Bakrie sudah tidak kaya lagi, terus masalah Lapindo????
Salam kenal,,
Bakrie dikabarkan tidak mau jadi menteri dan pengusaha lagi. Katanya udah capek.
Hal yang menarik adalah dalam wawancara forbess, Bakrie mengatakan ia tidak pernah memanfaatkan jabatannya. Tapi, faktanya berbeda.
Artikel menarik (cukup panjang):
.............
Bisnis Bakrie di balik Jabatan Menterinya
Apakah Bakrie memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri untuk memperluas bisnis pribadinya???
Tidak ada data publik yang secara tegas menunjukkan Bakrie memanfaatkan posisinya dalam kabinet SBY untuk memperkuat dinasti bisnisnya. Namun, dari tindak-tanduk dan sepak terjang Bakrie di awal menjabat Menko Perekonomian, sedikitnya memberikan sinyal bahwa Bakrie memanfaatkan jabatannya untuk bisnis keluarganya.
Berikut adalah beberapa peristiwa "istimewa" Aburizal Bakrie yang kontroversial selama di kabinet SBY.
1. Lumpur Lapindo - Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (2006)
Peristiwa Lumpur Lapindo muncul pertama kalinya pada 27 Mei 2006 yang diakibatkan (penyelidikan) kelalaian PT Lapindo Brantas dalam usaha pengeboran minyak. Sejak awal Lapindo telah melakukan estimasi yang salah untuk melakukan pengeboran minyak.
Karena pemilik usaha Lapindo Brantas berada dalam jajaran kabinet SBY, maka pada tahun 2007 SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang berisi negara (melalui APBN) membiayai dana sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Melalui peraturan pemerintah ini, hingga saat ini negara dirugikan hingga 2 triliun rupiah (anggaran Rp 600 miliar tahun 2007, dan Rp 1.57 triliun untuk tahun 2008) dan Lapindo Brantas (Bakrie) mendapat "untung besar" berkat kebijakan "kliennya" Pak SBY-JK.
2. Kasus Tender Jaringan SLI oleh Bakrie Telecom (2007)
Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2007 hanya memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI). Dalam hal ini, pihak XL dirugikan (jaringan lebih luas dan bagus dibanding Bakrie Telecom), karena pemerintah tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai seleksi tender ini.. Tentunya Bakrie Telecom mendapat informasi yang lebih rinci dari Kabinetnya SBY, sehingga memudahkan untuk lolos tender.
3. Kasus Tunggakan Royalti Batubara 2008
Di pertengahan 2008, Menkeu akhirnya menguak kasus tunggakan royalti batubara yang mencapai Rp 7 triliun atau Rp 16 triliun (ICW). Dan terkuak bahwa sebagian besar perusahaan penunggak (Adaro, Kaltim Prima Coal, Arutmin, Berau Coal, Kideco) dimiliki oleh Keluarga Bakrie. Lagi-lagi, pelanggaran hukum telah terjadi dibalik kekuasaan. Dan SBY lamban dalam menangani kasus ini. Dengan bantuan media massa, akhirnya SBY sedikit bertindak, tapi sayang...masih terlalu lunak untuk Bakrie.
4. Kemelut Suspensi Saham Bakrie
Krisis finansial global yang diikuti anjloknya harga bursa saham regional termasuk BEI, turut menyumbang kebijakan pemerintah yang kontroversial. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok di bursa saham, pemerintah secara tidak langsung mengintervensi untuk mensuspen saham-saham utama Bakrie (PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources dan PT Energi Mega Persada). Hal ini semakin nyata ketika wapres Jusuf Kalla secara terang-terangan mengakui pemerintah melindungi kepentingan bisnis Bakrie. Hal ini semakin hangat ketika beredar berita bahwa Menkeu Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri karena "kabinet SBY-JK bermasalah".
.........
Diambil dari :
Salam kenal,,
Bakrie dikabarkan tidak mau jadi menteri dan pengusaha lagi. Katanya udah capek.
Hal yang menarik adalah dalam wawancara forbess, Bakrie mengatakan ia tidak pernah memanfaatkan jabatannya. Tapi, faktanya berbeda.
Artikel menarik (cukup panjang):
.............
Bisnis Bakrie di balik Jabatan Menterinya
Apakah Bakrie memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri untuk memperluas bisnis pribadinya???
Tidak ada data publik yang secara tegas menunjukkan Bakrie memanfaatkan posisinya dalam kabinet SBY untuk memperkuat dinasti bisnisnya. Namun, dari tindak-tanduk dan sepak terjang Bakrie di awal menjabat Menko Perekonomian, sedikitnya memberikan sinyal bahwa Bakrie memanfaatkan jabatannya untuk bisnis keluarganya.
Berikut adalah beberapa peristiwa "istimewa" Aburizal Bakrie yang kontroversial selama di kabinet SBY.
1. Lumpur Lapindo - Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (2006)
Peristiwa Lumpur Lapindo muncul pertama kalinya pada 27 Mei 2006 yang diakibatkan (penyelidikan) kelalaian PT Lapindo Brantas dalam usaha pengeboran minyak. Sejak awal Lapindo telah melakukan estimasi yang salah untuk melakukan pengeboran minyak.
Karena pemilik usaha Lapindo Brantas berada dalam jajaran kabinet SBY, maka pada tahun 2007 SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang berisi negara (melalui APBN) membiayai dana sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Melalui peraturan pemerintah ini, hingga saat ini negara dirugikan hingga 2 triliun rupiah (anggaran Rp 600 miliar tahun 2007, dan Rp 1.57 triliun untuk tahun 2008) dan Lapindo Brantas (Bakrie) mendapat "untung besar" berkat kebijakan "kliennya" Pak SBY-JK.
2. Kasus Tender Jaringan SLI oleh Bakrie Telecom (2007)
Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2007 hanya memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI). Dalam hal ini, pihak XL dirugikan (jaringan lebih luas dan bagus dibanding Bakrie Telecom), karena pemerintah tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai seleksi tender ini.. Tentunya Bakrie Telecom mendapat informasi yang lebih rinci dari Kabinetnya SBY, sehingga memudahkan untuk lolos tender.
3. Kasus Tunggakan Royalti Batubara 2008
Di pertengahan 2008, Menkeu akhirnya menguak kasus tunggakan royalti batubara yang mencapai Rp 7 triliun atau Rp 16 triliun (ICW). Dan terkuak bahwa sebagian besar perusahaan penunggak (Adaro, Kaltim Prima Coal, Arutmin, Berau Coal, Kideco) dimiliki oleh Keluarga Bakrie. Lagi-lagi, pelanggaran hukum telah terjadi dibalik kekuasaan. Dan SBY lamban dalam menangani kasus ini. Dengan bantuan media massa, akhirnya SBY sedikit bertindak, tapi sayang...masih terlalu lunak untuk Bakrie.
4. Kemelut Suspensi Saham Bakrie
Krisis finansial global yang diikuti anjloknya harga bursa saham regional termasuk BEI, turut menyumbang kebijakan pemerintah yang kontroversial. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok di bursa saham, pemerintah secara tidak langsung mengintervensi untuk mensuspen saham-saham utama Bakrie (PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources dan PT Energi Mega Persada). Hal ini semakin nyata ketika wapres Jusuf Kalla secara terang-terangan mengakui pemerintah melindungi kepentingan bisnis Bakrie. Hal ini semakin hangat ketika beredar berita bahwa Menkeu Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri karena "kabinet SBY-JK bermasalah".
.........
Diambil dari :