Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Rusdi Masse & Ahmad Ali:
Indonesia negara agraris. Sedari dulu sebutan itu sudah melekat di benak masyarakat. Negeri yg beberapa akbar penduduknya bekerja di sektor pertanian & negeri yg memiliki potensi sumber alam akbar untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan nasional untuk rakyatnya.
Namun pelbagai impor produk pertanian menciptakan kita ragu. Apakah negeri ini masih jadi negara agraris? Bahkan sudah bukan rahasia lagi kalau produk hortikultura, khususnya buah & sayuran di pasar Indonesia dikuasai produk impor. Mengapa ini dapat terjadi? Apakah petani kita kurang? Ataukah teknologi pertanian kita belum memadai? Atau jangan-jangan ada pihak yg sengaja menahan kemajuan pertanian demi cuan.
Usut punya usut ternyata tidak majunya pertanian Indonesia ada andil akbar dari jatah preman yg harapkan cuan dari buah impor. Berdasarkan Laporan Investigasi Tempo edisi 02 November 2020, diduga Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali & Ketua Bidang Organisasi DPP Partai NasDem Rusdi Masse memperdagangkan pengaruh sebagai anggota DPR & petinggi Partai NasDem demi mendapatkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian & Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Investigasi Tempo tersebut memaparkan keterlibatan Ahmad Ali & Rusdi Masse dalam penerbitan kedua dokumen yg dibutuhkan pengusaha importir produk hortikultura & buah-buahan. Dengan cara memperdagangkan pengaruhnya, kedua politisi NasDem itu mewajibkan para pengusaha impor menyetor uang kepada mereka sebagai orang yg disebut berpengaruh & memiliki kendali kepada Kementerian Pertanian. Terlebih Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan kader NasDem.
Investigasi Tempo ini jadi perhatian salah satu kader Partai NasDem, Kisman Lakumakulita. Lewat surat terbuka tertanggal 3 November 2020 yg ditujukan ke Ahmad Ali & Rusdi Masse, Kisman mendesak supaya kedua politisi secepatnya menjawab tudingan investigasi majalah Tempo.
Ia pun meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan alasan kementerian yg dipimpinnya dibiarkan terlibat & terjebak dalam praktik korupsi.
Sumber :Fajar [Surat Terbuka Kisman: Kaka Ahmad Ali & Rusdi Masse Berhentilah Memperburuk Partai Nasdem]
Namun, bantahan keterlibatan dalam praktik korupsi impor buah itu tak kunjung dikeluarkan Ahmad Ali maupun Rusdi Masse. Hal ini pun menandakan makin kuat dugaan bahwa kedua politisi NasDem itu bermain-bermain dengan rasuah.
Oleh karena itu, sepuluh hari setelah terbitnya surat terbuka, tepatnya pada 13 November 2020, Kisman Latumakulita melaporkan Ahmad Ali & Rusdi Masse ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dugaan pengaturan kuota impor pangan yg ramai diberitakan sudah cukup jadi bukti pendahuluan bagi KPK.
Kisman menyatakan, ia sebagai kader NasDem berharap dugaan praktik kotor kuota impor tidak benar. Apalagi kasus tersebut sudah memberikan citra yg tidak baik bagi partai.
Dugaannya meminta fee Rp1.000 per kilogram seperti investigasi salah satu media. Saya kira ini gratifikasi kalau benar adanya. Nah, KPK silahkan masuk, beber Kisman.
Sumber :RakyatSulawesi [Dugaan Mafia Impor Pangan, Ahmad Ali & RMS Dilaporkan ke KPK]
Pelaporan ke KPK oleh Kisman yg merupakan kader partai kepada pimpinannya menunjukkan bahwa internal Partai NasDem sudah gerah dengan kelakuan kedua politisi yg disebut-sebut tergabung dalam faksi kelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurut Mantan Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella, kubu aktivis HMI ini digagas oleh Ahmad Ali, Rusdi Masse, serta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Barat Saan Mustopa. Dengan mengatakan lain, Ahmad Ali & Rusdi Masse memiliki hubungan yg sangat dekat sehingga memungkinkan untuk mengerjakan korupsi berjamaah.
Tapi tidak cuma terkait korupsi impor buah. Ahmad Ali & Rusdi Masse pun diduga turut terlibat dalam perkara fenomenal Djoko Tjandra melalui politikus NasDem Andi Irfan Jaya dalam kasus pemufakatan jahat pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.
Andi Irfan dikatakan berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa MA. Namun, bagaimana mungkin Djoko Tjandra yg merupakan pengusaha kelas kakap mau langsung percaya kepada Andi Irfan yg bukan siapa-siapa di kalangan dunia bisnis maupun politik.
Rio Capella menegaskan, Andi Irfan bukan pemain tunggal. Dia meyakini ada orang berpengaruh dibaliknya. Rio memaparkan bahwa Andi Irfan Jaya dulunya adalah peneiliti atau surveyor di Makasar. Kemudian Andi mengenal seorang politikus NasDem sehingga ia pun ditarik jadi Wakil Ketua di Sulsel. Jadi atasan Andi Irfan ini lah yg menjual pengaruhnya ke Djoko Tjandra. Dengan mengatakan lain, Ketua DPW NasDem sejak 2017, Rusdi Masse merupakan orang dibalik Andi Irfan Jaya.
Namun, kalau cuma Rusdi Masse yg jadi penjamin, seseorang yg cuma memiliki pengaruh kuat di Sulsel, tidaklah cukup untuk meyakinkan Djoko Tjandra. Harus ada dukungan kuat dari politikus yg memiliki pengaruh kuat di pusat. Di sinilah nama Ahmad Ali muncul. Apalagi ia satu faksi dengan Rusdi Masse, serta pernah jadi anggota Komisi III DPR RI sehingga memiliki pengaruh di antara para penegak hukum.
Sumber :Akurat [Misteri Sosok 'King Maker' di Balik Andi Irfan, Perantara Suap dari Djoko Tjandra ke Pinangki]
Sudah tepat kader NasDem melaporkan pimpinannya sendiri ke KPK. Mereka justru cuma akan jadi duri dalam daging di partai. Bahkan kasus fenomenal Djoko Tjandra pun disebut-sebut melibatkan kedua politisi itu. Kini saatnya lembaga anti rasuah bergerak. Jangan hingga mereka tak sedikitpun tersentuh oleh hukum. Demi membuktikan pula bahwa KPK kini tetap kuat, bukan?
Hari ini 18:50
Indonesia negara agraris. Sedari dulu sebutan itu sudah melekat di benak masyarakat. Negeri yg beberapa akbar penduduknya bekerja di sektor pertanian & negeri yg memiliki potensi sumber alam akbar untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan nasional untuk rakyatnya.
Namun pelbagai impor produk pertanian menciptakan kita ragu. Apakah negeri ini masih jadi negara agraris? Bahkan sudah bukan rahasia lagi kalau produk hortikultura, khususnya buah & sayuran di pasar Indonesia dikuasai produk impor. Mengapa ini dapat terjadi? Apakah petani kita kurang? Ataukah teknologi pertanian kita belum memadai? Atau jangan-jangan ada pihak yg sengaja menahan kemajuan pertanian demi cuan.
Usut punya usut ternyata tidak majunya pertanian Indonesia ada andil akbar dari jatah preman yg harapkan cuan dari buah impor. Berdasarkan Laporan Investigasi Tempo edisi 02 November 2020, diduga Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali & Ketua Bidang Organisasi DPP Partai NasDem Rusdi Masse memperdagangkan pengaruh sebagai anggota DPR & petinggi Partai NasDem demi mendapatkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian & Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Investigasi Tempo tersebut memaparkan keterlibatan Ahmad Ali & Rusdi Masse dalam penerbitan kedua dokumen yg dibutuhkan pengusaha importir produk hortikultura & buah-buahan. Dengan cara memperdagangkan pengaruhnya, kedua politisi NasDem itu mewajibkan para pengusaha impor menyetor uang kepada mereka sebagai orang yg disebut berpengaruh & memiliki kendali kepada Kementerian Pertanian. Terlebih Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan kader NasDem.
Investigasi Tempo ini jadi perhatian salah satu kader Partai NasDem, Kisman Lakumakulita. Lewat surat terbuka tertanggal 3 November 2020 yg ditujukan ke Ahmad Ali & Rusdi Masse, Kisman mendesak supaya kedua politisi secepatnya menjawab tudingan investigasi majalah Tempo.
Ia pun meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan alasan kementerian yg dipimpinnya dibiarkan terlibat & terjebak dalam praktik korupsi.
Sumber :Fajar [Surat Terbuka Kisman: Kaka Ahmad Ali & Rusdi Masse Berhentilah Memperburuk Partai Nasdem]
Namun, bantahan keterlibatan dalam praktik korupsi impor buah itu tak kunjung dikeluarkan Ahmad Ali maupun Rusdi Masse. Hal ini pun menandakan makin kuat dugaan bahwa kedua politisi NasDem itu bermain-bermain dengan rasuah.
Oleh karena itu, sepuluh hari setelah terbitnya surat terbuka, tepatnya pada 13 November 2020, Kisman Latumakulita melaporkan Ahmad Ali & Rusdi Masse ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dugaan pengaturan kuota impor pangan yg ramai diberitakan sudah cukup jadi bukti pendahuluan bagi KPK.
Kisman menyatakan, ia sebagai kader NasDem berharap dugaan praktik kotor kuota impor tidak benar. Apalagi kasus tersebut sudah memberikan citra yg tidak baik bagi partai.
Dugaannya meminta fee Rp1.000 per kilogram seperti investigasi salah satu media. Saya kira ini gratifikasi kalau benar adanya. Nah, KPK silahkan masuk, beber Kisman.
Sumber :RakyatSulawesi [Dugaan Mafia Impor Pangan, Ahmad Ali & RMS Dilaporkan ke KPK]
Pelaporan ke KPK oleh Kisman yg merupakan kader partai kepada pimpinannya menunjukkan bahwa internal Partai NasDem sudah gerah dengan kelakuan kedua politisi yg disebut-sebut tergabung dalam faksi kelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurut Mantan Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella, kubu aktivis HMI ini digagas oleh Ahmad Ali, Rusdi Masse, serta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Barat Saan Mustopa. Dengan mengatakan lain, Ahmad Ali & Rusdi Masse memiliki hubungan yg sangat dekat sehingga memungkinkan untuk mengerjakan korupsi berjamaah.
Tapi tidak cuma terkait korupsi impor buah. Ahmad Ali & Rusdi Masse pun diduga turut terlibat dalam perkara fenomenal Djoko Tjandra melalui politikus NasDem Andi Irfan Jaya dalam kasus pemufakatan jahat pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.
Andi Irfan dikatakan berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa MA. Namun, bagaimana mungkin Djoko Tjandra yg merupakan pengusaha kelas kakap mau langsung percaya kepada Andi Irfan yg bukan siapa-siapa di kalangan dunia bisnis maupun politik.
Rio Capella menegaskan, Andi Irfan bukan pemain tunggal. Dia meyakini ada orang berpengaruh dibaliknya. Rio memaparkan bahwa Andi Irfan Jaya dulunya adalah peneiliti atau surveyor di Makasar. Kemudian Andi mengenal seorang politikus NasDem sehingga ia pun ditarik jadi Wakil Ketua di Sulsel. Jadi atasan Andi Irfan ini lah yg menjual pengaruhnya ke Djoko Tjandra. Dengan mengatakan lain, Ketua DPW NasDem sejak 2017, Rusdi Masse merupakan orang dibalik Andi Irfan Jaya.
Namun, kalau cuma Rusdi Masse yg jadi penjamin, seseorang yg cuma memiliki pengaruh kuat di Sulsel, tidaklah cukup untuk meyakinkan Djoko Tjandra. Harus ada dukungan kuat dari politikus yg memiliki pengaruh kuat di pusat. Di sinilah nama Ahmad Ali muncul. Apalagi ia satu faksi dengan Rusdi Masse, serta pernah jadi anggota Komisi III DPR RI sehingga memiliki pengaruh di antara para penegak hukum.
Sumber :Akurat [Misteri Sosok 'King Maker' di Balik Andi Irfan, Perantara Suap dari Djoko Tjandra ke Pinangki]
Sudah tepat kader NasDem melaporkan pimpinannya sendiri ke KPK. Mereka justru cuma akan jadi duri dalam daging di partai. Bahkan kasus fenomenal Djoko Tjandra pun disebut-sebut melibatkan kedua politisi itu. Kini saatnya lembaga anti rasuah bergerak. Jangan hingga mereka tak sedikitpun tersentuh oleh hukum. Demi membuktikan pula bahwa KPK kini tetap kuat, bukan?
Hari ini 18:50