7 Jurus Sakti Jaring Pengaman Sosial

[Angela]

Pandemi Covid-19 yg kini tengah terjadi di Indonesia sudah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial & ekonomi masyarakat.

Pasalnya, roda kehidupan masyarakat seakan terhenti pasca-pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala akbar (PSBB) guna menekan laju pertumbuhan kasus positif baru.

Masyarakat kelas bawah yg bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, & menengah (UMKM), pedagang & tukang ojek, jadi pihak yg merasakan akibat yg cukup signifikan atas kebijakan ini.

Termasuk mereka yg berprofesi sebagai buruh pabrik. Tak sedikit dari mereka harus dirumahkan karena tempat kerja mereka tidak beroperasi.

Salah satu program yg sudah disiapkan pemerintah yakni program jaring pengaman sosial.

Tak kurang dari Rp 110 triliun dialokasikan pemerintah dari belanja APBN 2020 untuk menanggulangi akibat pandemi, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka.

Presiden Joko Widodo menekankan, tiga hal utama dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial.

Pertama, pelaksanaannya harus tepat target berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat.

"Sehingga tepat & seksama melibatkan RT/RW & pemerintah desa & pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini dapat tepat," tegas Jokowi saat rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Berikutnya, penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat & tepat. Terakhir, prosedur penyaluran jaring pengaman sosial ini dilakukan seefisien mungkin, mengpakai cara-cara praktis & tidak menyulitkan masyarakat.

"Rancang prosedur yg dapat melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ucapnya.

Secara garis besar, ada tujuh jurus sakti yg dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Porgram Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, & bantuan sosial spesifik wilayah Jabodetabek.

Berikut rinciannya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Presiden menyatakan, PKH yg biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali akan diberikan jadi sebulan sekali.

Selain itu, nilai manfaat yg diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25 persen.

"Pemerintah sudah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH, dari 9,2 juta penerima jadi 10 juta," mengatakan Presiden.

Presiden pun meminta supaya penerima manfaat program ini dapat diseleksi ketat bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

"Terutama yg terkena PHK," mengatakan dia.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan, PKH ini dapat dicairkan masyarakat pada pertengahan April ini.

"Mulai pertengahan April ini, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, & Oktober," mengatakan Juliari.

Ia berharap, dengan percepatan penyaluran bantuan ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan & asupan nutrisi harian yg diperlukan.

2. Padat Karya Tunai (PKT)

Presiden mendorong supaya pelaksanaan PKT yg banyak dilangsungkan di wilayah pedesaan dapat dilakukan lebih luas.

Tak cuma melalui skema dana desa, tetapi juga melalui alokasi anggaran yg dimiliki sejumlah kementerian.

Misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden mencontohkan, kalau selama ini cuma ada 10 PKT, maka didorong supaya jumlahnya meningkat hingga lima kali lipat.

"Kalau cuma normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya," mengatakan Jokowi.

Khusus untuk penyaluran PKT dengan skema dana desa, menurut Kepala Negara, ada dua hal yg dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko akibat sosial Covid-19, yaitu bantuan sosial warga terdampak & program padat karya tunai di desa yg pelaksanaannya harus dipercepat.

Berdasarkan laporan yg diterima, hingga akhir Maret 2020 dana desa yg tersalurkan baru 32 persen atau sekitar Rp 9,3 triliun dari pagu tahap perdana sebesar Rp 28 triliun.

Artinya, kalau dibandingkan total Rp 72 triliun dana desa yg hendak disalurkan pada tahun ini, presentase penyalurannya masih terlalu kecil yakni 13 persen.

"Saya minta supaya dari Kemendes menciptakan pedoman, memberikan panduan supaya Program Padat Karya Tunai ini betul-betul dapat masif & tepat sasaran," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerima manfaat PKT ini harus diutamakan kepada para pekerja informal maupun sektor UMK, dengan asa dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah akbar sehingga dapat mengurangi pengangguran & kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelibatan masyarakat ke dalam PKT Desa ditujukan bagi para penganggur dari mana pun asalnya, tetapi berdomisili di desa tersebut.

Adapun target dana desa adalah mereka yg sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun bantuan lain dari kebijakan APBN.

Selain itu, PKT Desa yg mengpakai dana desa diupayakan semaksimal mungkin memiliki nilai upah yg lebih akbar dari pada nilai bahan, karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah penganggur.

Upah tersebut nantinya akan diupayakan diberikan setiap hari. Namun, bila terpaksa maksimal tujuh hari sekali.

"Supaya sebagaimana dihinggakan oleh Pak Menko perekonomian tadi, menopang atau meningkatkan daya beli warga desa & ini tentu akan memberikan daya tahan ekonomi," mengatakan Abdul Halim.

3. Kartu Sembako

Presiden menekankan, supaya penerima manfaat dari kartu sembako dapat ditingkatkan dari 15,2 juta penerima jadi 20 juta penerima. Tak cuma itu, nilai manfaat yg diterima pun juga harus ditingkatkan.

"Nilainya dinaikkan dari Rp 150.000 jadi Rp 200.000 & diberikan selama sembilan bulan," mengatakan Presiden.

Selain itu, Presiden juga sudah memerintahkan kepada Kemensos supaya segere mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Sementara itu, Juliari menyatakan, nilai indeks bansos sembako yg akan dibagikan di wilayah Jabodetabek sebesar Rp 200.000. Adapun, menurut rencana bansos tersebut akan mulai didistribusikan Rabu (8/4/2020).

"Jadi, paket sembako ini, bansos spesifik ini adalah untuk menunggu kekosongan hingga dengan bansos spesifik yg dari Presiden untuk wilayah Jabodetabek yg tadi saya hinggakan di awal," ujarnya.

Bansos sembako ini akan diberikan selama tiga bulan ke depan. Itu artinya, setiap keluarga akan menerima paket sembako sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan ke depan.

"Dan juga tetap kami menerapkan social atau physical distancing pada saat para keluarga penerima manfaat itu mengambil sembakonya di e-warung e-warung yg jadi kawan kami," mengatakan dia.

4. Kartu Prakerja

Penyaluran Kartu Prakerja ditargetkan akan dimulai pada Kamis (9/4/2020) besok.

Menurut Presiden, target utama dari penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat yg terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kantornya, pekerja informal & pelaku UMKM yg terdampak Covid-19.

"Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun," mengatakan Presiden.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan, jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja ini mencapai 5,6 juta penerima.

5. Subsidi listrik

Seperti dihinggakan sebelumnya, bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pelanggan listrik, khususnya bagi pelanggan listrik 450 VA & 900 VA.

Bagi pelanggan 450 VA, tarif listrik mereka akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan.

Sementara, pelanggan 900 VA akan dipangkas biaya pemakaian listriknya hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku bagi 7 juta pelanggan.

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga.

Menurut Juliari, penerima bantuan ini adalah mereka yg belum menenerima bansos PKH, BPNT, maupun kartu pra kerja.

Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yg ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) & data tambahan dari pemerintah daerah yg selama ini tidak pernah menerima bansos.

"Rencananya, kami akan mulai secepatnya. Kita harap mulai bulan ini, tetapi tentunya karena baru diputuskan hari ini, kami perlu untuk mengerjakan koordinasi-koordinasi terlebih dahulu," mengatakan Juliari.

7. Bansos spesifik wilayah Jabodetabek

Presiden menyampaikan, alokasi bantuan spesifik ini sebesar Rp 3,7 juta berbasis keluarga.

"Rp 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta & Rp 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yg ditetapkan oleh Satgas Covid-19," mengatakan Presiden.

Bantuan ini di luar dari bantuan paket sembako yg akan disiapkan Kemensos sebanyak 200.000 paket.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, ada 4,1 juta keluarga yg jadi target penerima bantuan. Rinciannya, 2,5 juta penerima berada di DKI, sedangkan 1,6 juta penerima tersebar di Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi.


Hari ini 08:57