dengan pemerintahan Soeharto.
Soeharto mewajibkan Pancasila sebagai dasar organisasi supaya dapat mengontrol kekuatan Islam. NU pun menerima kewajiban itu supaya NU tetap memiliki posisi dalam pemerintahan Soeharto.
Kini, NU mengampanyekan Islam Nusantara sebagai payung bagi advokasi toleransi & pluralisme. Menurut Mietzner & Muhtadi wacana ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi-politik. Kampanye Islam Nusantara pula yg akhirnya diadopsi Presiden Jokowi guna menjelaskan konsep Islam moderat semasa kampanye. Hasilnya, Maruf Amin yg saat itu memiliki posisi tinggi di PBNU dipilih sebagai wakil presiden.
Sehingga Mietzner & Muhtadi mengambil kesimpulan bahwa wacana toleransi di tubuh NU tak dapat dilepaskan dari upaya NU melawan pesaing politik & mengamankan kepentingan politik, ketimbang gerakan organik.
Sumber :Suara [Studi Terbaru Temukan NU Ormas Intoleran, Benar Demikian?]
Pertanyaannya, apakah ada bukti dari intoleransi NU tersebut?
Mietzner & Muhtadi mengatakan pada karya ilmiah mereka bahwa peningkatan intoleransi NU terlihat jelas dari 2017 saat kasus Ahok & terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Masih teringat jelas pada kasus Ahok, bahwa ada video Maruf Amin yg mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai sumber konflik & harus dihabisi.
Menurut saya, Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak.... Maka itu.. Maka itu Ahok harus kita habisi... Itu sudah pakainya fikih siyasah namanya, ujar Maruf saat berbincang dengan beberapa ustaz.
Sumber
etik [Ma'ruf Amin Jelaskan Video Viral 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi']Bukankah itu tidak sesuai dengan tagline NU soal terdepan dalam toleransi lewat Islam Nusantara? Bukankah itu justru menunjukkan bahwa NU sebenarnya intoleran namun demi kepentingan politik, elite NU mengaku paling toleran?
Warna asli NU yg intoleran & chauvinsime makin terlihat pada pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj 17 Oktober 2021 lalu. Saat itu Kyai Said mengatakan bahwa jabatan yg menyangkut agama, baik itu Menteri Agama maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus diduduki oleh orang NU. Pasalnya kalau tidak dipegang NU, maka akan salah semua.
Sumber :Liputan 6 [KH Said Aqil: Jabatan Agama Harus NU Semua yg Pegang, Kalau Tidak Salah Semua Nanti]
Pernyataan tersebut pun makin diperkuat oleh ucapan Menag Yaqut yg membantah Kemenag adalah hadiah untuk umat Islam. Menurut Ketua GP Ansor ini, Kemenag justru didirikan sebagai hadiah bagi NU.
Sumber :CNN Indonesia [Yaqut Kontroversial, Anwar Abbas Serukan Pembubaran Kemenag]
Tentu banyak yg akan membantah soal intoleransi NU, namun ketiga pernyataan dari elite NU yg sudah dipaparkan di atas justru makin memperkuat penelitian dari Mietzner & Muhtadi bahwa NU sebenarnya ormas Islam yg intoleran namun mengusung tagline Islam Nusantara & paling toleran cuma demi kepentingan politik, bukan sikap organik.
Sikap intoleransi ini tidak akan jadi masalah kalau dalam lingkup kelompok. Akan tetapi, dalam lingkup suatu negara, sikap yg mementingkan chauvinsime - sektarianisme kelompok tersebut amat berbahaya, khususnya bagi rakyat Indonesia yg bersifat plural.
Itulah mengapa, Presiden Jokowi justru memilih KSAD Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yg baru.
Loh, apa hubungannya dengan penunjukkan Panglima TNI?
Kita ketahui, pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi, ia terus menerus menekankan pentingnya Indonesia sebagai negara maritim. Tapi mengapa selama kepemimpinannya, ia belum pernah menunjuk Panglima TNI dari matra laut? Bukankah semestinya setelah Panglima TNI Hadi, ia memilih KSAL Yudo Margono jadi Panglima TNI baru? Selain tradisi rotasi antar matra yg semestinya giliran matra laut, juga soal keharapan dari presiden memperkuat Indonesia dalam bidang maritim.
Ada banyak faktor yg jadi pertimbangan, mulai dari soal penanganan terorisme, hingga pergerakan geopolitik di perairan dalam Indonesia. Namun, faktor yg jadi sorotan di tulisan kali ini adalah soal kedekatan KSAL dengan NU.
Pada 19 September 2021 lalu, Wapres Maruf Amin sempat salah ucap menyebut KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI. "Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yg diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf.
Sumber :Tempo [Cerita Ma'ruf Amin Panggil KSAL Yudo Margono Sebagai Panglima TNI]
Jubir Wapres Masduki Baidlowi lantas mengklarifikasi ucapan wapres sebagai salah ucap biasa & meminta agat tak dianggap serius.
Namun dalam politik, momen seperti itu justru menunjukkan bahwa ada kedekatan antara NU dengan KSAL. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam mendapatkan kursi Panglima TNI, KSAL sudah mendapatkan dukungan dari Wapres, yg berarti dukungan dari NU.
KSAL & NU tengah membentuk simbiosis politik, dimana KSAL berharap jalannya menuju Panglima TNI semakin mulus & NU berharap kepentingan politiknya nanti kalau KSAL jadi Panglima TNI akan semakin mudah dilaksanakan.
Sumber :Tempo [Cerita Ma'ruf Amin Panggil KSAL Yudo Margono Sebagai Panglima TNI]
Namun, pihak istana tidak akan mau, kepentingan negara disetir oleh ormas yg intoleran, bukan? Padahal mungkin kalau KSAL fokus pada tugasnya semata, dialah yg dipilih jadi Panglima TNI.
Kini, sepeninggal Jenderal Andika jadi Panglima TNI, tentu jadi pertanyaan, siapa yg akan menduduki posisi orang nomor wahid di Angkatan Darat?
Ada dua naman perwira tinggi TNI bintang tiga yg menguat, yakni Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman & Kasum TNI Letjen Eko Margiyono.
Sumber
etik [Letjen Dudung Abdurachman Vs Letjen Eko Margiyono di Bursa KSAD]Jika kita melihat sikap istana yg tidak harapkan ormas intoleran mendapatkan kekuatan yg lebih akbar dalam politik, maka KSAD baru tidak akan jatuh ke tangan Pangkostrad, melainkan ke Kasum TNI.
Sebab pada 5 Oktober 2021 lalu, Pangkostrad Dudung ternyata mengunjungi Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj. Bertepatan pula dengan momentum peringatan HUT ke-76 TNI.
Sumber :Sindonews [Letjen TNI Dudung Abdurachman Temui Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ada Apa?]
Setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada 13 Oktober 2021, di acara pelepasan secara simbolis 183 ribu paket sembako dari alumni AKABRI 89 di Mabes TNI Cilangkap, ada pemandangan menarik. Yakni di acara yg notabenenya adalah acara Angkatan, ada Ketum PBNU Said Aqil turut serta.
Saat itu Panglima Hadi & Kyai Said berpamitan dengan para perwira tinggi TNI-Polri alumni AKABRI 89. Panglima Hadi sempat berkelakar terkait pelaksanaan vaksinasi yg masih berlangsung di Mabes TNI bahwa ia mau jalan dulu dengan Pak Kyai, nanti ia doakan dari atas.
Sumber :Tribunnews [Panglima TNI Supiri Ketum PBNU: 'Saya sama Pak Kiai mau Jalan dulu, nanti Saya Doakan dari Atas']
Ucapan tersebut kemungkinan akbar adalah kode, bahwa Kasum TNI yg turut serta saat itu adalah pihak yg Panglima TNI doakan untuk menggantikan posisi Andika Perkasa. Itu adalah kode kepada Said Aqil bahwa Panglima TNI justru mendukung Letjen Eko Margiyono ketimbang Letjen Dudung yg sudah merapat pada ormas intoleran.
Oleh karena itu, seandainya analisa tentang istana yg berupaya menjauh dari kepentingan ormas intoleran tepat, maka mustahil Letjen Dudung jadi KSAD. KSAL yg semestinya sejalan dengan impian kekuatan maritim Jokowi serta tradisi rotasi antar matra saja dapat gagal dalam bursa Panglima TNI akibat salah memilih teman, apalagi Pangkostrad Dudung Abdurachman.
Hari ini 21:10