SUKABUMI - Komisi IX DPR RI mencatat 30 persen dari 110 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Salah satu pemicu tingginya jumlah kasus gizi buruk tersebut disebabkan masih lemahnya perhatian pemerintah pada sektor kesehatan. Ini dibuktikan dengan besaran anggaran kesehatan yang hanya mencapai tidak lebih dari 2,5 persen dari total APBN.
"Sampai saat ini kami mencatat kurang lebih 30 persen atau di atas 30 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Bukan hanya semata-mata faktor kemiskinan saja, kasus ini dipicu akibat tidak responsifnya pemerintah pada sektor kesehatan," tandas Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Ciptaning, Jumat (12/12/2008).
Disebutkannya, anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan setiap tahunnya hanya berkisar Rp200 Miliar. Salah satu contoh, lanjut Ciptaning, pada tahun 2006 silam komisi IX pernah merumuskan pengalokasian anggaran kesehatan hingga Rp1 Triliun.
Namun dalam perjalanannya, Departemen Kesehatan (Depkes) hanya mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp680 Miliar. Dari jumlah itu pun yang mampu terealisasi hanya sebasar Rp158 Miliar.
Begitu juga pada tahun anggaran 2007, Depkes hanya merealisasikan anggaran sebesar Rp187 Miliar. "Setiap tahunnya anggaran kesehatan hanya berkisaran 2,3 persen dari total APBN. Padahal World Health Organization (WHO) telah menyarankan agar setiap negara mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN," tuturnya.
Ironisnya lagi, dengan keterbatasan anggaran kesehatan itu pula, pemerintah tidak memprioritaskan pengentasan gizi buruk. Politisi PDIP ini mengatakan, tingginya kasus gizi buruk di Indonesia ini berpotensi mengancam kelangsungan generasi muda. Dengan jumlah balita yang terserang gizi buruk, maka Indonesia akan mengalami kehilangan satu generasi.
Penyakit gizi buruk ini salah satunya banyak menyerang balita di Kabupaten Sukabumi. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mencatat hingga menjelang akhir tahun 2008 terdapat 1,76 persen dari kurang lebih 30.000 balita, menderita gizi buruk. Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu terjadinya peningkatan jumlah kasus gizi buruk ini adalah krisis keuangan global.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Adrialti menjelaskan, sampai dengan bulan Oktober silam, terdapat 26 balita menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Berdasarkan data yang ada, kasus gizi buruk di Kab Sukabumi relatif tidak mengalami penurunan, bahkan lebih cenderung meningkat.
"Sampai saat ini kami mencatat kurang lebih 30 persen atau di atas 30 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Bukan hanya semata-mata faktor kemiskinan saja, kasus ini dipicu akibat tidak responsifnya pemerintah pada sektor kesehatan," tandas Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Ciptaning, Jumat (12/12/2008).
Disebutkannya, anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan setiap tahunnya hanya berkisar Rp200 Miliar. Salah satu contoh, lanjut Ciptaning, pada tahun 2006 silam komisi IX pernah merumuskan pengalokasian anggaran kesehatan hingga Rp1 Triliun.
Namun dalam perjalanannya, Departemen Kesehatan (Depkes) hanya mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp680 Miliar. Dari jumlah itu pun yang mampu terealisasi hanya sebasar Rp158 Miliar.
Begitu juga pada tahun anggaran 2007, Depkes hanya merealisasikan anggaran sebesar Rp187 Miliar. "Setiap tahunnya anggaran kesehatan hanya berkisaran 2,3 persen dari total APBN. Padahal World Health Organization (WHO) telah menyarankan agar setiap negara mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN," tuturnya.
Ironisnya lagi, dengan keterbatasan anggaran kesehatan itu pula, pemerintah tidak memprioritaskan pengentasan gizi buruk. Politisi PDIP ini mengatakan, tingginya kasus gizi buruk di Indonesia ini berpotensi mengancam kelangsungan generasi muda. Dengan jumlah balita yang terserang gizi buruk, maka Indonesia akan mengalami kehilangan satu generasi.
Penyakit gizi buruk ini salah satunya banyak menyerang balita di Kabupaten Sukabumi. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mencatat hingga menjelang akhir tahun 2008 terdapat 1,76 persen dari kurang lebih 30.000 balita, menderita gizi buruk. Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu terjadinya peningkatan jumlah kasus gizi buruk ini adalah krisis keuangan global.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Adrialti menjelaskan, sampai dengan bulan Oktober silam, terdapat 26 balita menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Berdasarkan data yang ada, kasus gizi buruk di Kab Sukabumi relatif tidak mengalami penurunan, bahkan lebih cenderung meningkat.
