Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Ahok & Menteri Erick:
Sudah bukan rahasia lagi, bahwa PT Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (Pertamina) sering merugi. Kebanyakan orang mungkin merasa kerugian Pertamina sebagai hal yg wajar. Apalagi perusahaan yg dibesarkan pada era Orde Baru ini memang bertugas menyediakan kebutuhan bahan bakar & gas di Indonesia yg diiringi dengan fungsi Public Service Obligation (PSO) berupa penyaluran harga BBM/BBG di bawah harga pasar, termasuk program BBM satu harga.
Namun, bukankah semestinya konsumsi BBM lewat fungsi PSO tidak jadi alasan Pertamina merugi, khususnya ketika kerugian terjadi di era pandemi seperti saat ini.
Diketahui PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar 767,92 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,3 triliun pada semester I 2020. Pada 25 Agustus 2020, Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengungkapkan penurunan lifting minyak merupakan penyumbang terbesar kepada penurunan penjualan ekspor migas, hal ini lah yg menyebabkan Pertamina merugi.
Fahmy menambahkan, semestinya pendapatan penjualan BBM dapat meningkat sebab Pertamina tidak menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia terpuruk selama 2020.
Dalam kondisi yg merugi itu, keputusan Pertamina untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri pada semester II 2020 akan menciptakan jurang kerugian makin dalam. Sebab investasi tersebut tidak dibiayai dari sumber internal laba ditahan, melainkan dari sumber eksternal berupa utang, yg akan semakin memperbesar biaya kembang sehingga memperberat kerugian.
Sumber
etik [Menganalisa Rugi Pertamina Rp 11 Triliun]
Keputusan blunder Pertamina akuisisi ladang minyak di luar negeri dengan cara berutang jadi salah satu poin yg ditekankan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membongkar kebobrokan kondisi perusahaan BUMN yg tengah ia awasi.
Ahok menyebutkan Pertamina kini memiliki utang 16 miliar dollar AS. Tapi, direksinya memiliki kebiasaan untuk terus mencari pinjaman. Uang itu katanya untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri, padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yg berpotensi memiliki migas di dalamnya.
"Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yg berpotensi punya minyak & gas. Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?" tutur Ahok.
Selain itu, Ahok juga menyinggung tentang Dewan Direksi Pertamina mengerjakan lobi ke menteri untuk pergantian direksi, gaji yg tidak sesuai dengan jabatan, hingga proses proyek-proyek kilang Pertamina yg menggantung.
Ketika ditanyakan komentarnya tentang hal ini, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga cuma menjawab singkat tentang tugas Komisaris & enggan berkomentar menanggapi kritik yg dilontarkan Ahok.
Sumber :Kumparan [Ahok Bongkar Aib Pertamina, Sebut Direksi Lobi Menteri & Hobi Utang]
Sehingga kita dapat simpulkan, bahwa faktanya Pertamina yg terbiasa hidup di zaman Orba, mengandalkan utang dari bunk BUMN & utang luar negeri ketimbang meningkatkan produktivitas & kinerja keuangan. Kebobrokan lain yg dilontarkan Ahok & keengganan Kementerian BUMN dalam memberikan komentar pun dapat jadi citra kondisi BUMN lainnya : Profesionalisme di perusahaan-perusahaan BUMN adalah sesuatu yg langka.
Lantas mengapa semua ini dapat terjadi? Mengapa negeri ini mengalami krisis profesionalisme BUMN? Hal ini karena sedari dulu hingga kini perusahaan negara kerap dijadikan lahan penggalangan dana oleh partai politik alias Money Politics. Proyek-proyek akbar di perusahaan negara, sering jadi incaran parpol.
Hal ini pernah diungkapkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia menyatakan bahwa terjunnya partai politik dalam proyek BUMN mengpakai banyak modus, mulai dari menolong meloloskan anggaran untuk proyek BUMN kemudian mendapatkan kickback fee, hingga ikut bermain langsung dengan membawa perusahaan mereka dalam mengambil proyek tertentu. Partai-partai besar, khususnya partai penguasa, mengamankan proyek di BUMN dengan menempatkan orang.
Sebagai informasi, pernyataan ini dihinggakan Said Didu pada tahun 2011 silam.
Sumber :Tempo [BUMN Biasa Jadi Sapi Perah Partai Politik]
Coba anda semua bayangkan, apa yg diutarakan Ahok sudah dbeberkan Said Didu 9 tahun yg lalu. Ternyata kondisi masih tak berubah. BUMN-BUMN hampir semuanya jadi sapi perah Money Politics melalui modus proposal pengadaan yg diajukan politikus & DPR melalui program CSR BUMN atau dana iklan BUMN, apalagi sebentar lagi Pilkada.
Oleh karena itu, sudah saatnya praktik ini berhenti kalau harap BUMN tak melulu jadi sapi perah, meninggalkan nilai-nilai tradisional yg sudah tertanam lama sejak zaman Orba, & bertransformasi jadi perusahaan-perusahan pelat merah yg profesional. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan politisi sering saja dapat memanfaatkan celah yg ada lewat kekuatan politik.
Sederhana, bubarkan saja Kementerian BUMN supaya tidak ada satupun yg dapat mengontrol perusahaan pelat merah meski presiden sekalipun.
Hal ini diungkapkan Ahok lewat akun POIN di YouTube. Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti jadi Super Holding seperti Temasek yg ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yg membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi jadi Indonesia Incorporation. "Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," katanya.
Sumberetik [Ahok Bicara soal Superholding BUMN]
Dengan mengatakan lain, Super Holding BUMN menggantikan Kementerian BUMN adalah cara mengoptimalkan kinerja & profesionalitas BUMN dengan mengikuti model Temasek di Singapura & Khazanah Nasonal Berhad di Malaysia.
Lantas bagaimana cara kerjanya? Kita dapat ambil contoh di Super holding Temasek. Perusahaan-perusahaan yg tergabung dalam super holding Temasek awalnya diatur oleh Pemerintah Singapura. Namun pada 25 Juni 1974, perusahaan-perusahaan negara tersebut bergabung membentuk Temasek dengan acuan Undang-Undang Perusahaan Singapura. Tujuan dari Temasek adalah memiliki & mengatur investasi secara komersial, sehingga Kementerian Keuangan, Perdagangan, & Industri Singapura dapat fokus dalam perannya menciptakan kebijakan.
Di sisi Temasek, mereka cukup diawasi Undang-Undang Perusahaan Singapura & bukan bagian dari lembaga pemerintah maupun parlemen. Sehingga perusahaan dapat fokus & profesional tanpa campur tangan pihak manapun.
Sebagai informasi, holding adalah perusahaan induk yg membawahi beberapa perusahaan lain yg berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding adalah gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut. Holding juga dapat diartikan sebagai perusahaan yg bertujuan untuk memiliki saham di perusahaan lain & mengatur perusahaan lain itu.
Contoh lainnya tipe perusahaan serupa dapat kita lihat pada beberapa perusahaan Jepang yg termasuk ke dalam Institusi Pemerintah Independen, yakni institusi atau perusahaan yg diberikan autonomi spesifik oleh pemerintah dalam mengelola bisnis atau pengelolaannya, seperti (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), JETRO (Japan External Trade Organization), & JBIC (Japan bunk for International Cooperation).
Namun ternyata pembubaran BUM tidak sesederhana itu. Pendapat Ahok tentang pembentukan Super Holding BUMN tentunya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Seperti pihak BUMN Arya Sinulingga yg mengatakan Kementerian BUMN tak mau terburu-buru merealisasikan rencana tersebut.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding, Itu ide akbar memang ya, tetapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini. Jadi masih jauh itu, pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali," mengatakan Arya pada 16 September 2020.
Bahkan komentar Ahok tentang Pertamina & Kementerian BUMN menyebabkan anggota Komisi VI DPR yg membidangi BUMN, Andre Rosiade mengusulkan Ahok dicopot dari jabatannya. Alasannya karena menimbulkan kegaduhan sementara ia menilai kinerja yg bersangkutan biasa-biasa saja.
Sumber :Kumparan [Usai Kritik Direksi Pertamina, Ahok Dikritik Balik Bikin Gaduh Diminta Dicopot]
Tentu dengan banyaknya kepentingan politik di tubuh BUMN, kita sudah dapat menebak berbagi tantangan yg akan diterima Ahok. Saat ini usulan Ahok mungkin banyak resistensi dari Politikus & DPR terkait kepentingan money politics Pilkada.
Akan tetapi akbar kemungkinan usulan Ahok ini akan memiliki momentum pada Akhir Tahun. Saat dimana angka Corona naik atau turun lalu Ekonomi RI tetap Minus. Saat itu pula Erick Thohir sebagai Ketua Komite Covid-19 berada di ujung tanduk, sekaligus terancam kena Reshuffle setelah Pilkada. Momen reshuffle BUMN saat ekonomi RI terpuruk di awal 2021 inilah yg jadi momentum untuk membubarkan Kementerian BUMN.
Hari ini 16:10
Sudah bukan rahasia lagi, bahwa PT Pertambangan Minyak & Gas Bumi Negara (Pertamina) sering merugi. Kebanyakan orang mungkin merasa kerugian Pertamina sebagai hal yg wajar. Apalagi perusahaan yg dibesarkan pada era Orde Baru ini memang bertugas menyediakan kebutuhan bahan bakar & gas di Indonesia yg diiringi dengan fungsi Public Service Obligation (PSO) berupa penyaluran harga BBM/BBG di bawah harga pasar, termasuk program BBM satu harga.
Namun, bukankah semestinya konsumsi BBM lewat fungsi PSO tidak jadi alasan Pertamina merugi, khususnya ketika kerugian terjadi di era pandemi seperti saat ini.
Diketahui PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar 767,92 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,3 triliun pada semester I 2020. Pada 25 Agustus 2020, Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengungkapkan penurunan lifting minyak merupakan penyumbang terbesar kepada penurunan penjualan ekspor migas, hal ini lah yg menyebabkan Pertamina merugi.
Fahmy menambahkan, semestinya pendapatan penjualan BBM dapat meningkat sebab Pertamina tidak menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia terpuruk selama 2020.
Dalam kondisi yg merugi itu, keputusan Pertamina untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri pada semester II 2020 akan menciptakan jurang kerugian makin dalam. Sebab investasi tersebut tidak dibiayai dari sumber internal laba ditahan, melainkan dari sumber eksternal berupa utang, yg akan semakin memperbesar biaya kembang sehingga memperberat kerugian.
Sumber
etik [Menganalisa Rugi Pertamina Rp 11 Triliun]Keputusan blunder Pertamina akuisisi ladang minyak di luar negeri dengan cara berutang jadi salah satu poin yg ditekankan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membongkar kebobrokan kondisi perusahaan BUMN yg tengah ia awasi.
Ahok menyebutkan Pertamina kini memiliki utang 16 miliar dollar AS. Tapi, direksinya memiliki kebiasaan untuk terus mencari pinjaman. Uang itu katanya untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri, padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yg berpotensi memiliki migas di dalamnya.
"Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yg berpotensi punya minyak & gas. Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?" tutur Ahok.
Selain itu, Ahok juga menyinggung tentang Dewan Direksi Pertamina mengerjakan lobi ke menteri untuk pergantian direksi, gaji yg tidak sesuai dengan jabatan, hingga proses proyek-proyek kilang Pertamina yg menggantung.
Ketika ditanyakan komentarnya tentang hal ini, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga cuma menjawab singkat tentang tugas Komisaris & enggan berkomentar menanggapi kritik yg dilontarkan Ahok.
Sumber :Kumparan [Ahok Bongkar Aib Pertamina, Sebut Direksi Lobi Menteri & Hobi Utang]
Sehingga kita dapat simpulkan, bahwa faktanya Pertamina yg terbiasa hidup di zaman Orba, mengandalkan utang dari bunk BUMN & utang luar negeri ketimbang meningkatkan produktivitas & kinerja keuangan. Kebobrokan lain yg dilontarkan Ahok & keengganan Kementerian BUMN dalam memberikan komentar pun dapat jadi citra kondisi BUMN lainnya : Profesionalisme di perusahaan-perusahaan BUMN adalah sesuatu yg langka.
Lantas mengapa semua ini dapat terjadi? Mengapa negeri ini mengalami krisis profesionalisme BUMN? Hal ini karena sedari dulu hingga kini perusahaan negara kerap dijadikan lahan penggalangan dana oleh partai politik alias Money Politics. Proyek-proyek akbar di perusahaan negara, sering jadi incaran parpol.
Hal ini pernah diungkapkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia menyatakan bahwa terjunnya partai politik dalam proyek BUMN mengpakai banyak modus, mulai dari menolong meloloskan anggaran untuk proyek BUMN kemudian mendapatkan kickback fee, hingga ikut bermain langsung dengan membawa perusahaan mereka dalam mengambil proyek tertentu. Partai-partai besar, khususnya partai penguasa, mengamankan proyek di BUMN dengan menempatkan orang.
Sebagai informasi, pernyataan ini dihinggakan Said Didu pada tahun 2011 silam.
Sumber :Tempo [BUMN Biasa Jadi Sapi Perah Partai Politik]
Coba anda semua bayangkan, apa yg diutarakan Ahok sudah dbeberkan Said Didu 9 tahun yg lalu. Ternyata kondisi masih tak berubah. BUMN-BUMN hampir semuanya jadi sapi perah Money Politics melalui modus proposal pengadaan yg diajukan politikus & DPR melalui program CSR BUMN atau dana iklan BUMN, apalagi sebentar lagi Pilkada.
Oleh karena itu, sudah saatnya praktik ini berhenti kalau harap BUMN tak melulu jadi sapi perah, meninggalkan nilai-nilai tradisional yg sudah tertanam lama sejak zaman Orba, & bertransformasi jadi perusahaan-perusahan pelat merah yg profesional. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan politisi sering saja dapat memanfaatkan celah yg ada lewat kekuatan politik.
Sederhana, bubarkan saja Kementerian BUMN supaya tidak ada satupun yg dapat mengontrol perusahaan pelat merah meski presiden sekalipun.
Hal ini diungkapkan Ahok lewat akun POIN di YouTube. Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti jadi Super Holding seperti Temasek yg ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yg membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi jadi Indonesia Incorporation. "Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," katanya.
Sumber
etik [Ahok Bicara soal Superholding BUMN]Dengan mengatakan lain, Super Holding BUMN menggantikan Kementerian BUMN adalah cara mengoptimalkan kinerja & profesionalitas BUMN dengan mengikuti model Temasek di Singapura & Khazanah Nasonal Berhad di Malaysia.
Lantas bagaimana cara kerjanya? Kita dapat ambil contoh di Super holding Temasek. Perusahaan-perusahaan yg tergabung dalam super holding Temasek awalnya diatur oleh Pemerintah Singapura. Namun pada 25 Juni 1974, perusahaan-perusahaan negara tersebut bergabung membentuk Temasek dengan acuan Undang-Undang Perusahaan Singapura. Tujuan dari Temasek adalah memiliki & mengatur investasi secara komersial, sehingga Kementerian Keuangan, Perdagangan, & Industri Singapura dapat fokus dalam perannya menciptakan kebijakan.
Di sisi Temasek, mereka cukup diawasi Undang-Undang Perusahaan Singapura & bukan bagian dari lembaga pemerintah maupun parlemen. Sehingga perusahaan dapat fokus & profesional tanpa campur tangan pihak manapun.
Sebagai informasi, holding adalah perusahaan induk yg membawahi beberapa perusahaan lain yg berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding adalah gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut. Holding juga dapat diartikan sebagai perusahaan yg bertujuan untuk memiliki saham di perusahaan lain & mengatur perusahaan lain itu.
Contoh lainnya tipe perusahaan serupa dapat kita lihat pada beberapa perusahaan Jepang yg termasuk ke dalam Institusi Pemerintah Independen, yakni institusi atau perusahaan yg diberikan autonomi spesifik oleh pemerintah dalam mengelola bisnis atau pengelolaannya, seperti (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), JETRO (Japan External Trade Organization), & JBIC (Japan bunk for International Cooperation).
Namun ternyata pembubaran BUM tidak sesederhana itu. Pendapat Ahok tentang pembentukan Super Holding BUMN tentunya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Seperti pihak BUMN Arya Sinulingga yg mengatakan Kementerian BUMN tak mau terburu-buru merealisasikan rencana tersebut.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding, Itu ide akbar memang ya, tetapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini. Jadi masih jauh itu, pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali," mengatakan Arya pada 16 September 2020.
Bahkan komentar Ahok tentang Pertamina & Kementerian BUMN menyebabkan anggota Komisi VI DPR yg membidangi BUMN, Andre Rosiade mengusulkan Ahok dicopot dari jabatannya. Alasannya karena menimbulkan kegaduhan sementara ia menilai kinerja yg bersangkutan biasa-biasa saja.
Sumber :Kumparan [Usai Kritik Direksi Pertamina, Ahok Dikritik Balik Bikin Gaduh Diminta Dicopot]
Tentu dengan banyaknya kepentingan politik di tubuh BUMN, kita sudah dapat menebak berbagi tantangan yg akan diterima Ahok. Saat ini usulan Ahok mungkin banyak resistensi dari Politikus & DPR terkait kepentingan money politics Pilkada.
Akan tetapi akbar kemungkinan usulan Ahok ini akan memiliki momentum pada Akhir Tahun. Saat dimana angka Corona naik atau turun lalu Ekonomi RI tetap Minus. Saat itu pula Erick Thohir sebagai Ketua Komite Covid-19 berada di ujung tanduk, sekaligus terancam kena Reshuffle setelah Pilkada. Momen reshuffle BUMN saat ekonomi RI terpuruk di awal 2021 inilah yg jadi momentum untuk membubarkan Kementerian BUMN.
Hari ini 16:10