yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
[table="width: 300, class: grid, align: center"]
[tr]
[td]
[/td]
[/tr]
[/table]
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan proses pendataan masyarakat di seluruh Indonesia dalam program kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP telah mencapai 101.575.236 orang. Data hingga 26 Juni 2012 ini, lebih rendah dari total target sebanyak 172 juta.
Dari jumlah tersebut, realisasi pencetakan dalam bentuk blanko yang sudah dilengkapi dengan chip mencapai 65 juta. Sementara 35 juta lainnya dalam bentuk personalisasi. Saat ini pemerintah telah dapat melayani satu juta wajib e-KTP sehingga yang belum terekam sebanyak 71 juta orang.
"Diperlukan 71-100 hari dari waktu yang masih tersedia hingga akhir 2012 sekitar 180 hari," kata Gamawan saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Rabu 27 Juni 2012.
Gamawan juga melaporkan, alat pencetak yang tersedia mencapai 32 unit yang pembagiannya dilakukan bertahap. Sebanyak 27 unit sudah berfungsi dan 5 lainnya dalam proses pemasangan.
Dari 32 unit itu, diharapkan kapasitas produksi e-KTP bisa mencapai 450 ribu keping e-KTP per hari. Ditargetkan pada pertengahan Juli 2012, produksi rata-rata per hari sudah mencapai 600 ribu keping.
Untuk menyelesaikan kekurangan produksi tersebut, Gamawan mengungkapkan, anggaran yang diperlukan masih kurang Rp1,04 triliun. Untuk membuat 172 juta e-KTP, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp2,725 triliun. Sementara anggaran yang tersedia Rp 1,680 triliun. "Kekurangannya sudah diusulkan pada APBNP 2012," kata Gamawan.
Anggota Komisi II, Akbar Faisal, mengakui pengadaan e-KTP sudah menunjukan perkembangan yang baik. "Kita berikan apresiasi kepada Mendagri," kata Akbar.
Namun, Akbar melanjutkan, permintaan tambahan dana sebesar Rp 1,04 triliun masih perlu dipertanyakan. "Itu dana cukup besar, kita mendukung ini program besar, tapi harus diperjelas,".
Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Muqoam. "Yang harus diperhatikan oleh Mendagri, bagaimana cara menyimpan data penduduk agar aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain," kata dia.
[tr]
[td]
[/tr]
[/table]
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan proses pendataan masyarakat di seluruh Indonesia dalam program kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP telah mencapai 101.575.236 orang. Data hingga 26 Juni 2012 ini, lebih rendah dari total target sebanyak 172 juta.
Dari jumlah tersebut, realisasi pencetakan dalam bentuk blanko yang sudah dilengkapi dengan chip mencapai 65 juta. Sementara 35 juta lainnya dalam bentuk personalisasi. Saat ini pemerintah telah dapat melayani satu juta wajib e-KTP sehingga yang belum terekam sebanyak 71 juta orang.
"Diperlukan 71-100 hari dari waktu yang masih tersedia hingga akhir 2012 sekitar 180 hari," kata Gamawan saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Rabu 27 Juni 2012.
Gamawan juga melaporkan, alat pencetak yang tersedia mencapai 32 unit yang pembagiannya dilakukan bertahap. Sebanyak 27 unit sudah berfungsi dan 5 lainnya dalam proses pemasangan.
Dari 32 unit itu, diharapkan kapasitas produksi e-KTP bisa mencapai 450 ribu keping e-KTP per hari. Ditargetkan pada pertengahan Juli 2012, produksi rata-rata per hari sudah mencapai 600 ribu keping.
Untuk menyelesaikan kekurangan produksi tersebut, Gamawan mengungkapkan, anggaran yang diperlukan masih kurang Rp1,04 triliun. Untuk membuat 172 juta e-KTP, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp2,725 triliun. Sementara anggaran yang tersedia Rp 1,680 triliun. "Kekurangannya sudah diusulkan pada APBNP 2012," kata Gamawan.
Anggota Komisi II, Akbar Faisal, mengakui pengadaan e-KTP sudah menunjukan perkembangan yang baik. "Kita berikan apresiasi kepada Mendagri," kata Akbar.
Namun, Akbar melanjutkan, permintaan tambahan dana sebesar Rp 1,04 triliun masih perlu dipertanyakan. "Itu dana cukup besar, kita mendukung ini program besar, tapi harus diperjelas,".
Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Muqoam. "Yang harus diperhatikan oleh Mendagri, bagaimana cara menyimpan data penduduk agar aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain," kata dia.