byakuya
IndoForum Activist C
- No. Urut
- 46894
- Sejak
- 25 Jun 2008
- Pesan
- 14.460
- Nilai reaksi
- 288
- Poin
- 83
Hari Kamis (28/01) bertepatan dengan 100 hari kabinet Indonesia Bersatu II. Rencana capaian-capaian dalam 100 hari ini memang tidak semuanya dapat diwujudkan.
Namun paling tidak, 100 hari ini merupakan batu loncatan untuk ke depan. Mengukur kinerja suatu pemerintahah apakah berhasil atau tidak dalam hitungan 100 hari juga tidak punya standar, namun hal ini merupakan bentuk ‘janji’ yang harus dilaksanakan.
Dari sisi keamanan, dalam 100 hari ini relatif aman, hal ini merupakan indikasi bahwa keamanan dapat dijaga. Sementara dari sisi ekonomi ada yang menyatakan bahwa pemerintahan SBY-Boediono sudah berhasil, tetapi banyak juga yang menyatakan belum.
Kedua kelompok ini mempunyai argumentasi tersendiri. Sementara dari sisi hukum, pengamat melihat bahwa pemerintahan ini belum memenuhi janjinya, karena di lapangan masih banyak dijumpai kasus-kasus hukum yang belum mampu dijamah.
Dari masalah-masalah yang muncul di masa pemerintahan SBY-Boediono ini, kasus hukum menjadi perhatian publik. Mulai dari kasus yang mengkaitkan pimpinan KPK dengan petinggi Polri, sampai kasus yang saat ini masih dibicarakan dalam pansus di DPR RI yaitu kasus Bank Century.
Bahkan pembahasan mengenai kasus ini menjadi sinetron politik yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat. Ini membuktikan bahwa kasus Bank Century sangat menyita perhatian karena melibatkan petinggi di negara ini.
Lalu pertanyaannya apakah kasus ini dapat diselesaikan atau menguap begitu saja tanpa hasil yang berarti?
Waktu 100 hari, memang tidaklah menjadi sebuah ukuran untuk menyatakan apakah pemerintahan itu berhasil atau tidak. 100 hari tidak harus menjawab dari 5 tahun periodesasi pemerintahan SBY-Boediono.
Boleh jadi dalam 100 hari ini pemerintahan SBY dinilai masih dalam tataran janji belum pada tataran pelaksanaan, lalu apakah pemerintahan ini dinilai gagal? Belum tentu.
Mungkin 100 hari ibarat rumah baru mengokohkan pondasi, setelah itu secara bertahap pondasi akan dinaikkan menjadi dinding dan akhirnya menjadi apa yang diinginkan.
Perlu waktu, itulah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan agenda-agenda besar di negara ini. Waktu tidak hanya dihitung hingga 100 hari saja, karena masih ada waktu setelah itu. Jadi nada-nada pesimis para pengamat mengenai kinerja SBY-Boediono dalam 100 hari ini, tidak langsung menjustifikasi sebuah kegagalan pemerintahan. Masih ada masa di mana pemerintahan berlangsung.
Presiden SBY pernah berkata, bahwa kinerja sebuah pemerintahan tidak bisa diukur dalam waktu 100 hari, kinerja pemerintahan baru dapat diukur setelah pemerintahan itu menyelesaikan amanat yang diembannya.
Apakah ia berhasil atau tidak, rakyatlah yang menilai. Jika rakyat menilai pemerintahan tidak berhasil maka pemerintahan sekarang akan menerima imbasnya, begitu juga sebaliknya jika pemerintahan dianggap berhasil maka nama partai yang memerintah saat ini akan menjadi harum dan pada pemilu mendatang masyarakat tentu masih mempercayai pemerintahan ini kepada partai yang berkuasa pada periode yang lalu.
Untuk itu perlu ada pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa 100 hari dari sebuah pemerintahan bukanlah harga mati untuk menyatakan pemerintahan itu jelek atau bagus. Namun bukan berarti 100 hari tidak mempunyai makna sama sekali.
Nilai 100 hari merupakan nilai yang ditunggu-tunggu untuk melihat apakah janji-janji politik yang selama ini diperdengarkan kepada rakyat apakah indikasi janji itu dapat tercapai dalam waktu 100 hari tersebut, maka pemerintahan juga harus menunjukkan karya-karya yang telah mereka lakukan selama 100 hari ini.
Bila 100 hari ini menujukkan angka yang positif, maka rakyat tentu akan mendukung apa yang dilakukan pemerintah, tetapi jika, rakyat juga bisa menuntut janji-janji yang pernah diucapkan pemimpin mereka itu.
Kemarin, ribuan orang melakukan unjukrasa menunjukkan sikap kepedulian mereka untuk mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.
Semua orang boleh berekspresi, tetapi juga harus diingat berekspresilah sesuai dengan ketentuan yang ada. Unjuk rasa yang damai juga memperlihatkan bahwa masyarakat dapat memahami dalam pemerintahan sebuah negara diperlukan adanya kritikan agar ke depan pemerintahan dapat lebih baik lagi.
Namun paling tidak, 100 hari ini merupakan batu loncatan untuk ke depan. Mengukur kinerja suatu pemerintahah apakah berhasil atau tidak dalam hitungan 100 hari juga tidak punya standar, namun hal ini merupakan bentuk ‘janji’ yang harus dilaksanakan.
Dari sisi keamanan, dalam 100 hari ini relatif aman, hal ini merupakan indikasi bahwa keamanan dapat dijaga. Sementara dari sisi ekonomi ada yang menyatakan bahwa pemerintahan SBY-Boediono sudah berhasil, tetapi banyak juga yang menyatakan belum.
Kedua kelompok ini mempunyai argumentasi tersendiri. Sementara dari sisi hukum, pengamat melihat bahwa pemerintahan ini belum memenuhi janjinya, karena di lapangan masih banyak dijumpai kasus-kasus hukum yang belum mampu dijamah.
Dari masalah-masalah yang muncul di masa pemerintahan SBY-Boediono ini, kasus hukum menjadi perhatian publik. Mulai dari kasus yang mengkaitkan pimpinan KPK dengan petinggi Polri, sampai kasus yang saat ini masih dibicarakan dalam pansus di DPR RI yaitu kasus Bank Century.
Bahkan pembahasan mengenai kasus ini menjadi sinetron politik yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat. Ini membuktikan bahwa kasus Bank Century sangat menyita perhatian karena melibatkan petinggi di negara ini.
Lalu pertanyaannya apakah kasus ini dapat diselesaikan atau menguap begitu saja tanpa hasil yang berarti?
Waktu 100 hari, memang tidaklah menjadi sebuah ukuran untuk menyatakan apakah pemerintahan itu berhasil atau tidak. 100 hari tidak harus menjawab dari 5 tahun periodesasi pemerintahan SBY-Boediono.
Boleh jadi dalam 100 hari ini pemerintahan SBY dinilai masih dalam tataran janji belum pada tataran pelaksanaan, lalu apakah pemerintahan ini dinilai gagal? Belum tentu.
Mungkin 100 hari ibarat rumah baru mengokohkan pondasi, setelah itu secara bertahap pondasi akan dinaikkan menjadi dinding dan akhirnya menjadi apa yang diinginkan.
Perlu waktu, itulah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan agenda-agenda besar di negara ini. Waktu tidak hanya dihitung hingga 100 hari saja, karena masih ada waktu setelah itu. Jadi nada-nada pesimis para pengamat mengenai kinerja SBY-Boediono dalam 100 hari ini, tidak langsung menjustifikasi sebuah kegagalan pemerintahan. Masih ada masa di mana pemerintahan berlangsung.
Presiden SBY pernah berkata, bahwa kinerja sebuah pemerintahan tidak bisa diukur dalam waktu 100 hari, kinerja pemerintahan baru dapat diukur setelah pemerintahan itu menyelesaikan amanat yang diembannya.
Apakah ia berhasil atau tidak, rakyatlah yang menilai. Jika rakyat menilai pemerintahan tidak berhasil maka pemerintahan sekarang akan menerima imbasnya, begitu juga sebaliknya jika pemerintahan dianggap berhasil maka nama partai yang memerintah saat ini akan menjadi harum dan pada pemilu mendatang masyarakat tentu masih mempercayai pemerintahan ini kepada partai yang berkuasa pada periode yang lalu.
Untuk itu perlu ada pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa 100 hari dari sebuah pemerintahan bukanlah harga mati untuk menyatakan pemerintahan itu jelek atau bagus. Namun bukan berarti 100 hari tidak mempunyai makna sama sekali.
Nilai 100 hari merupakan nilai yang ditunggu-tunggu untuk melihat apakah janji-janji politik yang selama ini diperdengarkan kepada rakyat apakah indikasi janji itu dapat tercapai dalam waktu 100 hari tersebut, maka pemerintahan juga harus menunjukkan karya-karya yang telah mereka lakukan selama 100 hari ini.
Bila 100 hari ini menujukkan angka yang positif, maka rakyat tentu akan mendukung apa yang dilakukan pemerintah, tetapi jika, rakyat juga bisa menuntut janji-janji yang pernah diucapkan pemimpin mereka itu.
Kemarin, ribuan orang melakukan unjukrasa menunjukkan sikap kepedulian mereka untuk mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.
Semua orang boleh berekspresi, tetapi juga harus diingat berekspresilah sesuai dengan ketentuan yang ada. Unjuk rasa yang damai juga memperlihatkan bahwa masyarakat dapat memahami dalam pemerintahan sebuah negara diperlukan adanya kritikan agar ke depan pemerintahan dapat lebih baik lagi.
