Angela
IndoForum Addict A
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 41.612
- Nilai reaksi
- 23
- Poin
- 0
Spoiler for KPK:
Spoiler for Video:
Sungguh fenomenal ! Sekelas menteri di pemerintahan Jokowi terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu yg lalu. Tak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan & Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dijemput langsung regu penyidik KPK yg dipimpin Novel Baswedan di Bandara Soetta usai perjalanan dinas sang menteri ke Hawaii.
.
Diketahui dalam OTT itu, KPK menetapkan 7 orang tersangka terkait suap ekspor benih lobster (benur). Mulai dari Edhy Prabowo sebagai menteri KKP, staf KKP hingga pihak swasta. Sungguh sebuah tangkapan yg besar.
Berbagai apresiasi pun dilayangkan kepada KPK yg awalnya diduga publik sudah jadi lemah karena Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang KPK. Bahkan dari pihak yg lantang menolak UU KPK yg baru, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada 29 November 2020 anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil menyebut ketegasan KPK dalam menjerat koruptor dipengaruhi oleh komisioner. Namun dengan adanya komisioner yg memiliki integritas maka polemik revisi UU KPK dianggap tidak berpengaruh.
"Kalau para komisionernya para punggawa-punggawa di KPK punya integritas saya pikir itu (polemik revisi UU KPK) dapat diatasi oleh para komisioner di KPK," ujar Nasir. Pada awalnya ia melihat ada kekhawatiran terkait pemberantasan korupsi. Sebab segala tindakan KPK harus melewati izin Dewan Pengawas (Dewas) terlebih dahulu. Namun kekhawatiran itu terbantahkan oleh OTT kepada Menteri Edhy.
Politikus PKS itu menekankan kinerja pimpinan KPK tidak lagi diragukan. Ia berharap KPK dapat terus berpegang teguh pada integritasnya.
Sumber :Medcom [Revisi UU Dianggap Tak Menumpulkan Taring KPK]
Status KPK pun berubah 180 derajat. Awalnya dicela karena RUU KPK, kini dipuji berbagai khalayak. Namun pertanyaan mendasar adalah, apabila Gerindra tidak bergabung ke Pemerintahan Jokowi, akankah OTT tetap terjadi kepada pihak partai pimpinan Prabowo Subianto itu?
Sepertinya tidak. Sebab sejak 2018 beberapa akbar target KPK adalah pihak pendukung pemerintah. Ironis, ketika Gerindra jadi bagian dari pemerintahan, justru partai yg pada mulanya terkenal dengan sikapnya beroposisi dengan pemerintah tersebut disikat.
Fenomena seperti ini lah yg menyebabkan publik terus menduga adanya isu genk Taliban di KPK. Kelompok penyidik independen yg dominan terafiliasi secara tidak langsung dengan PKS, & salah satu senior dari genk ini adalah Novel Baswedan. Genk Taliban katanya cenderung tebang pilih target penyidikan & tak mau menyentuh penyidikan kepada kelompok oposisi seperti PKS. Padahal ada banyak kasus akbar lain yg sebenarnya harus diusut.
Seperti kasus korupsi yg kemungkinan akan menyeret nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Pada 25 November 2020 lalu, KPK mengerjakan monitoring & evaluasi (Monev) program pencegahan korupsi terintegrasi di DPRD Provinsi NTB. Dalam kesempatan itu, pihak DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. Sementara dari pihak KPK hadir langsung Kepala Korwil III yg mencakup Provinsi NTB, DKI Jakarta, Aceh, & Sulut, Aida Ratna Zulaiha serta Abdul Haris dari bidang penindakan Korwil III.
Abdul Haris menyampaikan kepada pihak DPRD NTB bahwa betapa pentingnya posisi DPRD dalam mengerjakan aksi pencegahan terjadinya praktik korupsi. Pencegahan sebaiknya mulai dilakukan pada saat proses pembahasan perencanaan anggaran. Menurutnya, dewan dapat melihat usulan program yg terindikasi kuat bakal jadi bahan bancakan.
Namun Abdul Haris juga menyayangkan, pada praktiknya sering kali DPRD dengan eksekutif justru bersama-sama mengerjakan pemufakatan jahat. Dari pengalaman yg terjadi, eksekutif dengan legislatif itu kadang saling menutupi. Kebijakan itu dipakai jadi win-win solusi untuk saling menguntungkan, ungkapnya.
Anggota KPK itu mengungkapkan bahwa modus yg paling seirng ditemukan yakni dengan memecah proyek-proyek pokir supaya nilai anggaran jadi kecil sehingga proses pengadaan barang & jasanya tidak lagi melalui proses tender, melainkan lewat penunjukkan langsung (PL). Jika itu terjadi, maka akan ada kemungkinan kerugian negara sehingga timbul persoalan pidana.
KPK siap menindaklanjuti kalau ada laporan terkait proyek yg diindikasikan kuat merugikan keuangan negara. Namun KPK berharap DPRD dapat jadi pelapor awal pada saat perencanaan kalau menemukan usulan program yg terindikasi akan menimbulkan kerugian negara.
Selain Abdul Haris, Kepala Korwil III Ratna Zulaiha juga angkat bicara. Ia menambahkan modus praktik bancakan biasanya terjadi pada awal-awal tahun jabatan Kepala Daerah. Pada masa itu akan banyak muncul proyek-proyek yg sebenarnya tidak dibutuhkan akan tetapi diprogramkan untuk tujuan mengambil keuntungan. Tapi kalau sudah terlanjur hingga pada pelaksanaan teknis, maka ada dua pendekatan KPK, yakni pencegahan & penindakan.
Sumber :Suara NTB [KPK Peringatkan DPRD NTB, Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan Anggaran]
Pemaparan pihak KPK kepada para anggota DPRD tersebut menarik untuk diperhatikan. KPK seolah tengah menjaring DPRD NTB untuk menggulung Pemprov NTB. Sebab mendekati Pilkada NTB, provinsi ini benar-benar mendapat perhatian serius dari KPK. Terutama upaya KPK yg berkali-kali meminta Gubernur NTB menertibkan aset-aset bermasalah di Gili Trawangan.
Logika saja, untuk apa KPK hingga berulang kali meminta Gubernur NTB menertibkannya? Bukankah ini merupakan peringatan bagi Gubernur Zulkieflimansyah? Apalagi Gubernur NTB memiliki adik yg tengah mengikuti Pilkada di Sumbawa. Dengan mengatakan lain, ada kemungkinan KPK mengendus aset bermasalah itu jadi bancakan sebagai modal Pilkada bagi adik Gubernur NTB.
Uniknya, Gubernur NTB seakan sulit tersentuh KPK. Ketika penulis melihat profil Gubernur Zulkieflimansyah, ternyata ia berasal dari PKS.
Berdasarkan berbagai paparan tersebut, maka kita dapat memahami ketidaksukaan PKS kepada para komisioner KPK yg berada di bawah undang-undang yg baru. Dengan adanya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai pimpinan lembaga anti rasuah dengan Undang-Undang yg baru, sudah mengucilkan Genk Taliban di KPK.
Kini Firli Bahuri berencana menyerang langsung markas PKS di NTB setelah menangkap menteri dari Gerindra. Hal ini pun guna membuktikan bahwa di bawah RUU KPK yg baru, Komisi anti rasuah tersebut sudah benar-benar jadi independen, tidak ada lagi kelompok Taliban yg tebang pilih di KPK.
Namun pertanyaannya, beranikah senior KPK Novel Baswedan yg disebut sebagai senior kelompok Taliban KPK mengerjakan OTT Gubernur di lumbung suara PKS? 30-11-2020 20:22
Spoiler for Video:
Sungguh fenomenal ! Sekelas menteri di pemerintahan Jokowi terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu yg lalu. Tak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan & Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dijemput langsung regu penyidik KPK yg dipimpin Novel Baswedan di Bandara Soetta usai perjalanan dinas sang menteri ke Hawaii.
.
Diketahui dalam OTT itu, KPK menetapkan 7 orang tersangka terkait suap ekspor benih lobster (benur). Mulai dari Edhy Prabowo sebagai menteri KKP, staf KKP hingga pihak swasta. Sungguh sebuah tangkapan yg besar.
Berbagai apresiasi pun dilayangkan kepada KPK yg awalnya diduga publik sudah jadi lemah karena Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang KPK. Bahkan dari pihak yg lantang menolak UU KPK yg baru, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada 29 November 2020 anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil menyebut ketegasan KPK dalam menjerat koruptor dipengaruhi oleh komisioner. Namun dengan adanya komisioner yg memiliki integritas maka polemik revisi UU KPK dianggap tidak berpengaruh.
"Kalau para komisionernya para punggawa-punggawa di KPK punya integritas saya pikir itu (polemik revisi UU KPK) dapat diatasi oleh para komisioner di KPK," ujar Nasir. Pada awalnya ia melihat ada kekhawatiran terkait pemberantasan korupsi. Sebab segala tindakan KPK harus melewati izin Dewan Pengawas (Dewas) terlebih dahulu. Namun kekhawatiran itu terbantahkan oleh OTT kepada Menteri Edhy.
Politikus PKS itu menekankan kinerja pimpinan KPK tidak lagi diragukan. Ia berharap KPK dapat terus berpegang teguh pada integritasnya.
Sumber :Medcom [Revisi UU Dianggap Tak Menumpulkan Taring KPK]
Status KPK pun berubah 180 derajat. Awalnya dicela karena RUU KPK, kini dipuji berbagai khalayak. Namun pertanyaan mendasar adalah, apabila Gerindra tidak bergabung ke Pemerintahan Jokowi, akankah OTT tetap terjadi kepada pihak partai pimpinan Prabowo Subianto itu?
Sepertinya tidak. Sebab sejak 2018 beberapa akbar target KPK adalah pihak pendukung pemerintah. Ironis, ketika Gerindra jadi bagian dari pemerintahan, justru partai yg pada mulanya terkenal dengan sikapnya beroposisi dengan pemerintah tersebut disikat.
Fenomena seperti ini lah yg menyebabkan publik terus menduga adanya isu genk Taliban di KPK. Kelompok penyidik independen yg dominan terafiliasi secara tidak langsung dengan PKS, & salah satu senior dari genk ini adalah Novel Baswedan. Genk Taliban katanya cenderung tebang pilih target penyidikan & tak mau menyentuh penyidikan kepada kelompok oposisi seperti PKS. Padahal ada banyak kasus akbar lain yg sebenarnya harus diusut.
Seperti kasus korupsi yg kemungkinan akan menyeret nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Pada 25 November 2020 lalu, KPK mengerjakan monitoring & evaluasi (Monev) program pencegahan korupsi terintegrasi di DPRD Provinsi NTB. Dalam kesempatan itu, pihak DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. Sementara dari pihak KPK hadir langsung Kepala Korwil III yg mencakup Provinsi NTB, DKI Jakarta, Aceh, & Sulut, Aida Ratna Zulaiha serta Abdul Haris dari bidang penindakan Korwil III.
Abdul Haris menyampaikan kepada pihak DPRD NTB bahwa betapa pentingnya posisi DPRD dalam mengerjakan aksi pencegahan terjadinya praktik korupsi. Pencegahan sebaiknya mulai dilakukan pada saat proses pembahasan perencanaan anggaran. Menurutnya, dewan dapat melihat usulan program yg terindikasi kuat bakal jadi bahan bancakan.
Namun Abdul Haris juga menyayangkan, pada praktiknya sering kali DPRD dengan eksekutif justru bersama-sama mengerjakan pemufakatan jahat. Dari pengalaman yg terjadi, eksekutif dengan legislatif itu kadang saling menutupi. Kebijakan itu dipakai jadi win-win solusi untuk saling menguntungkan, ungkapnya.
Anggota KPK itu mengungkapkan bahwa modus yg paling seirng ditemukan yakni dengan memecah proyek-proyek pokir supaya nilai anggaran jadi kecil sehingga proses pengadaan barang & jasanya tidak lagi melalui proses tender, melainkan lewat penunjukkan langsung (PL). Jika itu terjadi, maka akan ada kemungkinan kerugian negara sehingga timbul persoalan pidana.
KPK siap menindaklanjuti kalau ada laporan terkait proyek yg diindikasikan kuat merugikan keuangan negara. Namun KPK berharap DPRD dapat jadi pelapor awal pada saat perencanaan kalau menemukan usulan program yg terindikasi akan menimbulkan kerugian negara.
Selain Abdul Haris, Kepala Korwil III Ratna Zulaiha juga angkat bicara. Ia menambahkan modus praktik bancakan biasanya terjadi pada awal-awal tahun jabatan Kepala Daerah. Pada masa itu akan banyak muncul proyek-proyek yg sebenarnya tidak dibutuhkan akan tetapi diprogramkan untuk tujuan mengambil keuntungan. Tapi kalau sudah terlanjur hingga pada pelaksanaan teknis, maka ada dua pendekatan KPK, yakni pencegahan & penindakan.
Sumber :Suara NTB [KPK Peringatkan DPRD NTB, Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan Anggaran]
Pemaparan pihak KPK kepada para anggota DPRD tersebut menarik untuk diperhatikan. KPK seolah tengah menjaring DPRD NTB untuk menggulung Pemprov NTB. Sebab mendekati Pilkada NTB, provinsi ini benar-benar mendapat perhatian serius dari KPK. Terutama upaya KPK yg berkali-kali meminta Gubernur NTB menertibkan aset-aset bermasalah di Gili Trawangan.
Logika saja, untuk apa KPK hingga berulang kali meminta Gubernur NTB menertibkannya? Bukankah ini merupakan peringatan bagi Gubernur Zulkieflimansyah? Apalagi Gubernur NTB memiliki adik yg tengah mengikuti Pilkada di Sumbawa. Dengan mengatakan lain, ada kemungkinan KPK mengendus aset bermasalah itu jadi bancakan sebagai modal Pilkada bagi adik Gubernur NTB.
Uniknya, Gubernur NTB seakan sulit tersentuh KPK. Ketika penulis melihat profil Gubernur Zulkieflimansyah, ternyata ia berasal dari PKS.
Berdasarkan berbagai paparan tersebut, maka kita dapat memahami ketidaksukaan PKS kepada para komisioner KPK yg berada di bawah undang-undang yg baru. Dengan adanya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai pimpinan lembaga anti rasuah dengan Undang-Undang yg baru, sudah mengucilkan Genk Taliban di KPK.
Kini Firli Bahuri berencana menyerang langsung markas PKS di NTB setelah menangkap menteri dari Gerindra. Hal ini pun guna membuktikan bahwa di bawah RUU KPK yg baru, Komisi anti rasuah tersebut sudah benar-benar jadi independen, tidak ada lagi kelompok Taliban yg tebang pilih di KPK.
Namun pertanyaannya, beranikah senior KPK Novel Baswedan yg disebut sebagai senior kelompok Taliban KPK mengerjakan OTT Gubernur di lumbung suara PKS? 30-11-2020 20:22