yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Setelah mengadu soal pembayaran tunjangan guru yang pencairannya terlambat dan tidak utuh, tiga pengurus organisasi guru di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/8), mendadak dimutasi. Sekitar 200 guru, Senin lalu, mengadu ke DPRD Makassar soal tunjangan guru.
Di hadapan anggota DPRD Makassar, para guru mengungkapkan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru. Tunjangan itu semestinya cair setiap tiga bulan, tetapi sampai Agustus ini baru cair Januari dan Februari. Uang tunjangan yang diterima guru di Makassar juga tidak utuh karena dipotong dengan berbagai alasan.
Setelah pengakuan para guru ini, DPRD memanggil pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kemudian terungkap bahwa danang tunjangan profesi guru sebenarnya ada. Akan tetapi, Pemkot Makassar hanya menyanggupi membayar untuk lima bulan. Tunjangan profesi untuk dua bulan sudah dibayarkan, sedangkan yang tiga bulan lagi dijanjikan cair sebelum Lebaran.
Mutasi mendadak
Belum sepekan mengadu ke DPRD Makassar, tiga pengurus organisasi guru mendadak dimutasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar. Mereka adalah Nurdin; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Sulawesi Selatan; Marwan, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) FGII Makassar; dan Mustofa, Sekretaris DPC FGII Makassar.
Nurdin, guru Bahasa Inggris SMPN 27 Makassar, dipindah ke SMPN 38 yang berlokasi di Pulau Kodingareng Keke. Surat mutasi yang ditandatangani Ketua BKD Makassar Muhammad Kasim diterima Nurdin di sekolah pada Sabtu lalu.
”Saya kaget ada staf Pemkot yang datang ke sekolah dan mengantar surat mutasi. Tetapi, anehnya, tidak ada tembusan untuk sekolah saya, sekolah baru, dan dinas pendidikan,” kata Nurdin.
Marwan, guru Olahraga SMPN 34 Makassar, juga dimutasi mendadak ke SMPN 28 Makassar yang berlokasi di Pulau Barrang Lompo. ”Saya hadir ke DPRD karena diundang. Saya ikut menjelaskan masalah tunjangan profesi guru yang tidak dibayarkan penuh,” ujar Marwan.
Adapun Mustofa, guru di SMKN 2 Makassar, dipindah ke sekolah terpencil di SMKN 9 Makassar.
”Kami akan memperkarakan kasus ini ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Kami memperjuangkan hak kami, malah dizalimi,” kata Marwan.
Sekjen FGII Iwan Hermawan menyesalkan tindakan sewenang-wenang Pemkot Makassar. ”Kami mendukung tindakan guru yang akan mengajukan kasus ini ke PTUN,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud BM membantah mutasi ini karena guru yang mempertanyakan uang tunjangan. Menurut dia, mutasi ini untuk pemerataan tenaga pengajar di sekolah. ”Banyak guru yang belum memenuhi persyaratan mengajar 24 jam per minggu,” ungkapnya. Namun, ia tidak menjelaskan mengapa mutasi hanya terhadap ketiga guru itu dan prosesnya mendadak.
Mengenai keterlambatan pencairan, Mahmud mengatakan, danang dari pemerintah pusat Rp 90 miliar hanya cukup untuk tunjangan 5.400 guru selama lima bulan sehingga dicairkan Januari-Februari dulu.
Di hadapan anggota DPRD Makassar, para guru mengungkapkan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru. Tunjangan itu semestinya cair setiap tiga bulan, tetapi sampai Agustus ini baru cair Januari dan Februari. Uang tunjangan yang diterima guru di Makassar juga tidak utuh karena dipotong dengan berbagai alasan.
Setelah pengakuan para guru ini, DPRD memanggil pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kemudian terungkap bahwa danang tunjangan profesi guru sebenarnya ada. Akan tetapi, Pemkot Makassar hanya menyanggupi membayar untuk lima bulan. Tunjangan profesi untuk dua bulan sudah dibayarkan, sedangkan yang tiga bulan lagi dijanjikan cair sebelum Lebaran.
Mutasi mendadak
Belum sepekan mengadu ke DPRD Makassar, tiga pengurus organisasi guru mendadak dimutasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar. Mereka adalah Nurdin; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Sulawesi Selatan; Marwan, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) FGII Makassar; dan Mustofa, Sekretaris DPC FGII Makassar.
Nurdin, guru Bahasa Inggris SMPN 27 Makassar, dipindah ke SMPN 38 yang berlokasi di Pulau Kodingareng Keke. Surat mutasi yang ditandatangani Ketua BKD Makassar Muhammad Kasim diterima Nurdin di sekolah pada Sabtu lalu.
”Saya kaget ada staf Pemkot yang datang ke sekolah dan mengantar surat mutasi. Tetapi, anehnya, tidak ada tembusan untuk sekolah saya, sekolah baru, dan dinas pendidikan,” kata Nurdin.
Marwan, guru Olahraga SMPN 34 Makassar, juga dimutasi mendadak ke SMPN 28 Makassar yang berlokasi di Pulau Barrang Lompo. ”Saya hadir ke DPRD karena diundang. Saya ikut menjelaskan masalah tunjangan profesi guru yang tidak dibayarkan penuh,” ujar Marwan.
Adapun Mustofa, guru di SMKN 2 Makassar, dipindah ke sekolah terpencil di SMKN 9 Makassar.
”Kami akan memperkarakan kasus ini ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Kami memperjuangkan hak kami, malah dizalimi,” kata Marwan.
Sekjen FGII Iwan Hermawan menyesalkan tindakan sewenang-wenang Pemkot Makassar. ”Kami mendukung tindakan guru yang akan mengajukan kasus ini ke PTUN,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud BM membantah mutasi ini karena guru yang mempertanyakan uang tunjangan. Menurut dia, mutasi ini untuk pemerataan tenaga pengajar di sekolah. ”Banyak guru yang belum memenuhi persyaratan mengajar 24 jam per minggu,” ungkapnya. Namun, ia tidak menjelaskan mengapa mutasi hanya terhadap ketiga guru itu dan prosesnya mendadak.
Mengenai keterlambatan pencairan, Mahmud mengatakan, danang dari pemerintah pusat Rp 90 miliar hanya cukup untuk tunjangan 5.400 guru selama lima bulan sehingga dicairkan Januari-Februari dulu.